Berita  

BBM Langka di Bali, Antrean Panjang dan Harga Melonjak Tiga Kali Lipat

BBM Langka di Bali, Antrean Panjang dan Harga Melonjak Tiga Kali Lipat
BBM Langka di Bali, Antrean Panjang dan Harga Melonjak Tiga Kali Lipat

Sorothari – 16 Oktober 2026 | Fenomena BBM langka di Bali pada awal Oktober 2026 menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kelangkaan ini dipicu oleh kendala teknis pada kapal pengangkut BBM yang mengakibatkan pasokan tersendat. Warga rela mengantre berjam-jam, bahkan sebagian membeli bensin dengan harga tiga kali lipat dari harga normal. Gubernur Bali Wayan Koster memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh tingkatan sekolah mulai Kamis (15/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026) melalui Surat Edaran Nomor B.39.000.8/48413/TLK/B.ORG tertanggal Rabu, 14 Oktober 2026.

Kelangkaan BBM langka di Bali ini juga memicu reaksi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., mendesak pemerintah pusat dan Pertamina segera menambah armada distribusi. “Yang pertama, jelas kami prihatin, sangat prihatin dan sangat menyesalkan kok bisa seperti ini. Sedangkan Bali itu adalah tujuan pariwisata internasional,” kata Lanang Umbara, Jumat (16/10/2026). Ia menilai gangguan pasokan energi ini berdampak luas, mulai dari pekerja, pelaku UMKM, hingga pengusaha pariwisata. “Ini sangat merugikan masyarakat secara umum. Baik masyarakat kecil, seperti para pekerja dan UMKM, maupun pengusaha-pengusaha kita yang ada di Bali sebagai kawasan industri pariwisata,” tegasnya. Lanang Umbara juga mempertanyakan tata kelola distribusi BBM dan menilai perlu evaluasi serius.

Baca juga:
Karhutla Kalimantan Meluas, 64.913 Balita Terkena ISPA dan Aksi Protes Meledak

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero). “Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Dony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10). Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi. Dony juga meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi dan memastikan jadwal pengiriman memenuhi kebutuhan wilayah.

Menanggapi kelangkaan, Gubernur Bali Wayan Koster memanggil jajaran Pertamina Patra Niaga ke Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyampaikan bahwa pemantauan stok dan konsumsi terus dilakukan, serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal pengangkut bersandar. Meski demikian, antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU. Berdasarkan penelusuran detikBali, masyarakat umumnya membeli BBM jenis RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax) dengan harga Rp 10 ribu-Rp 17 ribu, namun ada juga yang membeli hingga Rp 25 ribu per liter. Harga tersebut jauh di atas harga normal.

Baca juga:
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Proyeksi Peta Dunia Baru Equal Earth

Di sisi lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan banyak negara. Data Global Petrol Price pada 12 Oktober 2026 menempatkan Indonesia di posisi ke-28 dari 170 negara dan wilayah dengan harga bensin termurah. Harga bensin tertinggi di dunia adalah Hongkong sebesar 4,424 USD atau sekitar Rp 79 ribu per liter. Negara dengan harga termurah adalah Libya (0,023 USD atau Rp 412,87) dan Iran (0,029 USD). Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk lima negara dengan harga BBM terendah. Singapura menempati posisi tertinggi dengan 2,482 USD per liter (sekitar Rp 44 ribu), sedangkan Malaysia selisih 6,8% dari Indonesia yakni 1,143 USD atau sekitar Rp 20.495. Namun, harga per liter saja belum cukup untuk menentukan keterjangkauan bagi masyarakat karena perlu memperhitungkan upah minimum.

Krisis BBM langka di Bali ini menjadi sorotan karena Bali merupakan destinasi pariwisata internasional yang sangat bergantung pada kelancaran mobilitas. Gangguan distribusi energi tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mencoreng citra pariwisata. DPRD Badung dan Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah pusat dan Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menambah armada distribusi dan membangun sistem pengamanan pasokan yang lebih responsif. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai kapan pasokan BBM akan kembali normal sepenuhnya. Pertamina terus berupaya mengoptimalkan penyaluran setelah kapal pengangkut bersandar, namun masyarakat diharapkan tetap bersabar dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Baca juga:
Erupsi Gunung Anak Krakatau Picu Kenaikan Kasus ISPA di Banten, Lampung, dan Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *