Sorothari – 12 Oktober 2026 | Pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan data penerima bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang. Upaya ini dilakukan untuk mendukung proses pendaftaran dan penyaluran bantuan sosial secara digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus mengurus dokumen fisik.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang, Warnerry Poetri, menyatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi, termasuk Polres Kabupaten Serang, Polres Kota Serang, Polres Cilegon, Kodim 0602 Serang, Kodim 0623 Cilegon, serta seluruh Polsek dan Koramil. Koordinasi ini bertujuan agar seluruh pihak aktif mensosialisasikan pentingnya aktivasi IKD kepada masyarakat. “Kami meminta agar mereka mau melakukan aktivasi IKD sekaligus menjadi agen Perlinsos,” ujar Warnerry, Minggu (11/10/2026). Dengan peran tersebut, diharapkan tidak ada warga yang membutuhkan bantuan sosial terlewatkan pendataannya.
Baca juga:Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang mendukung uji coba Portal Perlinsos. Sistem ini menyederhanakan proses verifikasi data calon penerima bantuan sosial dengan mengintegrasikan data lintas instansi. Masyarakat tidak perlu lagi mengunggah berbagai dokumen pendukung, karena pemerintah dapat mengecek langsung kelayakan penerima melalui sumber data utama seperti PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga lainnya. Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa SPLP memindahkan proses pembuktian kelayakan dari masyarakat kepada pemerintah. “Dengan SPLP, pemerintah yang langsung melakukan pengecekan ke sumber data yang dimiliki berbagai instansi,” katanya, Rabu (29/7/2026). Sejak peningkatan trafik pendaftaran, lebih dari 2 juta kepala keluarga telah mendaftar melalui Perlinsos.
Di Kota Yogyakarta, layanan publik dihadirkan di kawasan Titik Nol Kilometer dalam rangka HUT ke-270 Kota Yogyakarta, Ahad (11/10/2026). Warga dapat mengakses cek kesehatan gratis, pemeriksaan telinga, aktivasi IKD, hingga pendaftaran Perlinsos digital. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr. Lana Unwanah, menyebutkan layanan ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Masyarakat memang kelihatannya lebih senang kita yang mendatangi, mendekatkan. Padahal sebetulnya setiap hari juga kita buka di puskesmas,” ujarnya.
Baca juga:Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, juga mengajak ribuan ketua RT/RW di Kota Semarang untuk menjadi Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu warga melakukan registrasi ulang dan memperbarui data perlindungan sosial secara digital. Ajakan ini disampaikan dalam acara “Data Akurat, Sasaran Tepat: Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial” di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kota Semarang, Sabtu (10/10/2026). Sebanyak 1.356 peserta yang terdiri dari camat, lurah, serta ketua RT/RW mengucapkan ikrar komitmen menjadi Agen Perlinsos. Gus Ipul menekankan pentingnya peran RT/RW sebagai ujung tombak penyediaan data yang akurat. “Yang paling tahu warga itu adalah para RT/RW,” ujarnya. Ia juga menyoroti masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan negara tetapi belum terdata.
Di Banyumas, Babinsa Koramil 11 Kemranjen, Pelda Agus Wahyudi Asmana, melakukan sosialisasi mengenai tugas Agen Perlinsos kepada warga Desa Karanggintung, Minggu (11/10). Babinsa mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan data penerima bantuan sosial akurat dan sesuai kondisi lapangan. Mereka membantu warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital. “Tugas Babinsa sebagai Agen Perlinsos yaitu memastikan data akurat, humanis dan tepat sasaran. Kita door to door, dampingi dan jelaskan. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak terdata,” papar Pelda Agus. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, masyarakat dapat menyampaikan koreksi melalui Babinsa.
Baca juga:Digitalisasi Perlinsos diharapkan menjadi fondasi infrastruktur publik digital yang menghadirkan layanan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. SPLP yang dibangun secara kolaboratif bersama berbagai kementerian memungkinkan pertukaran data antarsistem pemerintahan secara aman dan efisien. Dengan adanya aktivasi IKD, peran Agen Perlinsos, serta sistem verifikasi otomatis, pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
