Sorothari – 07 Oktober 2026 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia terus mempercepat transformasi aparatur sipil negara (ASN) digital melalui berbagai program inovatif. Mulai dari kompetisi pengembangan solusi berbasis data dan kecerdasan buatan, pemutakhiran data kompetensi pegawai, hingga penerapan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, langkah ini menjadi fondasi penting menuju birokrasi yang profesional dan adaptif di era digital.
Sekretaris Utama LAN, Dr. Andi Taufik, M.Si., mengungkapkan bahwa LAN Datathon 2026 menjadi salah satu ujung tombak transformasi tersebut. Mengusung tema Inovasi Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital untuk Mendukung Generasi Emas 2045, kompetisi ini telah mencapai puncaknya melalui Demo Day pada 6 Oktober 2026. LAN Datathon, yang pertama kali digelar pada 2023, kini diarahkan untuk menghasilkan solusi digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. “Dan untuk tahun ini, tahun 2026, LAN Datathon itu diarahkan lebih jauh pada pengembangan solusi digital yang aplikatif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional kita,” ujarnya.
Baca juga:Partisipasi dalam LAN Datathon 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Sebanyak 270 tim yang melibatkan 540 ASN dari 28 provinsi di Indonesia turut serta, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya diikuti 160 tim dengan 315 ASN. Peserta berasal dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga, hingga tenaga pendidik. Rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi pada 21 Juli hingga 17 Agustus, dilanjutkan webinar dan peluncuran pada 11 Agustus, mentoring pada 1-4 September, dan puncaknya Demo Day pada 6 Oktober. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan pendekatan bootcamp, pembinaan peserta tahun ini dikembangkan melalui mentoring yang menghadirkan ahli di bidang artificial intelligence (AI) dan pakar substansi sesuai topik kompetisi. Pendekatan ini diharapkan membuat proyek yang dikembangkan peserta semakin matang secara teknis maupun substansi serta memiliki peluang untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap LAN Datathon 2026 juga datang dari mitra strategis, Tanoto Foundation. Head of Government Engagement and Advocacy Tanoto Foundation, Antony Lee, menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat. “Karena teknologi yang paling berarti bukan selalu yang paling canggih, tapi yang paling bermanfaat bagi masyarakat kita,” katanya.
Di sisi lain, transformasi ASN digital juga dilakukan melalui pemutakhiran data kompetensi pegawai. Pemerintah Kabupaten Kuningan, misalnya, memperkuat manajemen talenta ASN dengan mengirimkan 30 pegawai untuk mengikuti Profiling ASN berbasis digital di Kantor Regional III BKN Bandung pada 6 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat JPT Pratama (Eselon II.b), pejabat Eselon III.a dan III.b, serta pejabat fungsional Madya. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada BKN dan menegaskan bahwa profiling memiliki peran penting dalam membangun manajemen talenta ASN yang lebih terarah. Program serupa akan diperluas melalui Pro ASN yang dijadwalkan diikuti 3.000 ASN pada 18-22 Oktober 2026 di SMKN 3 Kuningan.
Baca juga:Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran meluncurkan pembaruan sistem manajemen kinerja ASN yang berbasis hasil atau outcome. Kepala BKPSDM Pangandaran Asep Suhendar menyatakan, keberhasilan instansi ke depan diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga, bukan sekadar penyelesaian kegiatan administratif. “Keberhasilan ASN ke depan diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya. Kebijakan ini memperkuat Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Setiap pegawai wajib memahami alur kontribusi mulai dari visi daerah hingga pencapaian sasaran kerja individu. Contohnya, pendampingan sekolah kini diukur dari peningkatan keamanan serta inklusivitas, bukan sekadar laporan kegiatan. Pembuatan layanan digital pun dipatok langsung pada tingkat kepuasan masyarakat. Pemkab Pangandaran juga mengoptimalkan peran pejabat fungsional sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, serta menyiapkan konsep tempat kerja bersama ramah lingkungan bertajuk Pangandaran Green WorkHub untuk mendukung produktivitas dan efisiensi anggaran.
Di Sulawesi Tenggara, digitalisasi manajemen ASN menjadi keharusan mutlak pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan ini menghadapi tantangan geografis yang signifikan. Tanpa sistem berbasis digital, alur administrasi kepegawaian seperti penilaian kinerja, kenaikan pangkat, hingga pengurusan pensiun akan memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta rentan terhadap praktik nepotisme. Implementasi sistem berbasis aplikasi seperti e-Kinerja dan SIASN di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota seperti Kendari dan Baubau mulai memangkas birokrasi yang sebelumnya berbelit-belit. ASN di wilayah kepulauan seperti Wakatobi atau Muna kini tidak perlu lagi menyeberang lautan hanya untuk menyerahkan berkas fisik penilaian kinerja harian. Namun, tantangan masih berupa keterbatasan infrastruktur blank spot di daerah pelosok serta tingkat literasi digital ASN yang belum merata. Oleh karena itu, transformasi digital tidak boleh berhenti pada penyediaan aplikasi semata, melainkan harus diimbangi dengan pemerataan infrastruktur jaringan dan peningkatan kapasitas SDM birokrasi melalui pelatihan kompetensi digital secara masif.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengajak masyarakat, termasuk ASN, untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Agen ini berperan mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran data secara digital. Calon agen perlu memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang aktif, serta menyiapkan NIK dan ponsel untuk pendaftaran. Agen Perlinsos merupakan bagian dari gerakan pelayanan sosial berbasis masyarakat dan tidak berwenang menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Baca juga:Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa transformasi ASN digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja, peningkatan kompetensi, dan orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan birokrasi Indonesia semakin profesional, akuntabel, dan siap menyongsong Generasi Emas 2045.
