Sorothari – 05 Oktober 2026 | Pemerintah terus membenahi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pengembangan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang akan dilengkapi teknologi biometrik, termasuk verifikasi wajah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setidaknya 50 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar dalam sistem tersebut pada Desember 2026, sebelum penyaluran bansos berbasis data terintegrasi diberlakukan penuh pada 2027.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Makassar, Minggu (4/10/2026).
Baca juga:Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat meluncurkan uji coba Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan strategis Presiden terkait pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bansos.
“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan di seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.
Melalui Gerakan Peduli Tetangga, pemerintah menghadirkan digitalisasi bansos yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional, seperti data Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Kementerian Kesehatan, serta data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Integrasi ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan menentukan penerima bantuan yang tepat.
Sistem Perlinsos Digital juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi warga, dengan melibatkan orang-orang terdekat seperti saudara atau tetangga.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” ujar Gus Ipul.
Baca juga:Selain itu, pemerintah membuka kesempatan bagi sejumlah kelompok masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos, antara lain ketua RT dan RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers. Agen ini bertugas membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemensos memilih Kota Makassar sebagai salah satu lokasi proyek percontohan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi penyaluran bansos agar tepat sasaran.
Hingga saat ini, capaian pendaftaran di Sulawesi Selatan baru sekitar 6 persen, dan Kota Makassar dinilai menjadi pendorong utama. Gus Ipul menargetkan pada Desember 2026 setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar dalam sistem baru tersebut. “Kalau semuanya lancar pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat masih menantikan jadwal pencairan bansos Oktober 2026. Salah satu bantuan yang telah dipastikan kembali disalurkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk 13,3 juta pekerja. BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan disalurkan sekaligus untuk periode tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp900.000. Pemerintah memastikan BSU akan disalurkan pada kuartal IV 2026 atau periode Oktober hingga Desember 2026, namun tanggal pasti pencairan dan mekanisme penyalurannya belum diumumkan secara resmi.
Masyarakat diimbau untuk hanya mengandalkan informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada tautan pengecekan yang tidak jelas. Setiap program bansos memiliki jadwal dan mekanisme penyaluran yang berbeda, sehingga penting untuk membedakan informasi mengenai jadwal bansos secara umum dengan BSU 2026.
Baca juga:Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikategorikan ke dalam 10 tingkat desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan kelompok tersebut. Desil 1 hingga Desil 5 masih memiliki peluang menerima bansos pada 2026, namun peluang tersebut tidak berarti setiap warga dalam kelompok desil tersebut otomatis menjadi penerima. Pemerintah menetapkan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkatan ekonomi keluarga dalam data kependudukan.
Dengan adanya sistem Perlinsos Digital yang terintegrasi dan verifikasi wajah, pemerintah berharap penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data. Masyarakat pun diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses pendataan melalui mekanisme yang telah disediakan.
