Sorothari – 11 November 2026 | Jabatan brigadir jenderal polisi menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak sejumlah posisi strategis di Bareskrim Polri dan Densus 88 Antiteror. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026, yang mencakup rotasi 25 perwira tinggi dan menengah. Salah satu nama yang dimutasi adalah Brigadir Jenderal Polisi Moh. Irhamni, yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Dalam telegram tersebut, Brigjen Moh. Irhamni dipindahkan ke posisi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya. Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Korps Bhayangkara.
Baca juga:Selain Irhamni, sejumlah perwira menengah juga mengalami pergeseran. Kombes Raindra Ramadhan Syah, yang sebelumnya Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Yutan Priatmaja yang sebelumnya bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN).
Rotasi juga menyentuh jajaran Kanit di Bareskrim. AKBP Benito Harleandra dicopot dari Kanit 4 Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum dan dipindahkan sebagai Pamen Polda NTT. Hal serupa dialami AKBP Ambuk Yudha Hardi Putra dari Kanit 4 Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum, yang juga menjadi Pamen Polda NTT. Sementara AKBP Doddy Monza dari Kanit 2 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum dimutasi menjadi Pamen Polda Malut. Kompol Ade Christian Manapa dari Kanit 4 Subdit I Direktorat Tindak Pidana Umum juga dipindahkan ke Pamen Polda Papua Barat Daya.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. “Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi,” ujar Isir dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Pihak Mabes Polri juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat atas pengabdian pada posisi terdahulu. Para perwira yang digeser ke pos baru, khususnya yang dimutasi ke wilayah polda terluar, diinstruksikan untuk segera melakukan konsolidasi dan adaptasi cepat demi menjaga soliditas Korps Bhayangkara.
Skandal Penyadapan yang Mengguncang Institusi
Mutasi besar-besaran ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap dugaan skandal penyadapan yang melibatkan sejumlah jenderal polisi. Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Baca juga:Empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga di antaranya telah ditahan, sementara Slamet Uliandi belum ditahan. Keempatnya memiliki perjalanan karier panjang dan pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Polri, bahkan beberapa di antaranya bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dalam proses penyadapan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Lokasi penyadapan berada di lingkungan Polri. Kasus ini menjadi salah satu skandal paling menggemparkan publik dan menambah panjang daftar perwira tinggi kepolisian yang berurusan dengan hukum.
Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, mengawali karier di bidang reserse sebagai Kanit Reskrim Polres Metro Tangerang pada 1993. Ia pernah menjabat Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, Kapolresta Surakarta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kapolda Banten, Kadiv Propam Polri, hingga Kabareskrim Polri. Pada 2021, ia dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis dan memimpin Korps Bhayangkara hingga 1 Oktober 2026.
Profil Singkat Brigadir Jenderal Polisi
Pangkat brigadir jenderal polisi merupakan salah satu tingkatan perwira tinggi di institusi Polri. Pangkat ini setara dengan brigadir jenderal di TNI dan biasanya disandang oleh perwira yang menduduki jabatan strategis, seperti direktur di Bareskrim, kepala biro, atau wakil kepala polda. Salah satu contoh perwira yang pernah menyandang pangkat ini adalah Brigjen Pol. Johni Asadoma, yang memiliki latar belakang sebagai atlet tinju sebelum bergabung dengan Akademi Kepolisian pada 1989.
Johni Asadoma lahir di Denpasar, Bali, 8 Januari 1966. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Oetete Kupang, SMPN 1 Kota Kupang, dan SMAN 1 Kupang. Meski sibuk dengan latihan tinju dan pertandingan ke berbagai daerah, ia tetap menempuh pendidikan dengan membawa buku pelajaran saat waktu luang. Setelah lulus Akpol pada 1989, ia melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXXI (1994-1996), Sespim Polri Angkatan XXXIX (2003), dan Sespimti Polri Angkatan XX (2012).
Baca juga:Karier Johni Asadoma menunjukkan bahwa pangkat brigadir jenderal polisi dapat diraih melalui dedikasi dan disiplin, baik di bidang operasional maupun olahraga. Prinsip hidupnya, “tidak terlalu ambisi, tidak berpikir yang muluk-muluk, apa yang ada di depan mata itu yang saya usahakan, dikerjakan dengan baik,” menjadi cerminan ethos kerja yang diharapkan dari seorang perwira.
Hingga saat ini, Polri masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan nama lain dalam kasus penyadapan. Mutasi yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi dan memulihkan kepercayaan publik. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa transparansi dalam penanganan skandal penyadapan akan menjadi ujian bagi integritas Korps Bhayangkara ke depan.
