Sorothari – 17 Juli 2026 | Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak, seiring beralihnya pengguna ke bahan bakar bersubsidi untuk menekan biaya operasional. Fenomena ini terlihat di sektor perikanan, di mana nelayan dengan kapal berkapasitas 30-200 gross ton (GT) kini mendapat harga solar khusus Rp 15.000 per liter, namun muncul kekhawatiran bahwa kuota BBM subsidi untuk nelayan kecil justru akan berkurang.
Pemerintah melalui kebijakan terbaru menetapkan harga solar Rp 15.000 per liter bagi kapal perikanan berkapasitas 30-200 GT sebagai respons atas melambungnya harga solar non-subsidi. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, harga tersebut memberikan napas baru bagi kapal-kapal perikanan Indonesia yang sebelumnya terbebani biaya bahan bakar tinggi.
Baca juga:“Saya kira kebijakan pemerintah ini akan memberikan napas bagi beroperasinya kapal-kapal perikanan Indonesia berbendera Indonesia, yang tentu saja akan memberikan kepastian juga bagi para anak buah kapal ini untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka,” ujar Dani saat dihubungi pada Kamis (16/7/2026).
Dani menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak karena banyak kapal yang sebelumnya menggunakan solar non-subsidi kini beralih ke bahan bakar bersubsidi. Namun, ia meminta pemerintah memastikan bahwa kebijakan harga khusus ini tidak mengurangi kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Pasalnya, nelayan tradisional dengan kapal di bawah 30 GT sangat bergantung pada solar subsidi yang harganya lebih murah.
“Rata-rata memang sektor penangkapan ikan itu 65 sampai 70 persen biaya BBM, bahan bakar. Jadi memang cukup signifikan,” kata Dani. Ia menambahkan, sebelum kebijakan ini, kenaikan harga solar non-subsidi membuat biaya operasional kapal perikanan di atas 30 GT meningkat drastis. Akibatnya, banyak pemilik kapal memilih tidak beroperasi, yang berdampak langsung pada pendapatan anak buah kapal (ABK).
Baca juga:Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi terhadap Sektor Perikanan
Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak tidak hanya di sektor perikanan, tetapi juga di sektor transportasi dan industri. Namun, sektor perikanan menjadi salah satu yang paling terdampak karena margin operasional yang tipis. Dengan harga solar non-subsidi yang terus naik, banyak kapal berukuran sedang terpaksa mengurangi frekuensi melaut atau bahkan berhenti total.
Kebijakan harga solar Rp 15.000 per liter diharapkan dapat mengembalikan aktivitas kapal-kapal tersebut. Meski demikian, KNTI mengingatkan bahwa kuota BBM subsidi harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh lonjakan permintaan. “Kalau kuota dikurangi, nelayan kecil yang paling menderita. Mereka sudah terbiasa dengan harga subsidi, dan kenaikan sedikit saja bisa membuat mereka gulung tikar,” ujar Dani.
Pemerintah sendiri tengah mengkaji ulang alokasi kuota BBM subsidi di tengah meningkatnya konsumsi biosolar dan pertalite. Sejumlah pengamat memperkirakan bahwa jika tren ini berlanjut, pemerintah perlu menambah kuota atau menyesuaikan harga subsidi agar tidak membebani APBN.
Baca juga:Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai perubahan kuota. Namun, para pemangku kepentingan berharap agar kebijakan harga solar Rp 15.000 untuk kapal 30-200 GT dapat berjalan tanpa mengorbankan nelayan kecil.
Dengan demikian, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat konsumsi biosolar dan pertalite melonjak, dan tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi dan keberlanjutan fiskal negara.
