Sorothari – 06 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan tegas terkait dua isu besar yang tengah hangat diperbincangkan. Pertama, kepastian pemerintah untuk tidak memberikan izin konser musisi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton, di Indonesia. Kedua, respons cepatnya terhadap dugaan pesta narkoba di Rutan Depok yang viral di media sosial. Kedua isu ini menunjukkan peran aktif Yusril dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan komitmen politik luar negeri Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengizinkan konser Israel Houghton dan grup Israel & New Breed yang direncanakan digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, serta Polri.
Baca juga:Yusril menjelaskan bahwa pertimbangan utama bukanlah nama atau agama sang musisi, melainkan potensi penyalahgunaan acara tersebut untuk kepentingan politik yang tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. “Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel’ di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” ujar Yusril.
Pemerintah juga mempertimbangkan pernyataan publik Israel Houghton pada 2023 yang menyatakan “I stand with Israel.” Menurut Yusril, pernyataan semacam itu sangat sensitif, terutama dalam konteks komitmen Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia,” tegasnya.
Yusril menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin resmi untuk konser tersebut. Dengan demikian, pemerintah bukan membatalkan izin yang sudah ada, melainkan memastikan bahwa izin tidak akan diberikan jika permohonan diajukan. Keputusan ini juga mendapat masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai elemen masyarakat.
Respons Cepat atas Dugaan Pesta Sabu di Rutan Depok
Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra juga bergerak cepat menanggapi hebohnya video dugaan pesta narkoba di Rutan Depok yang viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang yang diduga menggelar pesta sabu dengan iringan musik keras. Isu ini mencuat di tengah sorotan terhadap Lapas Cibinong yang baru-baru ini disidak oleh Ombudsman RI.
Baca juga:Yusril mengaku belum menerima laporan resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait kejadian tersebut. “Belum clear masalah itu dan saya juga belum mendapat laporan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” jelasnya. Meski demikian, ia berencana segera mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Ombudsman.
Langkah ini diambil untuk melakukan penertiban yang lebih sistematis terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Yusril juga menyoroti bahwa hampir 60 persen narapidana di Indonesia saat ini dipenjara atas kasus narkotika. Oleh karena itu, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri menjadi prioritas. “Diperlukan perombakan total dan perbaikan internal yang mendesak,” tegasnya.
Koordinasi Antar-Lembaga di Era Prabowo-Gibran
Dalam kesempatan terpisah, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa koordinasi antar-lembaga di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan tetap solid meskipun telah dua tahun berjalan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ia mengakui adanya gesekan operasional di lapangan, namun hal itu dianggap wajar dalam dinamika birokrasi.
“Kadang-kadang timbul persoalan di lapangan, seperti biasa, di mana kepentingan sektoral menimbulkan rasa ‘ini wewenang saya’,” ujar Yusril. Ia menekankan bahwa perannya adalah memfasilitasi kerja sama di tingkat tinggi demi menjamin kelancaran pelayanan publik. Untuk mengatasi hambatan operasional, Yusril berencana mengadakan rapat koordinasi tingkat tinggi dengan para menteri teknis di bawah pengawasannya.
Baca juga:Selain itu, Yusril menyoroti krisis overkapasitas di lembaga pemasyarakatan yang memerlukan reformasi menyeluruh. Menurutnya, memperluas infrastruktur penjara saja tidak akan menyelesaikan masalah jika isu-isu sosial-ekonomi yang mendasar tidak ditangani. “Peningkatan angka kejahatan tetap terkait erat dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih luas,” pungkasnya.
