Sorothari – 13 Oktober 2026 | Seorang pengacara terkemuka di Santa Fe, Argentina, baru-baru ini menyoroti praktik peradilan yang dinilai bermasalah di wilayah tersebut. Dalam pernyataan yang mengemuka, ia mengecam apa yang disebutnya sebagai ‘penggunaan berlebihan penahanan praperadilan‘ dalam sistem hukum pidana setempat. Kritik ini muncul di tengah diskusi yang lebih luas mengenai keseimbangan antara efektivitas penuntutan dan hak-hak konstitusional terdakwa.
Pengacara tersebut, yang juga seorang akademisi, menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara menjelang peluncuran bukunya yang berjudul ‘Debates actuales del proceso penal santafesino’. Buku itu, yang akan diterbitkan oleh Librería Cívica, mengkaji secara mendalam praktik-praktik peradilan, keterlambatan investigasi, dan ketegangan antara kebijakan keamanan yang ketat dengan jaminan konstitusional. Menurutnya, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan menuju penerapan kebijakan keamanan yang lebih keras, yang seringkali mengorbankan hak-hak dasar individu.
Baca juga:Salah satu poin utama yang diangkat adalah penggunaan penahanan praperadilan yang dinilai berlebihan. Ia berpendapat bahwa penahanan sebelum vonis sering kali diterapkan secara tidak proporsional, melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, ia juga menyoroti dominasi mekanisme ‘juicios abreviados’ (persidangan singkat) yang menurutnya dapat menggerus hak pembelaan yang layak. Buku tersebut, yang didasarkan pada pengalaman praktisnya, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah konkret dalam praktik peradilan sehari-hari dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara efisiensi penuntutan pidana dan jaminan bagi mereka yang menjalani proses hukum.
Lebih lanjut, sang pengacara menekankan pentingnya menentukan secara tepat kapan seseorang resmi berstatus sebagai tersangka. Ia menegaskan bahwa momen ini krusial karena menentukan kapan hak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara penuh dapat dijalankan. Sayangnya, menurutnya, belum ada kriteria yang seragam mengenai hal ini di kalangan aparat penegak hukum. Peluncuran buku tersebut dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Aula Parera, Colegio de Abogados de Santa Fe. Acara tersebut akan menghadirkan sejumlah tokoh hukum terkemuka, termasuk jaksa agung pembantu dari Entre Ríos dan seorang hakim perdata setempat.
Baca juga:Sementara itu, di belahan dunia lain, polemik yang berbeda namun tak kalah serius juga melibatkan nama ‘Santa Fe’. Di Kota Denver, Amerika Serikat, proyek pembangunan jalan sebesar 29 juta dolar AS di Santa Fe Drive menuai protes dari para pelaku usaha setempat. Proyek yang merupakan bagian dari program Vibrant Denver Bond ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas dengan membangun trotoar yang lebih lebar, penyeberangan pejalan kaki yang lebih aman, serta penataan lanskap. Namun, para pemilik bisnis mengeluhkan penurunan pendapatan yang signifikan akibat penutupan jalan, pengalihan lalu lintas yang membingungkan, dan kurangnya komunikasi yang memadai dari pihak kota. Seorang pemilik restoran lama melaporkan penurunan penjualan hingga 30 persen sejak proyek dimulai pada Agustus lalu. Ia bahkan membuat papan petunjuk sendiri untuk membantu pelanggannya, meskipun kemudian ia mengetahui bahwa jalan alternatif yang ia tunjuk juga akan terkena dampak penutupan.
Kembali ke konteks Santa Fe, Argentina, kritik terhadap sistem peradilan ini menjadi pengingat akan tantangan yang terus dihadapi dalam menyeimbangkan tuntutan keamanan publik dengan perlindungan hak asasi manusia. Polemik di Denver juga menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan, meskipun berniat baik, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi masyarakat setempat. Kedua isu ini, meskipun berbeda secara geografis dan tematik, sama-sama menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif, perencanaan yang matang, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.
Baca juga:
