Sorothari – 11 September 2026 | Berbagai langkah strategis terus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, mulai dari penyediaan akses perumahan terjangkau, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Sinergi antara kementerian, lembaga, dan badan usaha menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan operasional.
Dorongan Program Hunian Rakyat Melalui Penyaluran KPR
Di sektor perumahan, penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus dipacu lewat skema pembiayaan bersubsidi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah menembus angka sekitar 120 ribu hingga 130 ribu unit hingga periode Agustus 2026. Penyaluran pembiayaan perumahan tersebut sebagian besar masih ditopang oleh berbagai program inisiasi negara.
Baca juga:Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengungkapkan bahwa perseroan saat ini menguasai pangsa pasar KPR nasional di kisaran 70 hingga 77 persen. Kendati demikian, pertumbuhan pembiayaan perumahan bersubsidi diakui mengalami perlambatan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Menghadapi dinamika ini, perseroan menyiapkan langkah diversifikasi serta pendekatan baru guna memperluas serapan pasar.
Salah satu langkah yang dirancang adalah memperkuat pembiayaan lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk hunian vertikal atau high-rise building di wilayah perkotaan. Di samping itu, BTN membidik porsi penyaluran kredit non-perumahan naik secara bertahap hingga menyentuh 30 persen pada 2030, meningkat dari posisi 20,4 persen per Juni 2026 dan 18,0 persen pada akhir 2025.
Kriteria Desil 4 dalam Skema Penyaluran Bantuan Sosial
Selain sektor infrastruktur perumahan, pengelolaan program perlindungan sosial juga terus disempurnakan melalui pemetaan data kesejahteraan keluarga. Merujuk pada data Kementerian Sosial, sistem pengelompokan keluarga dilakukan melalui mekanisme desil untuk menentukan sasaran bantuan agar tepat guna.
Kelompok desil 4 dikategorikan sebagai bagian dari 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, menempati urutan tepat setelah desil 1, 2, dan 3. Rumah tangga yang masuk dalam kelompok ini secara umum diklasifikasikan sebagai kategori rentan miskin. Penilaian status kesejahteraan dilakukan secara komprehensif tanpa berpatokan pada satu variabel tunggal semata.
Baca juga:Adapun indikator yang diukur dalam menentukan posisi desil sebuah keluarga meliputi beberapa aspek utama berikut:
- Tingkat pendidikan formal seluruh anggota keluarga.
- Jenis pekerjaan dan stabilitas penghasilan kepala keluarga maupun anggotanya.
- Kondisi fisik serta status kepemilikan tempat tinggal.
- Daya listrik yang terpasang pada hunian.
- Kepemilikan aset dan sarana penunjang kehidupan rumah tangga.
Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Merapi di Tingkat Daerah
Di level pemerintahan daerah, langkah responsif ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengantisipasi aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Peninjauan lapangan secara intensif dilakukan di pos pantau kawasan Kalitalang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, yang berjarak sekitar 4,5 kilometer dari puncak Merapi.
Bupati Klaten Hamenang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun langsung guna memastikan sistem pemantauan berfungsi optimal serta kawasan lereng tetap terkendali. Meskipun pemantauan menunjukkan aktivitas gunung masih relatif aman dan kondusif, aparat terkait tetap memperkuat koordinasi mitigasi dan jalur evakuasi.
Langkah mitigasi berkala ini diprioritaskan agar masyarakat di kawasan rawan bencana selalu memperoleh pembaruan informasi yang akurat dan penanganan cepat apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.
Baca juga:Penguatan Peran BUMD dan Mekanisme Kalender Keagamaan
Tata kelola daerah juga tidak lepas dari optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD didirikan dengan modal yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Entitas ini dibentuk dengan peran ganda, yakni melayani kepentingan pelayanan publik sekaligus menyumbang pendapatan asli daerah lewat bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sementara itu, koordinasi lintas sektoral juga terlihat dalam penentuan agenda keagamaan nasional, seperti jadwal Ramadan 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1448 H jatuh pada Senin, 8 Februari 2027, berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dengan hisab hakiki kontemporer. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama bersama otoritas terkait masih menunggu pelaksanaan rukyatul hilal dan sidang isbat resmi pada 29 Syakban dengan kriteria MABIMS.
Integrasi kebijakan antara perlindungan sosial, penyediaan hunian bersubsidi, mitigasi risiko bencana, serta penguatan tata kelola kelembagaan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
