Sorothari – 13 Oktober 2026 | Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara yang digelar pada 10-12 Oktober 2026. Dalam berbagai kesempatan, Sherly Tjoanda memaparkan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, perlindungan pekerja rentan, hingga upaya memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pidatonya pada malam puncak perayaan di Alun-Alun Sofifi, Sabtu (10/10), Sherly Tjoanda menyerukan pentingnya menjaga persatuan demi mempercepat pembangunan. Ia mengibaratkan Maluku Utara sebagai sebuah rumah besar yang harus dijaga dan dibangun bersama. “Apa pun perbedaannya, suku, agama, pulau, pilihan, kita harus ingat bahwa kita punya satu rumah besar yang kita beri nama Maluku Utara. Jika ada kritik, sampaikan dengan data dan solusi, jangan merusak rumah yang kita tinggali bersama,” pesannya di hadapan ribuan warga.
Baca juga:Pada puncak peringatan HUT ke-27 yang digelar di Pelataran Masjid Raya Shafful Khairaat Sofifi, Senin (12/10), Sherly Tjoanda kembali menyoroti sejumlah pekerjaan rumah utama pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. “Saya juga mendengar dan melihat langsung bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Masih banyak keluarga dan saudara-saudara kita yang belum merasakan manfaat pertumbuhan tersebut. Inilah pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Sherly Tjoanda dalam sambutannya.
Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 tercatat sekitar 34 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun, Sherly Tjoanda menekankan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tema HUT ke-27, “Tumbuhnya Harus Terasa”, sengaja dipilih untuk menegaskan bahwa kemajuan daerah harus berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari warga, mulai dari dapur, kantong, hingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
Target Pembangunan Jalan Provinsi dan Jalan Usaha Tani
Dalam sambutannya pada Senin (12/10), Sherly Tjoanda memaparkan secara rinci target pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas. Ia menyadari masih banyak ruas jalan provinsi yang belum tersambung. “Ketika kami dilantik, terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung, sementara tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen dari total sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun rencana bertahap. Pada 2025, pembangunan jalan provinsi dilaksanakan sepanjang 25 kilometer. Kemudian pada 2026, pembangunan sepanjang 125 kilometer telah dilaksanakan dengan konstruksi lapis penetrasi makadam (lapen). “Pada 2027, kita menganggarkan pembangunan 150 kilometer jalan lagi sehingga total jalan yang dibangun mencapai 300 kilometer. Selanjutnya, pada 2027-2029, kita menargetkan penyelesaian sisa sekitar 250 kilometer jalan,” ujar Sherly Tjoanda.
Baca juga:Selain jalan provinsi, perhatian khusus juga diberikan pada pembangunan jalan usaha tani. Program ini dinilai krusial untuk mendukung aktivitas pertanian dan mempermudah akses petani ke pasar. Sherly Tjoanda mengungkapkan, pada 2025 pembangunan jalan usaha tani mencapai 50 kilometer, meningkat menjadi 100 kilometer pada 2026, dan ditargetkan mencapai 200 kilometer pada 2027. “Bagi petani, salah satu kebutuhan terpenting adalah jalan usaha tani,” katanya. Ia memperkirakan masih ada sekitar 5.000 kilometer jalan usaha tani yang perlu dibangun untuk mendukung kebutuhan desa-desa di Maluku Utara.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membuka akses antardaerah dan mendorong aktivitas ekonomi. Sherly Tjoanda juga memaparkan rencana pembangunan akses jalan langsung melalui Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi dengan Halmahera Tengah, yang ditargetkan dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam pada 2027.
Perlindungan bagi Pekerja Rentan
Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan melalui perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada peringatan HUT ke-27, Sherly Tjoanda secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 19 ribu pekerja rentan. Iuran kepesertaan mereka sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, perlindungan difokuskan pada pekerja di sektor pertanian yang mendapatkan dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pelataran Masjid Raya Shafful Khairaat Sofifi, didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat. Sherly Tjoanda menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program formalitas, melainkan jaring pengaman utama bagi masa depan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah. “Kita belum yang terbaik tapi improve setiap tahun. Belum mencapai target, tapi menuju ke sana,” ujarnya.
Baca juga:Pemerintah provinsi menargetkan perluasan perlindungan menuju Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dengan mendorong keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah dan sektor swasta. Sherly Tjoanda juga menginstruksikan dinas terkait untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe atas kepedulian mereka dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat.
Ke depan, Sherly Tjoanda berharap pembangunan Maluku Utara tidak hanya diukur dari capaian ekonomi dan program pemerintah, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk keluarga yang masih tertinggal dan warga di pulau-pulau terjauh. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan APBD digunakan sebaik-baiknya guna mendorong kemajuan sekaligus pemerataan di seluruh wilayah.
