BEI Minta Klarifikasi MSCI Soal Ancaman Standalone Market

Sorothari – 19 Oktober 2026 | Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar pertemuan virtual dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (19/10/2026) pukul 15.30 WIB. Agenda utama pertemuan tersebut adalah meminta klarifikasi terkait rencana MSCI membuka konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Langkah ini diambil setelah pengumuman MSCI pekan lalu memicu gejolak di pasar modal domestik.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya akan menanyakan latar belakang pengumuman tersebut. “Tentu akan menanyakan kira-kira apa yang masih diharapkan oleh MSCI,” ujar Jeffrey kepada wartawan di gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026). Selain itu, BEI akan memaparkan berbagai progres reformasi yang telah dijalankan serta inisiatif yang akan dilakukan ke depan.

Meskipun demikian, Jeffrey menegaskan BEI menghormati independensi dan kewenangan MSCI dalam menilai pasar saham Indonesia berdasarkan metodologi yang digunakan. Namun, BEI tetap ingin menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal yang selama ini mendapat tanggapan positif dari MSCI maupun investor global. “Kami juga tentu ingin menyampaikan progres yang sudah dilakukan, yang selama ini mendapatkan feedback positif, baik dari MSCI sendiri maupun para investor global,” katanya.

Jeffrey mengakui pengumuman MSCI tersebut tidak diperkirakan sebelumnya oleh BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun sebagian besar pelaku pasar. BEI, OJK, dan sejumlah institusi sektor keuangan lainnya sempat bertemu dengan perwakilan MSCI dalam acara roundtable yang digelar Danantara di Bangkok pada Selasa (13/10/2026). Namun, pertemuan itu tidak memberikan indikasi bahwa MSCI akan mengumumkan rencana perubahan klasifikasi. Komunikasi dengan investor global pun tidak menunjukkan sinyal serupa. “Karena ini adalah sesuatu yang tidak terduga, tentu market akan bereaksi dalam kepanikan, di dalam kebingungan, di dalam ketidakpastian yang tinggi,” ujar Jeffrey.

Untuk meredam kepanikan, BEI menyesuaikan batas penurunan harga saham atau auto rejection bawah (ARB) dari 15% menjadi 7%. Jeffrey menyadari kebijakan itu tidak lazim, tetapi diperlukan agar investor memiliki waktu mencermati informasi sebelum mengambil keputusan investasi.

Dampak Standalone Market dan Reaksi Pasar

Rencana MSCI menurunkan status Indonesia ke standalone market telah mengguncang pasar saham domestik. Sepanjang pekan 12-16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 14,91% ke level 5.185,105 dari posisi 6.093,759 pada pekan sebelumnya. Tekanan jual bahkan memaksa BEI melakukan trading halt pada Jumat (16/10/2026) pukul 08.58 WIB setelah IHSG anjlok hingga 8%.

Kapitalisasi pasar BEI juga terkikis 14,43% menjadi Rp9.157 triliun dari Rp10.701 triliun, atau sekitar Rp1.544 triliun nilai kapitalisasi menguap dalam sepekan. Investor asing mencatat jual bersih Rp3,34 triliun pada Jumat (16/10), sehingga total net sell asing sepanjang 2026 mencapai Rp88,19 triliun. Rata-rata volume transaksi harian turun 5,22% menjadi 44,102 miliar saham, sementara rata-rata nilai transaksi harian relatif stagnan di Rp16,21 triliun. Frekuensi transaksi harian justru naik 2,46% menjadi 1,72 juta kali.

Dalam pengumumannya, MSCI menyatakan konsultasi atas usulan reklasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market akan berlangsung dengan keputusan final paling lambat akhir Juni 2027. Selama periode konsultasi, MSCI membuka kemungkinan memberikan pembaruan sementara berdasarkan masukan pelaku pasar. MSCI menilai reformasi pasar saham Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang konsisten dan menerima kekhawatiran signifikan dari pelaku pasar mengenai kelayakan saham Indonesia untuk diinvestasikan.

Standalone market adalah kategori pasar saham yang tingkat aksesibilitas dan likuiditasnya merosot drastis, sehingga praktis mengisolasi suatu negara dari daftar pasar berkembang maupun pasar perbatasan. MSCI mengelola aset acuan investasi senilai 21 triliun dolar AS per 31 Desember 2025 dan mengevaluasi hampir 300.000 indeks saham serta pendapatan tetap setiap hari. Klasifikasi ini dapat memaksa manajer investasi global melepaskan seluruh portofolio emiten lokal. Sebagai perbandingan, Rusia pernah masuk kategori serupa pada Maret 2022 akibat sanksi internasional. Saat ini ada 11 negara yang masuk kategori standalone market MSCI, yaitu Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Jamaika, Lebanon, Malta, Nigeria, Palestina, Panama, Trinidad dan Tobago, Ukraina, serta Zimbabwe.

Sorotan terhadap Transaksi BYAN

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai persoalan transparansi dalam akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang dikaitkan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam perlu menjadi perhatian serius. Menurut Bhima, peringatan MSCI bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia.

Bhima menyoroti transaksi akuisisi 30,25% saham BYAN oleh PT Jhonlin Baratama, perusahaan yang dikaitkan dengan Haji Isam. Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi sekitar 10,08 miliar saham tersebut bernilai sekitar Rp26,1 triliun. Ia mempertanyakan transparansi sumber pendanaan, terutama setelah muncul informasi mengenai penjaminan saham perusahaan terafiliasi Jhonlin kepada Bank Mandiri. Saham pengendali PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), PT Eshan Agro Sentosa, serta saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) dijaminkan kepada Bank Mandiri. Penjaminan itu dikaitkan dengan rencana pengikatan kredit, tetapi tujuan penggunaan kredit tidak dijelaskan lebih lanjut.

“Akusisi Bayan bermasalah karena transparansi dan perlindungan investor minoritas bukan prioritas utama. Makin kompleks persoalan karena pelibatan Bank Mandiri. Akuisisi Bayan melibatkan saham JARR atau PGUN yang diagunkan ke Bank Mandiri,” kata Bhima di Jakarta, Minggu (18/10/2026). Ia mempertanyakan apakah fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai pembelian saham BYAN. Kejelasan hubungan antara fasilitas kredit dan transaksi akuisisi dinilai penting untuk menilai risiko yang mungkin timbul.

Bhima juga menilai sejak MSCI memberlakukan pembekuan terhadap sejumlah perubahan indeks saham Indonesia pada 27 Januari 2026, perbaikan yang dilakukan otoritas belum cukup menjawab persoalan mendasar. “Sejak freeze MSCI pada 27 Januari 2026 perubahan di aturan bursa hanya dilakukan secara administratif, sementara praktiknya makin jauh dari ideal,” ujarnya. Regulator sejatinya telah merilis sejumlah aturan baru, seperti kewajiban pelaporan kepemilikan di atas 1% hingga klasifikasi investor secara terperinci, serta aturan minimal kepemilikan saham publik 15%. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari standar transparansi internasional.

Hingga saat ini, BEI masih menunggu hasil pertemuan dengan MSCI. Pasar akan mencermati apakah klarifikasi dan pemaparan reformasi yang disampaikan dapat meredakan kekhawatiran investor, sekaligus menjadi sinyal arah kebijakan bursa ke depan. Keputusan final MSCI dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027, dengan kemungkinan pembaruan sementara selama masa konsultasi.