Sorothari – 10 November 2026 | Nama Ferdy Sambo kembali mencuat seiring penahanan tiga perwira tinggi Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Mantan Kadiv Propam Polri itu menjadi rujukan historis ketika Mako Brimob kembali digunakan sebagai tempat penahanan pejabat tinggi kepolisian yang tersandung perkara besar. Ferdy Sambo sendiri pernah mendekam di lokasi yang sama pada Agustus 2022, sebelum akhirnya divonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Kini, Mako Brimob menerima penghuni baru: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya dipindahkan ke Rutan Mako Brimob setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan pemindahan tersebut dari Rutan Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Baca juga:“Tiga tersangka dilakukan penahanan di Mako Brimob,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026) malam.
Penahanan Listyo dan dua jenderal lainnya mengingatkan publik pada peristiwa Agustus 2022. Saat itu, Ferdy Sambo yang masih menjabat Kadiv Propam Polri dibawa ke Mako Brimob pada 6 Agustus 2022 untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Empat hari berselang, tepatnya 10 Agustus 2022, Polri mengumumkan status tersangka pembunuhan berencana terhadap Ferdy Sambo. Kasus itu bermula dari peristiwa pada 8 Juli 2022 dan menjadi salah satu perkara paling menyita perhatian publik karena melibatkan sesama anggota polisi.
Perbedaan konteks jelas terlihat. Jika Ferdy Sambo ditahan karena kasus pembunuhan berencana terhadap anak buahnya, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kini ditahan dalam proses penyidikan dugaan penyadapan presiden. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur pada periode 2025 hingga 2026. Kasus ini mencuat setelah tim forensik digital menemukan keterkaitan antara titik sinyal dan server Lawful Interception Management System (LIMS) yang digunakan untuk intersepsi.
Peran Irjen Slamet Uliandi dan Jejak “Kapten Jack”
Nama lain yang ikut terseret adalah Irjen Slamet Uliandi. Perwira yang dahulu dikenal sebagai penjemput Ferdy Sambo itu resmi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Slamet, yang akrab disapa “Kapten Jack”, berperan menyetujui izin penyadapan dan instruksi penghapusan berkas rekaman. Namun, penahanannya ditunda karena ia mengalami stroke, sementara tiga tersangka lain sudah ditempatkan di Mako Brimob.
Dalam jumpa pers pada Kamis (5/11), penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap peran vital Slamet. Ia menjabat sebagai Dewan Pembina Pusat Pemantauan atau Monitoring Center (MC) di lingkungan kepolisian, posisi yang memberinya kewenangan penuh untuk mengontrol perizinan tindakan intersepsi oleh pejabat di bawahnya. “Sampai dengan saat ini, tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” tutur Suhermanto.
Baca juga:Penetapan Slamet sebagai tersangka menandai perubahan drastis dalam kariernya. Dulu ia disegani sebagai eksekutor penindakan kasus besar, kini ia harus menghadapi proses hukum terkait dugaan peretasan internal markas besar. Tim forensik digital menemukan keterkaitan kuat antara titik sinyal di kediamannya dengan server LIMS, yang menjadi pintu masuk penyidikan.
Rekam Jejak Kasus Besar di Era Listyo Sigit
Kasus penyadapan ini mencuat di tengah sorotan terhadap kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri sejak Januari 2021 hingga Oktober 2026. Selama periode itu, sejumlah perkara besar mewarnai institusi Polri. Salah satunya adalah kasus Ferdy Sambo yang menjadi ujian berat bagi Korps Bhayangkara. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 berakhir dengan vonis mati terhadap Ferdy Sambo pada Februari 2023. Namun, pada Agustus 2023, Mahkamah Agung menganulir vonis tersebut dan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup.
Selain itu, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang dan melukai 500 lainnya dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya juga terjadi di era kepemimpinan Listyo. Kasus narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa turut menambah daftar panjang peristiwa yang menyita perhatian publik.
Di sisi lain, vonis mati terhadap Ferdy Sambo pada Februari 2023 sempat menuai reaksi haru dari keluarga korban. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Hutabarat, menyampaikan rasa terima kasihnya usai sidang vonis Ricky Rizal dan Kuat Maruf di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/2). “Kita sangat terharu, bahwa keadilan itu memang nyata ada di negara kita,” ungkap Samuel. Majelis hakim menilai perbuatan Ferdy Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan internasional, serta membunuh ajudannya sendiri yang telah mengabdi sekitar tiga tahun.
Spekulasi KUHP Baru dan Penegasan Kejagung
Wacana mengenai nasib Ferdy Sambo kembali mengemuka ketika KUHP baru mulai diberlakukan pada Januari 2026. Pasal 100 KUHP baru mengatur bahwa terpidana mati mendapat masa percobaan selama 10 tahun. Jika dalam rentang tersebut terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, vonis mati dapat diganti dengan penjara seumur hidup. Ketentuan ini memunculkan spekulasi bahwa Ferdy Sambo berpotensi lolos dari hukuman mati.
Baca juga:Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana, menegaskan bahwa penegak hukum terikat pada hukum positif yang berlaku saat ini. “Kita ini penegak hukum itu terikat pada hukum positif yang berlaku saat ini,” kata Fadil dalam konferensi pers, Kamis (16/2/2023). Ia juga menjelaskan bahwa Ferdy Sambo masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga grasi. “Majelis hakim telah memutuskan Ferdy Sambo hukum mati, terdakwa mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali (PK) dan grasi,” jelasnya.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi masih berjalan. Penyidik terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sementara itu, Ferdy Sambo tetap menjalani hukuman seumur hidup setelah putusan Mahkamah Agung pada Agustus 2023, dengan segala dinamika hukum yang menyertainya. Publik menantikan kelanjutan kasus penyadapan yang kini menyeret sejumlah jenderal aktif, sementara bayang-bayang kasus Ferdy Sambo tetap menjadi pengingat akan kompleksnya persoalan di tubuh Polri.
