Sorothari – 17 Oktober 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menjadi sorotan tajam publik setelah foto-fotonya saat sarapan bersama sang istri di kawasan mewah Marina Bay Sands, Singapura, viral di media sosial. Kunjungan luar negeri tersebut memicu gelombang kemarahan warganet karena dilakukan di tengah krisis bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap pekat yang merenggut ruang napas warga. Merespons tuduhan “cuek” dan pelesiran di tengah penderitaan rakyat, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membantah narasi liburan tersebut dan mengklaim keberadaannya di Singapura semata-mata untuk menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check-up).
Aksi Gubernur Kaltim yang berada di luar negeri saat wilayahnya terkepung asap memantik reaksi keras netizen di media sosial. Banyak warganet yang melabeli tindakan tersebut “tone deaf” hingga membandingkannya dengan figur kontroversial sejarah Perancis, Marie Antoinette yang dijuluki Madame Defisit. “Rakyatnya kesulitan bernapas dan berjuang hidup, sementara pejabatnya malah santai saja di Singapura,” tulis salah satu pengguna media sosial. Media asing pun ikut menyorot langkah kontroversial sang gubernur dari Partai Golkar tersebut. South China Morning Post bahkan menangkap kemarahan juga datang dari warga Singapura dan Malaysia yang turut terdampak paparan kabut asap tersebut. Beberapa komentar bahkan menyuarakan agar pejabat dari daerah sumber kabut asap dilarang memasuki wilayah Singapura. “Kenapa gubernur dari daerah yang sedang terbakar justru diizinkan masuk? Orang Singapura dan Malaysia tersedak asap, tapi pejabatnya masih disambut hangat?” kritik salah seorang netizen.
Baca juga:Merespons polemik tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa izin perjalanan luar negeri yang diajukan Rudy Mas’ud memang diterbitkan atas alasan kesehatan, namun disertai dengan catatan yang sangat ketat. Bima mengatakan, permohonan izin pemeriksaan kesehatan telah diajukan Rudy kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan telah disetujui. Klarifikasi tersebut muncul setelah foto Rudy berada di Singapura viral di media sosial pada Senin (12/10/2026), ketika Kaltim masih menghadapi karhutla dan kabut asap. Foto yang beredar memperlihatkan Rudy berada di sebuah tempat makan di Singapura, dan memicu sorotan publik karena muncul di tengah penanganan bencana karhutla.
“Pak Gubernur Kaltim sudah menyampaikan permohonan izin kepada Pak Mendagri untuk cek kesehatan, dan Pak Mendagri sudah mengizinkan,” kata Bima di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Namun, izin tersebut tidak selesai begitu saja. Kemendagri menekankan kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab memastikan pemerintahan dan penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya tetap berjalan, terlebih saat daerah yang dipimpinnya tengah menghadapi karhutla. Bima menyebut izin tersebut bersifat singkat, sekitar satu hingga dua hari pada akhir pekan. Rudy juga diminta segera kembali dan tetap memastikan penanganan karhutla menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di tengah polemik tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud justru menerima penghargaan tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil memboyong penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 untuk kategori Gubernur Pendukung Zakat Terbaik 2026. Penghargaan tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dan diterima secara langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Dr. Ir. H. Seno Aji, M.Si., dari Ketua BAZNAS RI, Dr. H. Sodik Mudjahid. Prosesi penganugerahan berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Baca juga:Apresiasi bergengsi ini diberikan atas peran aktif Pemprov Kaltim dalam mendorong optimalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Salah satu indikator utamanya adalah realisasi penghimpunan zakat BAZNAS Kaltim yang telah menembus angka Rp20 miliar, melampaui target awal tahun 2026 sebesar Rp19 miliar. Nilai pengumpulan ini diproyeksikan terus melonjak hingga mencapai Rp25 miliar pada akhir Desember 2026. Keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan regulasi Pemprov Kaltim yang menerbitkan surat edaran khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS. Selain itu, pengelolaan dana zakat di Kaltim kini difokuskan pada program produktif berbasis kemandirian ekonomi. Dana ZIS diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan guna mentransformasi mustahik (penerima zakat) menjadi masyarakat yang lebih mandiri secara finansial.
Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan BAZNAS RI. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi Pemprov Kaltim untuk terus memperkuat sinergi kelembagaan. “Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih atas penghargaan untuk Kalimantan Timur. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Sebagai kepala daerah, kami tentu memberikan upaya dukungan dan masukan, termasuk melalui edaran kepada masyarakat dan seluruh ASN agar menunaikan zakat melalui BAZNAS,” ujar Seno Aji. Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Ahmad Nabhan, menilai dukungan Pemprov Kaltim berperan vital dalam memperluas jangkauan manfaat ZIS bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kaltim.
Hingga saat ini, Gubernur Kaltim belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait polemik kunjungannya ke Singapura. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri terus mengingatkan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam penanganan bencana. Publik pun masih menanti langkah konkret dari Pemprov Kaltim dalam menangani karhutla yang berdampak luas bagi kesehatan dan aktivitas warga.
Baca juga:
