Sorothari – 01 September 2026 | Rangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI dan sejumlah titik ibu kota menyisakan berbagai catatan penting, menyusul evaluasi kepolisian pasca gelombang aksi massa termasuk pengamanan demo 28 agustus di Jakarta. Polda Metro Jaya secara resmi mengonfirmasi pelibatan aparat gabungan, mulai dari unsur TNI, Polri, hingga instansi terkait guna mengantisipasi eskalasi massa sekaligus mengamankan puluhan kegiatan publik lain yang berlangsung secara bersamaan.
Sinergitas Pengamanan dan Alasan Pelibatan TNI
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa diterjunkannya personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi pengamanan aksi unjuk rasa di Senayan merupakan bagian dari sinergitas terpadu antarlembaga. Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk menghadapi aksi unjuk rasa, melainkan demi menjamin stabilitas keamanan di seluruh penjuru Jakarta.
Baca juga:Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa koordinasi keamanan melibatkan banyak pihak terkait tingginya mobilitas agenda di ibu kota pada periode tersebut. Selain Polri dan TNI, personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR turut dilibatkan aktif.
“Jadi pelibatan TNI, kita bukan hanya meminta Polda Metro Jaya terhadap terkait tentang pelibatan TNI termasuk tentang pelibatan personel Pemprov DKI dan Pamdal DPR,” terang Budi Hermanto saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.
Budi menambahkan, aparat mencatat adanya 80 kegiatan masyarakat yang berlangsung serentak di Jakarta. Sebanyak 62 agenda merupakan penyampaian aspirasi di muka umum, sedangkan 18 agenda lainnya adalah aktivitas publik berskala besar yang juga memerlukan pengawalan intensif.
“Ada kegiatan-kegiatan JCC, pameran, kegiatan seminar itu juga dilakukan pengamanan. Jadi pelibatan personel TNI, Polri termasuk Pemprov DKI bukan saja terkait tentang pengamanan pelayanan aksi,” ungkap Budi.
Dinamika Lapangan dan Antisipasi Situasi Memanas
Konsentrasi pengamanan demo 28 agustus dan hari-hari sekitarnya dipusatkan di Kompleks Parlemen Senayan setelah sejumlah insiden ketegangan sempat terjadi di lapangan. Massa aksi dari berbagai elemen masyarakat sempat memadati kawasan gerbang utama DPR/MPR serta jalur keluar tol menuju Jalan Gatot Subroto.
Baca juga:Ketegangan sempat mencuat saat massa mendesak kendaraan logistik dan mobil ambulans untuk dapat melintas masuk ke area demonstrasi. Gesekan antara massa dengan aparat kepolisian yang bertugas di pintu keluar tol sempat terjadi, bahkan diwarnai aksi penghardikan terhadap petugas patroli dan pembakaran ban di kolong Flyover Gerbang Pemuda.
Guna mencegah timbulnya aksi anarkis, sebagian elemen massa lain ikut berupaya meredam emosi kelompok demonstran. Situasi berangsur kondusif setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, bersama jajaran turun langsung menemui perwakilan massa di kolong Flyover Ladokgi.
Melalui dialog persuasif, kepolisian menyerap keluhan demonstran dan segera memfasilitasi akses masuk bagi kendaraan logistik serta ambulans pendukung aksi. Langkah mediasi ini berhasil meredakan ketegangan, kendati rekayasa lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi sempat diberlakukan untuk menjamin keselamatan bersama.
Tuntutan Beragam dari Sejumlah Elemen Masyarakat
Gelombang aksi di depan Gedung DPR/MPR RI ini digerakkan oleh berbagai aliansi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa yang membawa isu-isu krusial. Kelompok massa yang hadir antara lain:
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendirikan posko perjuangan di depan kompleks parlemen;
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), gabungan belasan organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil dengan kampanye #MerebutKembaliIndonesia;
- Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) yang sebelumnya telah menggelar konsolidasi di DPRD Kota Depok;
- Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Tuntutan yang disuarakan para demonstran mencakup desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, stabilitas harga kebutuhan pokok, pembenahan sistem pendidikan, hingga pengawasan implementasi program pemerintah.
Baca juga:Masyarakat Diimbau Waspada Hoaks Seputar Demo 28 Agustus
Di samping dinamika pengamanan fisik di lapangan, kepolisian dan tim verifikasi fakta publik mengimbau masyarakat untuk mewaspadai maraknya hoaks seputar demonstrasi. Isu unjuk rasa kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi di media sosial.
Salah satu kabar bohong yang teridentifikasi adalah rekaman video iring-iringan sepeda motor dan mobil komando di Facebook yang diklaim sebagai persiapan aksi demonstrasi besar. Setelah melalui proses cek fakta, narasi tersebut dipastikan tidak benar dan menggunakan dokumentasi lama yang dipelintir konteksnya.
Pihak kepolisian mengingatkan agar masyarakat selalu melakukan verifikasi terhadap setiap kabar yang beredar di platform digital, terutama informasi provokatif yang menyertai rangkaian demo 28 agustus dan aksi lanjutan lainnya, demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
