Sorothari – 17 Oktober 2026 | Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kembali menjadi perbincangan publik. Ia menyayangkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT). Selain itu, nama Mahfud MD juga muncul dalam sejumlah hoaks yang beredar di media sosial, seperti klaim pelantikan sebagai Jaksa Agung dan pembagian bantuan modal usaha Rp 100 juta per orang.
Dalam pernyataannya, Mahfud MD mengaku sedih dengan dugaan korupsi di BNPB. “Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi di mana-mana, tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurusi bencana,” ujar Mahfud, Rabu, 14 Oktober 2026. Ia menilai ironis karena lembaga yang seharusnya membantu masyarakat terdampak bencana justru terlibat dalam praktik korupsi. “Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tegasnya.
Baca juga:Mahfud MD adalah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 2019-2024. Sebelumnya, ia dikenal sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Sepanjang kariernya, ia sering menyoroti isu hukum dan korupsi. Namun, namanya juga kerap disalahgunakan dalam konten hoaks, terutama di media sosial.
Salah satu hoaks yang beredar adalah video yang mengeklaim Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Jaksa Agung. Video tersebut viral di TikTok. Faktanya, konteks asli video itu adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Saat itu, Presiden Prabowo juga melantik sembilan anggota komite lainnya, termasuk Otto Hasibuan dan Tito Karnavian. Hingga kini, posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin (ST Burhanuddin).
Hoaks lain yang juga beredar adalah video yang mengklaim Mahfud MD membagikan bantuan modal usaha Rp 100 juta per orang. Video tersebut disebarkan melalui Facebook dengan narasi yang menyebutkan adanya dana tunjangan dan bantuan untuk yang memiliki tanggungan anak sekolah atau modal usaha. Dalam video itu, suara yang menyerupai Mahfud MD mengatakan, “Sebanyak Rp 100 juta per orang akan mendapatkan bantuan ini resmi bukan rekayasa atau hoaks saya bertanggung jawab penuh apabila tidak cair.” Namun, klaim tersebut telah dibantah oleh Cek Fakta Liputan6.com. Tidak ada bukti bahwa Mahfud MD memberikan bantuan semacam itu. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan tokoh publik.
Baca juga:Selain isu korupsi dan hoaks, Mahfud MD juga pernah menjelaskan alasan pemerintah mengizinkan mal dan bandara tetap buka selama pandemi COVID-19 pada 2020. Saat itu, ia menjabat sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, mal diizinkan beroperasi karena menyediakan layanan yang termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Misalnya kenapa masjid kok ditutup, mal kok dibuka. Saya kira yang dibuka bukan langgar hukum karena ada 11 sektor tertentu yang oleh UU boleh dibuka, oleh protokol,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Selasa, 19 Mei 2020. Ia menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Bandara juga dibuka untuk melayani perjalanan dinas tertentu. “Bandara untuk mengangkut orang-orang dengan tugas dan syarat tertentu dibuka, (kalau ada) yang melanggar juga ditindak,” ujarnya.
Mahfud MD juga pernah menjadi perbincangan ketika masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir pada 1 April 2013. Saat itu, Arief Hidayat terpilih sebagai penggantinya melalui voting di Komisi III DPR RI pada 5 Maret 2013. Arief Hidayat meraih 42 suara, mengalahkan dua calon lainnya. “Ini artinya Prof Dr Arief Hidayat SH MS akan menjadi pengganti Mahfud MD yang akan berakhir masa jabatannya per 1 April 2013 nanti,” kata Anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra. Ia berharap Arief Hidayat dapat menjaga konstitusi dan memberikan keadilan.
Hingga saat ini, Mahfud MD masih aktif menyuarakan isu-isu hukum dan kebangsaan. Terkait dugaan korupsi di BNPB, KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang mengatasnamakan tokoh publik seperti Mahfud MD.
Baca juga:
