Sorothari – 12 November 2026 | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran sejumlah perwira tinggi Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan, sementara Irjen Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan.
Suyudi menjelaskan bahwa Listyo Sigit, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Kabag Monitoring (Kabagmon) serta menjadi penerima hasil akhir penyadapan. “Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Baca juga:Peran Listyo tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Selain Listyo, Kapolri juga membeberkan peran tiga tersangka lain, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (Mantan Kadiv TIK Polri).
Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP. Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko juga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Adapun Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Dalam perkembangan terpisah, Irjen Slamet Uliandi resmi menjalani penahanan rumah. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. “Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” ujar Kapolri. Namun, Suyudi tidak merinci kondisi kesehatan yang menjadi dasar penahanan rumah tersebut. Slamet Uliandi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026.
Sebelumnya, pada 4 November 2026, Listyo Sigit Prabowo telah ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sehari kemudian, penyidik melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, penggeledahan kediaman Listyo, serta penetapan tersangka terhadap Slamet Uliandi. Penggeledahan rumah mantan Kapolri itu dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Baca juga:Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden), Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (eks Kadiv TIK Polri).
Kasus ini juga berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat laporan polisi terkait dugaan makar. “Hasil penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan cyber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Asep menambahkan bahwa laporan polisi tersebut merupakan pengembangan dari dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka. “Kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku,” katanya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkara masih dapat berkembang karena saat ini baru masuk pada tahap penerbitan laporan polisi. “Kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” tambah Asep.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 28 saksi. “Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami laksanakan selama satu minggu, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Cyber,” kata Susatyo dalam kesempatan yang sama.
Baca juga:Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyoroti peristiwa dugaan penyadapan ini dengan analogi kos-kosan. Ia mengibaratkan sebuah kos-kosan yang dihuni oleh aktivis, LSM, hingga anggota DPR kritis, dan dijaga oleh satpam yang memegang kunci semua kamar. “Satpam tersebut berani masuk ke pemilik kos-kosan tersebut yaitu presiden,” kata Abdullah. Menurutnya, pasti ada motif tertentu hingga sang satpam berani masuk ke tempat pemilik kos. “Jangan-jangan satpam ini diperintah oleh kos-kosan sebelah namanya kos-kosan Konoha,” ujarnya. Abdullah menilai tindakan dugaan penyadapan tersebut merupakan makar dengan pola terstruktur, sistematis, dan masif.
Hingga saat ini, penyidik masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Publik menantikan kelanjutan penyidikan serta transparansi penanganan perkara yang melibatkan sejumlah petinggi Polri tersebut.
