Arif Kurniawan, Raja Nikel yang Diburu Kejagung dan Satgas PKH

Sorothari – 09 November 2026 | Nama Arif Kurniawan mendadak menjadi perbincangan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor PT Dua Delapan Resources (DDR) di SCBD, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Arif, yang dijuluki “Raja Nikel Indonesia”, diketahui sebagai pengendali perusahaan tersebut. Namun, hingga kini penyidik belum dapat memeriksanya karena ia berada di luar negeri.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saeful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan di enam lokasi di Jakarta. Selain kantor DDR, tim menyasar sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta empat perusahaan di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yakni PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA. “Tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta terhadap enam lokasi bersama tim digital forensik,” kata Saeful di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (6/11/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dan barang elektronik. “Tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” ujar Saeful. Dugaan korupsi ini diduga terjadi sejak 2013 hingga 2025, ketika perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik menemukan bahwa izin usaha produksi pertambangan berakhir pada 2015, tetapi Arif Kurniawan alias AK masih melakukan proses pengelolaan tambang.

Saeful menjelaskan bahwa keberadaan AK saat ini tidak diketahui di Indonesia. Berdasarkan penelusuran data perlintasan bersama instansi lain, ia terdeteksi berada di luar negeri. “Posisi AK pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Berdasarkan pengkajian tim penyidik bekerja sama dengan instansi lain, dari perlintasan ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” jelasnya. Meski demikian, AK masih berstatus sebagai saksi. Perannya sebagai penerima manfaat diketahui dari keterangan 38 saksi yang telah diperiksa. “Fakta bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi,” ungkap Saeful.

Dalam penyidikan, terungkap bahwa AK mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, antara lain PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Penyidik menemukan manipulasi izin tambang, salah satunya pengoperasian tambang meski izin telah kedaluwarsa sejak 2015 melalui rekayasa status penghentian sementara (suspend). “PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya izin IUP-nya dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” kata Saeful. Selain itu, perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara untuk melancarkan proses administrasi dan perizinan tambang.

Kasus ini bukan satu-satunya yang menjerat Arif Kurniawan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga tengah membidik pengusaha berinisial AK yang diyakini sebagai Arif. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyatakan pihaknya akan menyita semua kawasan hutan yang dikuasai oleh jaringan perusahaan Arif. “Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujar Barita di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Arif Kurniawan dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang tampil di forum bisnis maupun politik. Namanya mencuat ke publik melalui laporan investigasi Bloomberg berjudul “How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King” yang terbit pada 28 Desember 2025. Menurut laporan itu, Arif memulai karier di kantor Glencore Jakarta pada awal 2000-an, semula di divisi batu bara sebelum beralih ke nikel. Ketika Glencore melepas kepemilikan tambangnya pada 2013, Arif keluar dan mencoba usaha penggalian, namun gagal dan kembali ke Glencore. Pada periode kedua inilah ia ingin memperluas perdagangan bijih nikel dengan penambang kecil, tetapi Glencore menolak karena risiko tinggi. Arif kemudian memilih jalan sendiri dengan mendirikan PT Dua Delapan Resources pada 2015—nama yang merujuk pada nomor atom nikel, 28. Unit perdagangan bijih nikelnya mulai beroperasi pada 2018, tepat ketika larangan ekspor bijih nikel dan agenda hilirisasi mendorong pertumbuhan smelter di Sulawesi dan Maluku Utara.

Model bisnis Arif adalah menghubungkan smelter pengolahan nikel asal Tiongkok dengan jaringan penambang lokal. Peran yang ditolak Glencore justru menjadi kunci kesuksesannya. Bloomberg memperkirakan Arif menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 3 miliar dolar AS pada 2024. Ia juga disebut memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi nikel bersama mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, dengan total luas lebih dari 71.000 hektare—jauh lebih besar dari tambang Weda Bay Nickel di Maluku Utara. Namun, angka-angka ini perlu dibaca hati-hati karena tidak ada data publik terbaru dan estimasi tersebut merupakan rata-rata perkiraan dari belasan trader, penambang, dan pengelola smelter.

Satgas PKH juga mendalami dugaan keterkaitan jaringan perusahaan Arif dengan seorang jenderal polisi bintang empat. Informasi ini mencuat di tengah kasus dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai hubungan tersebut. Kejaksaan Agung sendiri belum menetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola nikel ini, meski telah memeriksa 38 saksi. Penyidik terus mendalami peran Arif Kurniawan dan perusahaan-perusahaannya, sementara keberadaannya di luar negeri masih menjadi tanda tanya. Upaya pemanggilan dan kerja sama dengan instansi lain terus dilakukan untuk menghadirkan AK dalam proses hukum.