Sorothari – 13 Oktober 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program beasiswa LPDP Jakarta mulai tahun depan akan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen tersebut dalam rangka memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga ibu kota.
Program beasiswa yang dikelola dengan skema LPDP Jakarta ini direncanakan berjalan mulai tahun 2027. Dalam keterangannya di beberapa kesempatan, Pramono menyebutkan bahwa jumlah penerima beasiswa ditargetkan sebanyak 50 hingga 75 orang setiap tahunnya. Anggaran sebesar Rp100 miliar telah disiapkan untuk mendukung program tersebut.
Baca juga:“Jakarta mulai tahun depan ada yang namanya LPDP untuk Jakarta. Jumlahnya antara 50 sampai 75,” ujar Pramono dalam acara Special Kids Expo (Spekix) di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan fasilitas ini.
“Saya pengin di antara anak ini kalau kemudian ada LPDP untuk anak berkebutuhan khusus mau sekolah kuliah di luar negeri, dengan senang hati kami akan memberikan fasilitas itu,” tambahnya.
Dasar Hukum dan Kolaborasi dengan LPDP Pusat
Program LPDP Jakarta telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Pergub tersebut menjadi acuan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program beasiswa ini.
Untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan. Pramono menegaskan bahwa tidak akan ada praktik titip-menitip dalam seleksi penerima beasiswa. Meski demikian, pihak yang berwenang menentukan penerima tetap berada di tangan Pemprov DKI Jakarta, dengan prioritas utama bagi warga Jakarta.
“Sesuai dengan peraturan gubernur pemerintah DKI Jakarta yang ada, nomor 4 tahun 2022, sebenarnya di Jakarta ini harusnya memberikan ruang fasilitas yang cukup bagi anak-anak ini,” kata Pramono merujuk pada regulasi terkait hak anak berkebutuhan khusus.
Persyaratan dan Jenjang Pendidikan
Bagi calon pendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pelamar wajib memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah tersebut. Selain itu, pelamar harus telah dinyatakan lulus dari program diploma empat atau program sarjana dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 pada skala 4,00.
Baca juga:Jenjang yang dapat diambil melalui program ini adalah magister (S2) dan doktor (S3). Pendaftaran direncanakan akan dibuka pada September 2027. Pemerintah juga telah menyiapkan skema Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi penyandang disabilitas yang ingin menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tercatat memiliki 88 sekolah luar biasa (SLB) yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 13 SLB dikelola oleh swasta dan 75 sekolah lainnya dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan SLB ini menjadi bagian dari upaya Pemprov dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Inovasi LPDP di Bidang Kebencanaan dan Kewirausahaan
Selain program beasiswa, LPDP juga mendukung berbagai inovasi di bidang kebencanaan dan kewirausahaan. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi SIGUMI di Kabupaten Karangasem, Bali, pada Senin (12/10/2026). Aplikasi ini dikembangkan oleh kolaborasi akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai bagian dari penelitian yang didanai oleh RISPRO LPDP.
Penelitian bertajuk “Mitigasi Komunikasi Bencana Inklusif melalui Aplikasi SIGUMI dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Objek dengan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Indonesia” ini mencakup tiga kawasan gunung berapi, yakni Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Aplikasi SIGUMI diharapkan dapat memperkuat komunikasi risiko bencana yang inklusif dan terintegrasi di kawasan wisata rawan bencana.
Ketua Tim Peneliti RISPRO, Prof. Dr. Adhianty Nurjanah, S.Sos., M.Si., Ph.D., menjelaskan bahwa komunikasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan penyampaian informasi. Diperlukan sistem yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat serta mendorong keterlibatan pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Penelitian ini merupakan wujud konkret kontribusi akademisi dalam membantu menyelesaikan persoalan kebencanaan, khususnya di kawasan wisata rawan bencana. Salah satu tantangan yang perlu dijawab adalah belum optimalnya komunikasi bencana yang efektif, inklusif, dan melibatkan seluruh unsur pentahelix,” ujar Adhianty.
Baca juga:Di sisi lain, penerima beasiswa LPDP UI 8.0 juga menggelar Kompetisi Inovasi Usaha 2021 sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Kompetisi berskala nasional ini didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kesempatan tersebut mendorong UMKM untuk terus berinovasi dan bangkit dari keterpurukan.
“Harus semangat, bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Kita harus terus berinovasi dan mengembangkan usaha. Melalui kompetisi ini salah satunya yang dapat membantu kita untuk bangkit,” kata Sandiaga saat menghadiri upacara pembukaan secara virtual pada Minggu (26/9/2021).
Kompetisi ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti tes pengetahuan usaha, tahapan presentasi, sesi mentoring eksklusif, dan investment day. Para peserta mendapatkan masukan dari sejumlah mentor, termasuk Komisaris Saratoga Group Indra Cahya Uno dan CEO Bubu.com Shinta Witoyo Dhanuwardoyo.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, LPDP terus menunjukkan perannya dalam mendukung pendidikan tinggi, inovasi kebencanaan, dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Program LPDP Jakarta yang inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
