Prabowo Panggil Syahganda Nainggolan ke Hambalang, Perkuat Komunikasi Pemerintah

Prabowo Panggil Syahganda Nainggolan ke Hambalang, Perkuat Komunikasi Pemerintah
Prabowo Panggil Syahganda Nainggolan ke Hambalang, Perkuat Komunikasi Pemerintah

Sorothari – 05 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 4 Oktober 2026. Pertemuan itu digelar hanya dua hari setelah Syahganda resmi dilantik sebagai Kepala Bakom menggantikan Muhammad Qodari.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya bahasa yang sederhana dalam setiap komunikasi pemerintah.

Baca juga:
Purbaya Yudhi Sadewa: Klarifikasi Hoaks Pelantikan, Wacana Duet, dan Proyeksi Karier

“Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” ujar Teddy menirukan arahan Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar Bakom tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat. Semua aspirasi itu kemudian harus diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden sendiri.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah.

Latar Belakang Pelantikan Syahganda Nainggolan

Sebelum pertemuan di Hambalang, Syahganda Nainggolan dilantik sebagai Kepala Bakom di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang ditetapkan pada 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Qodari dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merangkap anggota.

Proses pelantikan Syahganda terbilang mendadak. Empat jam sebelum pelantikan anggota Kabinet Merah Putih hasil reshuffle, Syahganda menerima panggilan telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memintanya segera merapat ke Istana Kepresidenan. Pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle itu pun langsung bergegas menuju lokasi.

Baca juga:
Purbaya Dinilai Bukan Tipe Pencari Popularitas, Berpotensi Kembali ke Pemerintahan

Modal Aktivisme untuk Merombak Budaya Komunikasi

Penunjukan Syahganda mendapat respons positif dari sejumlah pengamat. Pendiri GREAT Institute yang juga kandidat doktor ilmu pemerintahan IPDN, Abdullah Rasyid, menilai langkah Presiden Prabowo tersebut sebagai hal yang positif. Menurutnya, pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat belum tentu memahami arah kerjanya. Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, program dijalankan, namun pertanyaan sederhana sering tertinggal: mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya bisa dirasakan?

“Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik,” kata Abdullah Rasyid dalam keterangannya, Senin, 5 Oktober 2026.

Abdullah menilai pertemuan Presiden dengan Syahganda dan Fadli di Hambalang memberi arah penting. Arahan Presiden agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, menurutnya, patut menjadi pegangan kerja Bakom.

“Pelantikan Syahganda pada 2 Oktober 2026 membuka kesempatan membenahi komunikasi pemerintah. Pengalamannya dalam aktivisme dan perdebatan publik dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Tantangannya ialah menerjemahkan kemampuan pribadi menjadi kerja lembaga yang tertib, terbuka, dan dapat diandalkan,” tuturnya.

Abdullah menambahkan bahwa pembenahan perlu dimulai sejak kebijakan dirumuskan. Pemerintah harus mengenali kelompok yang terdampak, pertanyaan yang mungkin muncul, serta kendala pelaksanaan. Apabila penjelasan baru disiapkan setelah masalah membesar, pejabat akan terus mengejar kegaduhan, sementara warga menunggu kepastian.

Baca juga:
Evaluasi Kinerja dan Dinamika Politik Pemerintahan Prabowo Bersama Wapres Gibran

Peran Baru Bakom ke Depan

Dengan arahan Presiden, Bakom diharapkan tidak hanya menjadi corong pemerintah, tetapi juga jembatan dua arah antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Syahganda Nainggolan, yang dikenal sebagai aktivis dan pendiri Sabang-Merauke Circle, diharapkan mampu merombak budaya komunikasi yang selama ini cenderung satu arah.

Pertemuan di Hambalang menjadi sinyal bahwa Presiden memberikan perhatian khusus pada fungsi komunikasi pemerintah. Dengan latar belakang aktivisme yang dimiliki Syahganda, publik menantikan gebrakan baru dalam penyampaian informasi kebijakan yang lebih membumi dan partisipatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *