Sorothari – 03 September 2026 | Pemerintah terus mengoptimalkan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan sasaran program perlindungan sosial, sehingga pemahaman publik mengenai arti desil menjadi sangat krusial di tengah masyarakat. Pengelompokan ini kerap memicu perbincangan luas karena berkaitan erat dengan penentuan kelayakan penerima berbagai bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil merupakan sistem pemeringkatan kesejahteraan keluarga yang dibagi ke dalam sepuluh tingkatan relatif, di mana setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen dari total populasi keluarga di Indonesia. Desil 1 merepresentasikan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Baca juga:Memahami Arti Desil dan Penentuan Kesejahteraan Keluarga
Banyak anggapan keliru di tengah masyarakat yang mengaitkan status desil secara kaku dengan nominal gaji bulanan. BPS meluruskan bahwa tidak ada nominal pendapatan tertentu yang secara otomatis menempatkan seseorang ke dalam desil tertentu, termasuk kelompok desil 6 hingga 10. Variabel penilaian sosial ekonomi tidak hanya berpatokan pada penghasilan bulanan, melainkan mengkombinasikan berbagai indikator komprehensif.
Secara umum, indikator penentuan pemeringkatan desil terbagi ke dalam tiga kelompok variabel utama:
- Keterangan Individu: Meliputi tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, dan status ketenagakerjaan seluruh anggota keluarga.
- Keterangan Perumahan: Menilai kondisi fisik bangunan rumah, luas lantai, jenis dinding dan atap, sanitasi, serta kapasitas daya listrik yang digunakan.
- Kepemilikan Aset: Memperhitungkan kepemilikan barang bergerak seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, maupun aset produktif lainnya.
Melalui perpaduan variabel tersebut, arti desil diposisikan sebagai cerminan peringkat relatif keluarga dalam populasi nasional, bukan angka nominal mutlak kekayaan seseorang. Dengan demikian, pergeseran posisi desil terjadi karena adanya pembaruan dan pemeringkatan ulang data seluruh keluarga secara berkala, bukan akibat pengurangan sepihak oleh pemerintah.
Kriteria Desil untuk Program Bantuan Sosial
Berdasarkan informasi resmi pada portal Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), kategori desil menjadi salah satu rujukan awal dalam mengusulkan program bantuan pemerintah, meski setiap bantuan tetap memiliki syarat dan kriteria teknis tersendiri.
Baca juga:| Tingkat Desil | Cakupan Kesejahteraan | Rujukan Program Bantuan |
|---|---|---|
| Desil 1 – 4 | Keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (40% terbawah) | Dapat diusulkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako |
| Desil 5 | Keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah-bawah | Dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) |
| Desil 6 – 10 | Keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga paling tinggi | Kelompok mampu secara ekonomi dan tidak masuk prioritas bansos reguler |
Penetapan anggaran bantuan sosial sendiri telah dipisahkan dalam pos perlindungan sosial APBN sebesar Rp508,2 triliun, terpisah dari program prioritas nasional lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki pagu anggaran tersendiri sebesar Rp335 triliun.
Mekanisme Pengecekan dan Pemutakhiran Data
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP melalui laman resmi atau aplikasi Cek Bansos Kemensos lewat peramban ponsel pintar. Bagi warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, pemerintah membuka ruang partisipasi publik untuk melakukan koreksi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa saluran pengaduan dan perbaikan data telah disiapkan secara terintegrasi melalui berbagai kanal komunikasi resmi.
“Jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat. Baik saluran-saluran yang diberikan lewat WA Center, Command Center, aplikasi Cek Bansos, maupun juga lewat pemerintah daerah, khususnya di desa-desa,” ujar Saifullah.
Baca juga:Kemensos menjadwalkan pemutakhiran data secara berkala guna memastikan bantuan tepat sasaran. Data penerima PBI BPJS Kesehatan diperbarui setiap bulan, sedangkan data penerima PKH dan bantuan sembako dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali setelah melalui proses verifikasi lapangan.
