Sorothari – 09 September 2026 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana alam telah melanda berbagai penjuru Indonesia sejak awal tahun hingga 7 September 2026. Di antara rentetan peristiwa hidrometeorologi tersebut, bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman paling dominan yang memicu kerusakan masif pada permukiman warga serta fasilitas umum di berbagai daerah.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menjelaskan bahwa seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air saat ini berada dalam tingkat kerawanan bencana kategori sedang hingga tinggi. Dominasi kejadian hidrometeorologi dinilai membutuhkan kesiapsiagaan terpadu dari pemerintah pusat maupun daerah guna menekan risiko kerugian fisik dan korban jiwa.
Baca juga:Rekapitulasi Data Bencana dan Dampak Kerusakan Nasional
Berdasarkan kompilasi data resmi yang dihimpun BNPB per 7 September 2026, berikut merupakan rincian kejadian bencana yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia:
| Jenis Kejadian Bencana | Jumlah Kejadian |
|---|---|
| Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) | 627 kali |
| Banjir | 543 kali |
| Cuaca Ekstrem | 324 kali |
| Tanah Longsor | 105 kali |
| Kekeringan | 101 kali |
| Gempa Bumi | 13 kali |
| Gelombang Pasang dan Abrasi | 14 kali |
| Erupsi Gunung Api | 3 kali |
Dampak kerusakan fisik akibat ribuan kejadian bencana tersebut tergolong sangat besar. BNPB mencatat sedikitnya 111.533 unit rumah warga mengalami kerusakan, yang terdiri atas 29.143 unit rusak berat, 24.521 unit rusak sedang, dan 57.869 unit rusak ringan. Di samping hunian penduduk, sarana publik turut mengalami kerusakan parah, meliputi 2.361 unit fasilitas pendidikan, 867 unit rumah ibadah, 230 unit fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, 751 unit perkantoran, serta 92 unit jembatan yang terputus.
Menanggapi skala kerusakan tersebut, pemerintah telah menyetujui alokasi pagu awal BNPB untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,12 triliun. Anggaran ini mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar yang diarahkan untuk tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kondisi Darurat Luapan Air di Kabupaten Langkat
Dampak nyata bencana hidrometeorologi salah satunya terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Tingginya intensitas curah hujan di kawasan hulu sejak awal pekan mengakibatkan luapan sejumlah sungai yang merendam ratusan rumah warga di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Serangan, Padang Tualang, dan Tanjung Pura.
Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat, Ansyari, menerangkan bahwa bencana diperparah oleh kerusakan tanggul pengaman sungai di beberapa lokasi. Kondisi ini membuat limpasan air mengalir jauh lebih cepat dan meluas ke permukiman penduduk.
Baca juga:“Banjir berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah hulu sejak Senin, sehingga debit air sungai meningkat tajam dan meluap ke permukiman warga. Kondisi diperparah dengan jebolnya tanggul pengaman sungai di beberapa titik, sehingga air meluap lebih cepat dan meluas ke pemukiman,” ungkap Ansyari.
Langkah Terpadu dan Mitigasi Jangka Panjang di Kota Medan
Selain penanganan darurat di tingkat daerah penyangga, upaya struktural penanggulangan genangan air juga mulai disiapkan di kawasan perkotaan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan proyek penanganan banjir di ruas Jalan Letda Sujono, Kota Medan, akan mulai dikerjakan pada awal 2027 melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumut, Pemerintah Kota Medan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Kawasan Jalan Letda Sujono menjadi fokus perhatian karena posisinya yang strategis sebagai salah satu gerbang masuk utama menuju Kota Medan dari Gerbang Tol Belmera. Bobby menjelaskan bahwa skema penanganan telah dibagi secara lintas instansi guna memastikan efektivitas sistem pembuangan air.
“Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini, ada pembagian tugas, di mana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai. Panjangnya itu sekitar 1,7 Km dari lokasi jalan yang tergenang,” kata Bobby saat meninjau lokasi bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap di bawah jalur Tol Belmera.
Sebagai langkah awal, Pemko Medan telah memulai tahapan pembebasan lahan warga pada 2026 untuk lokasi kolam retensi. Selain titik tersebut, kolaborasi penanganan juga diarahkan ke kawasan Medan Johor, tepatnya Jalan Eka Warni, melalui rencana pembuatan sodetan oleh Pemprov Sumut dan pembangunan badan jalan oleh Pemko Medan.
Baca juga:Potret Ancaman Bencana Hidrometeorologi Global di Nepal
Kedaruratan akibat cuaca ekstrem dan bencana air bah juga menyita perhatian internasional. Pemerintah Nepal resmi menetapkan hari berkabung nasional pada 7 September 2026 menyusul terjangan banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah Nepal dan Tibet sejak akhir Agustus, menewaskan sedikitnya 1.380 orang dan menyebabkan lebih dari 5.500 jiwa lainnya hilang.
Operasi pencarian dan penyelamatan lintas matra darat, udara, hingga terowongan bawah tanah dikerahkan secara intensif, terutama pada 12 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terdampak parah. Diperkirakan sekitar 900 pekerja hilang dengan sekitar 500 orang di antaranya sempat terperangkap di dalam jaringan terowongan air, sementara tim penyelamat internasional turut diterjunkan membantu strategi evakuasi yang kompleks di medan pegunungan.
Rangkaian peristiwa bencana hidrometeorologi baik di tingkat nasional maupun internasional ini kian menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, percepatan pembangunan infrastruktur pengendali air, serta koordinasi terpadu antarinstansi dalam meminimalkan dampak cuaca ekstrem ke depan.
