Sorothari – 10 Oktober 2026 | Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode berubah. Jika sebelumnya pada September 2025 ia secara tegas memerintahkan relawan Bara JP untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, kini Jokowi justru menyebut bahwa pemilu masih jauh. Pernyataan ini memicu reaksi dari sejumlah partai politik, termasuk PKB dan Golkar.
Dalam pernyataan terbarunya di Solo pada Kamis (8/10/2026), Jokowi mengatakan bahwa Pemilu 2029 masih lama dan semua pihak sebaiknya fokus bekerja untuk rakyat. “Pemilu masih jauh,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo. Ia menambahkan, “Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya.” Pernyataan ini kontras dengan apa yang ia sampaikan pada September 2025, di mana ia mengaku telah memerintahkan relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode.
Baca juga:Reaksi PKB: Fokus pada Kesuksesan Pemerintahan hingga 2029
Menanggapi perubahan sikap Jokowi, legislator PKB sekaligus anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai pernyataan tersebut bersifat subjektif. Menurutnya, tidak mudah menyimpulkan apakah Jokowi tegas atau tidak dalam pernyataannya. “Kalau itu kan anu ya, subjektivitas penilaianlah ya. Kita enggak bisa kemudian, ‘Oh ini tegas, oh ini tidak tegas.’ Silakan saja media menyikapi itu,” kata Khozin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).
Khozin menekankan bahwa bagi PKB, hal terpenting saat ini adalah memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan sukses hingga 2029. “Tapi yang jelas bagi PKB, sampai dengan 2029 pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus berjalan secara sukses, berjalan sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan melalui janji politik dan asta citanya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKB berkepentingan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat. Mengenai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal status pendidikan Gibran, Khozin menyebut pembentukan pansus dimungkinkan secara regulasi, namun belum berarti akan benar-benar dibentuk.
Golkar: Sikap Kami Sudah Jelas Sejak Akhir 2024
Sementara itu, Partai Golkar juga memberikan tanggapannya. Wakil Ketua Umum Golkar, Doli Kurnia, menyatakan bahwa partainya telah memiliki sikap yang jelas sejak akhir 2024, yaitu mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. “Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya,” kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Namun, untuk siapa calon wakil presiden, Doli menyebut biasanya akan diputuskan menjelang pendaftaran calon. Ia menegaskan bahwa Golkar belum membicarakan soal cawapres dan masih fokus mensukseskan pemerintahan saat ini. “Tapi kami sudah menyampaikan seluruh jajaran untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini agar semua program itu deliver dan masyarakat merasakan manfaatnya kehadiran pemerintahan ini,” ucapnya.
Baca juga:Jokowi dan PSI: Kejelasan Posisi Politik
Di tengah perdebatan soal dukungan dua periode, Jokowi juga telah menunjukkan kejelasan posisi politiknya dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini diumumkan Jokowi saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung pada Sabtu (26/9/2026). Ia menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) PSI dan menyatakan bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. “Bahwa saya sesungguhnya ini untuk diketahui oleh seluruh jajaran pengurus PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT supaya tahu semuanya bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI,” kata Jokowi.
Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga kader Partai Gerindra, enggan berkomentar banyak saat ditanya soal Jokowi bergabung dengan PSI. “Saya kader Gerindra,” kata Bobby, Jumat (9/10/2026). Namun, ia mengakui bahwa wajar jika partai-partai pendukung, termasuk PSI, meminta dukungan meskipun dirinya adalah kader Gerindra. “Jadi wajar dong walaupun saya kader Gerindra, bukan berarti partai pendukung dan pengusung kemarin, tiba-tiba putus hubungan, tidak,” tuturnya.
Polemik Ijazah Gibran dan Isu Pemakzulan
Selain soal dukungan dua periode, Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai polemik ijazah setara SMA Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sorotan. Jokowi menegaskan bahwa putranya telah menyelesaikan pendidikan S1, yang menurutnya sudah menunjukkan bahwa Gibran telah lulus SMA. “Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya,” tegas Jokowi.
Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan setiap negara berbeda-beda, dan ada negara yang menerapkan sistem di mana siswa dari secondary school bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Terkait isu pemakzulan yang digulirkan DPR, Jokowi mempersilakan pihak-pihak yang ingin menempuh langkah tersebut untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang berlaku. “Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ujar Jokowi.
Baca juga:Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai pembentukan pansus terkait status pendidikan Gibran. Namun, PKB menyebut bahwa secara regulasi hal tersebut dimungkinkan. Perubahan sikap Jokowi soal dukungan dua periode ini pun masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan politikus dan pengamat politik. Semua pihak tampaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama menjelang Pemilu 2029 yang masih beberapa tahun lagi.
