Sorothari – 11 November 2026 | Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Keputusan ini diambil dalam sidang etik yang berlangsung lebih dari 11 jam, Selasa (10/11/2026), di Gedung Propam Polri, Jakarta. Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa majelis KKEP memutuskan pemecatan setelah memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Sidang dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP, didampingi Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Baca juga:Namun, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution langsung mengajukan banding sesuai haknya. “Yang bersangkutan menyatakan banding,” ujar Isir dalam keterangan persnya, Rabu (11/11/2026).
Ahrie Sonta merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Selain dia, tiga perwira tinggi lainnya adalah mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan eks Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Baca juga:Para tersangka diduga tidak hanya menyadap Prabowo, tetapi juga tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain itu, para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Saat ini, tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung, 2 April 1981. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 dan dikenal sebagai perwira dengan karier cemerlang. Ahrie tercatat sebagai orang pertama di angkatannya yang meraih pangkat Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, lalu Inspektur Jenderal pada September 2026. Saat dilantik, ia menyandang predikat jenderal bintang dua termuda. Sebelum menjabat Kadivkum Polri, Ahrie pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga:Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak. Hingga saat ini, proses hukum terhadap para tersangka masih berlanjut. Sidang etik untuk tersangka lain, termasuk Listyo Sigit, dijadwalkan berlangsung pekan depan. Polri berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional.
