Sorothari – 12 Oktober 2026 | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir semakin parah. Kabut asap tebal tidak hanya mengganggu aktivitas warga di dalam negeri, tetapi juga berdampak hingga ke negara tetangga. Meskipun situasi kian kritis, pemerintah pusat hingga saat ini belum bersedia menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah masih mampu mengatasi karhutla. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026). “Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” ujar Dudung singkat kepada wartawan.
Baca juga:Kendati demikian, dampak karhutla sudah sangat terasa. Di Kalimantan Selatan, kabut asap yang pekat bahkan memicu kecelakaan beruntun di Barito Kuala pada Minggu (11/10/2026). Saksi mata melaporkan jarak pandang saat itu hampir nol meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Warga setempat mengaku sudah mengalami jarak pandang terbatas seperti itu hampir setiap pagi selama dua bulan terakhir.
Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Dua provinsi dengan kondisi paling kritis adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Secara khusus, Presiden meminta agar karhutla tidak meluas hingga ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang merupakan habitat penting bagi satwa langka seperti orangutan. “Karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” jelas Dudung menirukan arahan Presiden.
Data dari Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB mencatat total 519 titik panas (hotspot) di enam provinsi prioritas. Kalimantan Tengah masih menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 199 titik, meskipun turun dari 288 titik pada hari sebelumnya. Sumatera Selatan mencatat 223 titik, Kalimantan Barat 68 titik, Kalimantan Selatan 15 titik, Riau 14 titik, dan Jambi nihil. Menteri Kehutanan Raja Juli mengapresiasi penurunan hotspot di Kalimantan Selatan yang disebutnya sebagai yang terbaik di Pulau Kalimantan. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tidak terlena. “Kita masih punya tantangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat,” ujarnya.
Baca juga:Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan modifikasi cuaca. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, untuk menjelaskan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan Indonesia. Komunikasi ini merupakan tindak lanjut dari percakapan telepon antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. “Ya kita sudah berkomunikasi dengan (Malaysia, red.), dari saya sudah berbicara juga dengan Menlu Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia,” kata Tata, sapaan akrab Arrmanatha.
Dampak karhutla tahun ini mendapat sorotan luas dari media internasional. Al Jazeera melaporkan bahwa kabut asap lintas batas telah memaksa pemerintah Malaysia meliburkan sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, dan lima negara bagian lainnya, yang berdampak pada sekitar dua juta siswa. Indeks Pencemar Udara (IPU) di wilayah tersebut telah menembus angka tidak sehat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinannya dan menyebut situasi ini “pada tingkat yang membimbangkan.”
Media asal Singapura, Mothership.SG, menyoroti pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, yang mengatakan bahwa karhutla yang terjadi merupakan fenomena alam di luar kendali manusia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat lebih dari 170.000 kasus infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap karhutla.
Baca juga:Di tengah berbagai tantangan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pemadaman dan mitigasi. Presiden Prabowo meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus ditingkatkan. Operasi pemadaman dari udara terkendala oleh tebalnya asap yang membatasi jarak pandang, sehingga operasi darat menjadi lebih dominan. Pemerintah juga belum membahas kemungkinan meminta bantuan dari negara lain untuk menangani karhutla.
