Sorothari – 17 Oktober 2026 | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, kembali menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Kritiknya terhadap stagnasi rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) serta pernyataannya mengenai pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk proyek biodiesel memicu respons dari berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Humas Grup Arsari.
Dalam wawancara pada Kamis (15/10/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto merespons pernyataan Hashim yang menyoroti rasio penerimaan negara yang stagnan di level 12% selama 13 tahun terakhir. Bimo tidak menampik masih adanya tantangan untuk mengerek tax ratio, namun ia menekankan bahwa perbaikan administrasi perpajakan melalui sistem inti perpajakan atau Coretax telah mendorong pertumbuhan penerimaan pajak.
Baca juga:“Gross revenue hari ini tumbuh di angka sekitar 13–14%,” ujar Bimo. Menurutnya, pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nominal yang diperkirakan sekitar 8%, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5% dan inflasi 2,5%. “Jadi artinya kapasitas mesin pemajakan Coretax, kualitas analisis teman-teman di lapangan, pemeriksaannya, penegakan hukumnya makin bagus,” tambahnya.
Bimo juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai faktor kebijakan yang memengaruhi basis perpajakan, termasuk besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Saat ini, PTKP Indonesia setara sekitar 6,7 kali garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita, besaran PTKP yang pada awal penetapannya mencapai sekitar 130% kini berada di kisaran 60–70%. “Kalau dengan negara OECD kita termasuk sangat tinggi. Ya karena tax ratio mereka tinggi,” kata Bimo.
Sementara itu, pernyataan Hashim mengenai 12,7 juta hektare hutan rusak yang akan digunakan untuk proyek biodiesel menuai polemik. Dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 7 Oktober lalu, Hashim menyebut bahwa hutan-hutan rusak tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program B50 dan B100 menuju swasembada energi dari biofuel. “Kita mau pakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak. Bukan hutan primer,” ujarnya.
Baca juga:Program B50 sendiri merupakan kebijakan mandatori bahan bakar nabati berupa campuran 50% biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dan 50% solar fosil yang mulai berlaku 1 Juli lalu. Pemerintah berambisi mengembangkan program ini menjadi B100 atau murni CPO. Hashim mengklaim respons dunia internasional terhadap kebijakan ini positif. “Saya sangat optimis Indonesia terang. Kita akan bertumbuh, kita akan bertambah, ekonomi kita dengan strategi yang berimbang,” ucapnya.
Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan data 12,7 juta hektare tersebut dan mencemaskan semakin banyak hutan yang rusak karena “sudah dikondisikan”. Kritik juga datang dari Firdaus Cahyadi melalui tulisan berjudul “Hashim Djojohadikusumo Harus Mundur dari Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim” yang dimuat pada 16 Oktober 2026. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Hashim terkait desakan mundur tersebut.
Di sisi lain, nama Hashim juga terseret dalam polemik kepanitiaan Perayaan Natal Nasional GEMPAR Indonesia 2026. Humas Grup Arsari, Recky Langi, menyatakan tidak mempersoalkan penunjukan Hillary Brigitta Lasut (HBL) sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Namun, ia mengingatkan agar nama Hashim Djojohadikusumo tidak digunakan seolah-olah Hashim secara langsung menunjuk atau memberikan restu terhadap kepanitiaan tersebut.
Baca juga:Langi mengakui bahwa pembentukan panitia adalah urusan internal organisasi GEMPAR Indonesia. Ia meminta kejelasan terkait penggunaan nama dan foto Hashim dalam undangan, publikasi, maupun proposal penggalangan dana. Kekhawatirannya, penggunaan identitas tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai keterlibatan atau dukungan Hashim terhadap kegiatan itu. Langi juga menyoroti pentingnya membedakan kegiatan Natal yang diselenggarakan organisasi dengan Perayaan Natal Nasional yang memiliki mekanisme dan legitimasi resmi pemerintah. Ia berharap HBL dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Hashim Djojohadikusumo maupun Hillary Brigitta Lasut terkait polemik tersebut. Publik menantikan klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
