Sorothari – 17 Oktober 2026 | Kelangkaan BBM yang melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Bali sejak beberapa hari terakhir hingga Jumat (16/10/2026) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengular hingga satu kilometer, bahkan di beberapa titik mencapai dua kilometer. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas harian warga, tetapi juga mulai mengancam sendi perekonomian, sektor pertanian, distribusi pangan, hingga dunia pariwisata. Berbagai pihak pun angkat bicara, mulai dari mahasiswa, politisi, hingga aparat kepolisian yang bergerak membongkar praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Kekhawatiran paling serius datang dari sektor pertanian. Kadek Arya Nugraha Diputra, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sekaligus Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud) 2026, menilai kelangkaan BBM tidak semestinya hanya dilihat dari antrean panjang di SPBU. Menurutnya, ada potensi dampak berantai yang lebih berbahaya terhadap keberlangsungan produksi dan distribusi pangan.
Baca juga:“Persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya lamanya masyarakat mengantre di SPBU, melainkan kemungkinan dampak berantai yang muncul apabila gangguan tersebut berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan,” ujar Arya, Jumat (16/10).
Arya menjelaskan, kegiatan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan energi, baik untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air, maupun untuk mengangkut sarana produksi serta hasil panen menuju pasar. Gangguan distribusi BBM yang berlangsung lama atau berulang berpotensi menambah beban operasional petani dan pelaku usaha pangan.
Salah satu dampak yang perlu diantisipasi ialah meningkatnya biaya pengangkutan. Waktu tunggu kendaraan untuk memperoleh BBM berpotensi menghambat pengiriman komoditas pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena sejumlah produk pertanian bersifat mudah rusak atau perishable, terutama apabila terlalu lama berada dalam suhu panas selama proses pengangkutan maupun penyimpanan. Keterlambatan distribusi dapat menurunkan kualitas produk dan memperbesar risiko kerugian. Petani juga berpotensi menghadapi ketidakpastian waktu pemasaran sehingga posisi tawar dan pendapatan mereka ikut tertekan.
Di sisi lain, tambahan biaya distribusi berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Namun, apabila pedagang tidak dapat membebankan seluruh kenaikan biaya kepada pembeli, margin usaha pedagang maupun pendapatan bersih petani justru berisiko menyusut. Meski demikian, Arya menilai kemungkinan tersebut perlu dipantau berdasarkan perkembangan pasokan BBM, biaya angkut, dan harga komoditas di lapangan. Ia menegaskan, kelangkaan BBM tidak serta-merta membuktikan terjadinya kenaikan harga pangan, tetapi menjadi risiko yang perlu diantisipasi apabila gangguan berlangsung berkepanjangan.
Arya juga menyoroti pengalaman sejumlah daerah di Indonesia yang menghadapi persoalan akses dan distribusi BBM. Di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, pemberitaan pada September 2026 mengenai antrean Pertalite dan Biosolar memperlihatkan adanya kendala bagi pengemudi kendaraan logistik untuk memperoleh BBM. Hal ini menjadi gambaran bahwa persoalan serupa bisa berdampak lebih luas jika tidak segera ditangani.
Dampak ke Sektor Pariwisata dan Ekonomi
Ketua DPD PSI Kabupaten Tabanan, I Made Edi Wirawan, SE., menilai kondisi ini secara langsung telah mengancam sendi perekonomian masyarakat Bali. Saat ditemui di Sekretariat DPD PSI Tabanan, Jalan Pantai Nyanyi, Jumat (16/10/2026), ia menyatakan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Bali selama beberapa hari terakhir merupakan kegagalan manajemen Pertamina Patra Niaga.
“Ini kegagalan Direktur Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri. Dan secara tidak langsung, Gubernur Koster juga ikut bertanggung jawab dalam persoalan ini,” ujarnya.
Baca juga:Edi Wirawan menegaskan, seorang gubernur sebagai pemimpin wilayah harus mampu mengontrol dan memahami kebutuhan dasar masyarakatnya. Ia menilai kelangkaan BBM telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Di Kabupaten Badung, Bupati I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi kedisiplinan warga yang tetap tertib mengantre BBM. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Karya Ngenteg Linggih Padudusan Alit Nyatur, Mupuk Pedagingan, Rsi Gana, dan Wrespati Kalpa di Banjar Puseh, Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi, Kamis (15/10) malam.
“Badung merupakan barometer pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas wilayah. Karena itu, keamanan masyarakat menjadi hal fundamental. Saya mengapresiasi krama yang telah menunjukkan kedisiplinan di tengah situasi kelangkaan BBM. Mari kita tetap menjaga suasana yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Badung,” tegasnya.
Pemkab Badung bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dengan unsur TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta ambulans Dinas Kesehatan telah turun ke lapangan untuk membantu masyarakat di sejumlah SPBU. Petugas membantu mengatur lalu lintas, menjaga keamanan, menyiagakan layanan kesehatan, serta membagikan konsumsi dan air mineral kepada masyarakat yang menunggu giliran mengisi bahan bakar.
Calo BBM Online dan Penindakan Hukum
Di tengah kesulitan warga, segelintir orang justru memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Fenomena calo BBM online mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan penawaran Pertalite eceran siap antar dengan harga fantastis. Botol ukuran 1,5 liter dibanderol hingga Rp100 ribu, jauh dari harga resmi. Praktik ini dilakukan melalui media sosial dengan sistem pembayaran tunai saat barang diterima atau cash on delivery (COD).
Polda Bali bergerak cepat. Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Badung, dan Polres Gianyar mengungkap sejumlah kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat, termasuk seorang pria berinisial IMS (64) yang menimbun 300 liter solar subsidi di Kabupaten Tabanan.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy membenarkan pengungkapan sejumlah kasus tersebut. Ia menegaskan, kepolisian akan menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak.
Baca juga:“Polda Bali dan jajaran tidak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan BBM yang disubsidi pemerintah. Tindakan tegas ini kami lakukan demi melindungi hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi tersebut,” ujar Ariasandy, Jumat (16/10/2026).
Kasus pertama diungkap Ditreskrimsus Polda Bali setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas mengamankan IMS di sebuah lahan kosong di sebelah SPBU 54.821.04, Jalan Dr Soekarno, Delod Peken, Kabupaten Tabanan. Selain itu, polisi juga menemukan dugaan penimbunan solar menggunakan barcode pembelian serta penjualan pertalite dalam botol melalui media sosial.
Penangkapan para pelaku tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah kelangkaan di tingkat bawah. Langkah kepolisian memang krusial untuk memutus rantai pengecer nakal yang bermain di media sosial, namun pekerjaan rumah yang lebih besar berada di tangan pemangku kebijakan dan Pertamina. Pengawasan distribusi dari hulu ke hilir harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan pasokan sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pertamina Patra Niaga terkait penyebab pasti kelangkaan BBM di Bali. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar situasi kembali normal dan aktivitas perekonomian tidak semakin terpuruk.
