Sorothari – 08 September 2026 | Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terus melakukan langkah strategis dalam membenahi tata kelola internal serta meningkatkan kesejahteraan prajurit di berbagai lini. Pembenahan tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan perumahan prajurit, penguatan inovasi teknologi ramah lingkungan, hingga peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam secara nasional.
Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian serius adalah restrukturisasi sistem pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi prajurit TNI AD. Program yang dikelola melalui Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) tersebut sebelumnya menuai sorotan lantaran potongan cicilan yang dinilai memberatkan personel.
Baca juga:Evaluasi dan Reformasi Skema KPR Prajurit oleh Maruli Simanjuntak
Saat meninjau kawasan Situ Bagendit di Garut, Jawa Barat, Maruli Simanjuntak menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan polemik pemotongan gaji prajurit yang mencapai Rp2,5 juta per bulan untuk cicilan rumah. Pasalnya, beban potongan tersebut dinilai tidak sebanding, terlebih terdapat laporan mengenai keterlambatan pembangunan unit rumah yang telah dijanjikan.
Berdasarkan proses pendataan internal, tercatat sekitar 4.000 prajurit terimbas skema pembiayaan tersebut sejak program digulirkan pada 2023. Guna mengatasi permasalahan ini, pimpinan TNI AD merumuskan skema pembiayaan baru yang lebih meringankan beban prajurit dengan memanfaatkan tabungan wajib sebagai uang muka serta menetapkan suku bunga cicilan tetap sebesar lima persen.
Melalui skema baru tersebut, rincian kewajiban angsuran bulanan prajurit disesuaikan sebagai berikut:
- Rumah nonsubsidi seharga Rp180 juta: cicilan maksimal Rp1,2 juta per bulan.
- Rumah bersubsidi seharga Rp168 juta: cicilan maksimal Rp1,0 juta per bulan.
TNI AD juga melakukan penelusuran mendalam terkait laporan adanya personel yang hanya menerima sisa gaji bulanan sekitar Rp150.000. Maruli menegaskan bahwa secara kalkulasi pembiayaan resmi dengan tenor 15 tahun, beban cicilan KPR tidak seharusnya melebihi batas Rp2,5 juta, sehingga penelusuran menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya akumulasi kewajiban finansial lain di luar ketentuan dinas.
Baca juga:Prakarsa Inovasi Pengolahan Sampah Dislitbangad di Ciwastra
Selain pembenahan internal, Maruli Simanjuntak turut menginisiasi terobosan di bidang teknologi terapan guna membantu persoalan lingkungan hidup di daerah. Salah satu inovasi yang terealisasi adalah fasilitas pengolahan dan pemusnah sampah yang ditempatkan di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat.
Teknologi yang dikembangkan melalui Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) tersebut memiliki daya tampung pengolahan hingga lima ton sampah per jam. Mekanisme operasional alat ini dirancang dengan efisiensi energi melalui pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar penunjang.
| Komponen Teknis | Spesifikasi dan Kinerja |
|---|---|
| Kapasitas Pengolahan | 5 ton per jam (tahap awal 3 ton, pengisian ulang 2 ton berselang 30–35 menit) |
| Kebutuhan Bahan Bakar | Oli bekas sekitar 2 hingga 3 liter per jam |
| Pemanfaatan Energi Panas | Dikonversi menjadi tenaga uap untuk konveyor dan pemilah sampah |
| Pengendalian Emisi | Sistem dry scrubber berbasis tangki air untuk mereduksi asap |
| Status Uji Lingkungan | Dinyatakan lulus uji emisi oleh PT Sucofindo dan DLH Kota Bandung |
Pemanfaatan energi panas buang menjadi tenaga uap bertujuan menekan konsumsi listrik operasional. Sementara itu, integrasi sistem pembersih udara memastikan asap yang dilepaskan memenuhi baku mutu lingkungan yang telah diverifikasi secara resmi.
Kesiapsiagaan Bencana dan Akuntabilitas Infrastruktur
Di ranah penugasan lintas sektoral, jajaran TNI AD aktif memperkuat koordinasi penanganan darurat bencana alam di sejumlah wilayah, khususnya bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh. Koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Sekretariat Kabinet guna memastikan dukungan operasional dan logistik di lapangan berjalan cepat dan terarah.
Baca juga:Di sisi lain, Mabes TNI AD juga menunjukkan transparansi institusional dalam pembangunan fasilitas publik. Terhadap insiden kerusakan sistem sling pada Jembatan Gantung Garuda di Kabupaten Pangandaran saat proses peresmian, tim investigasi gabungan telah menyelesaikan pemeriksaan menyeluruh.
Hasil audit teknis mengonfirmasi bahwa kerusakan dipicu oleh beban berlebih akibat penumpukan massa di atas struktur jembatan. Sejumlah temuan teknis mencakup patahnya pengait blok jangkar, ketidaksesuaian elevasi pylon, serta konfigurasi sistem roller dan sling bawah. Evaluasi teknis tersebut menjadi rujukan perbaikan standar keamanan pada proyek infrastruktur penyeberangan berikutnya.
Rangkaian langkah pembenahan administrasi, inovasi terapan, serta pengawasan teknis ini menjadi pijakan TNI AD untuk terus meningkatkan profesionalisme kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan prajurit dan masyarakat luas.
