Sorothari – 18 Oktober 2026 | Rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026 menuai penolakan keras dari berbagai pihak, terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Penolakan ini didasarkan pada rekam jejak Bocelli yang dinilai memiliki kedekatan dengan Israel, sehingga dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan amanah konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan.
Ketua MUI Jawa Tengah, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., secara tegas menyatakan penolakan terhadap konser tersebut. “Konser Andrea Bocelli yang akan dilaksanakan di Borobudur, kami nyatakan kami menolak konser tersebut. Karena Andrea Bocelli adalah salah satu artis yang sangat dekat dengan Israel,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) 2026 dan sosialisasi di Metro Park View Hotel, Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Baca juga:Noor Achmad menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari tanggung jawab MUI dalam menjaga umat dan merespons persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Palestina. Ia juga menyinggung penderitaan warga Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan, sehingga solidaritas terhadap Palestina harus diwujudkan melalui sikap konsisten, bukan sekadar pernyataan.
Sebelumnya, MUI Pusat melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, telah mendesak pemerintah membatalkan konser Bocelli. MUI menemukan rekam jejak Bocelli yang dinilai berseberangan dengan sikap bangsa Indonesia, antara lain penampilannya dalam konser Friends of Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010—sebuah acara penggalangan dana untuk pasukan militer Israel—serta konser di Tel Aviv pada 2022.
MUI menilai bahwa membiarkan figur yang diduga memberikan dukungan kepada zionisme Israel beraktivitas di Indonesia merupakan pelanggaran serius terhadap amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, serta melukai perasaan rakyat Palestina. Oleh karena itu, MUI mendesak pemerintah tidak menerbitkan izin dan membatalkan seluruh agenda konser tersebut.
Penolakan juga datang dari gabungan ormas Jateng-DIY yang menggelar audiensi dengan perwakilan PT Taman Wisata Candi (TWC) di Prambanan, Sleman, DIY, Jumat (16/10/2026) siang. Puluhan massa yang tergabung dalam berbagai ormas mendesak pembatalan konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta (3 November 2026). Ketua DPW FPI Kabupaten Magelang, Sunandar Seno Saputro, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap kehadiran Bocelli. “Intinya dari apa yang kita sampaikan itu adalah menolak secara tegas keberadaan Andrea Bocelli untuk konser di Borobudur dan Jakarta,” kata Seno selepas audiensi.
Baca juga:Massa beralasan bahwa rekam jejak Bocelli yang pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk militer Israel dan konser di Tel Aviv menjadi dasar penolakan. Mereka meminta PT TWC atau pemerintah tidak memberikan panggung kepada sosok yang dianggap mendukung tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Seno juga menyatakan kekhawatiran akan adanya agenda tersembunyi di balik konser internasional tersebut. “Kita meyakini bahwa apa yang dilakukan Andrea Bocelli ini muatan di belakangnya itu begitu besar. Karena ini bukan lagi konser nasional tapi konser internasional yang mana itu menghadirkan tokoh-tokoh dan ada hal apa nanti di belakang itu yang kita masih khawatirkan,” ujarnya.
Menanggapi desakan tersebut, PT TWC meminta waktu hingga sepekan untuk mengambil keputusan sambil berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat. Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa rekomendasi izin konser belum dicabut dan kewenangannya berada di Mabes Polri. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait status izin konser tersebut.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon merespons pencabutan rekomendasi izin penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur. Saat ditemui seusai acara Indonesia Pacific Cultural Connect di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026) malam, Fadli mengaku belum mengetahui keputusan kepolisian tersebut dan meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut. “Saya belum tahu itu. Kita tunggu saja nanti hasil dari Kementerian Pariwisata,” kata Fadli.
Fadli menyatakan bahwa Kementerian Kebudayaan pada prinsipnya mendukung kegiatan yang dapat memajukan kebudayaan dan mengembangkan ekonomi berbasis budaya. Menurutnya, penyelenggaraan konser di kawasan cagar budaya dapat memberikan dampak positif apabila mampu mendukung pemajuan kebudayaan Indonesia. “Kalau kami sih pada dasarnya dan pada prinsipnya, segala sesuatu yang memajukan kebudayaan kita, memajukan ekonomi budaya kita, itu tentu akan menguntungkan bagi kita semua,” ujarnya. Ia juga menilai rencana konser tersebut memiliki tujuan baik dan meminta masyarakat melihat persoalan secara menyeluruh, karena polemik yang muncul bisa dipengaruhi kesalahpahaman atau informasi yang tidak tepat. “Ini kan ada panitianya, dan saya melihat bahwa maksud dan tujuannya sangat baik. Nanti kita lihatlah, kadang-kadang terjadi salah persepsi, salah informasi, ya, dan hoaks, kadang-kadang yang dibesar-besarkan,” imbuhnya.
Baca juga:Polemik ini menyoroti sensitivitas isu Palestina di Indonesia, di mana dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari politik luar negeri yang konsisten. MUI dan ormas menginginkan agar pemerintah bertindak tegas dengan tidak memberikan ruang bagi individu atau kelompok yang dinilai mendukung zionisme Israel. Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai status konser Andrea Bocelli di Borobudur, dan publik masih menantikan langkah pemerintah serta aparat keamanan.
