Sorothari – 11 November 2026 | Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat ini dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga hadir untuk membahas insentif pajak menjelang Natal dan Tahun Baru.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan bahwa rapat tersebut fokus pada antisipasi bencana. “Tentang antisipasi bencana ya hari ini,” ujarnya kepada wartawan sebelum rapat dimulai. Menurutnya, Presiden juga mengundang menteri lain untuk mengikuti rapat terbatas tersebut.
Baca juga:Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk tiga besar negara dengan kejadian bencana tertinggi di dunia setiap tahunnya. “Indonesia di dunia termasuk negara yang tinggi bencananya setiap tahun. Peringkatnya dua atau tiga, bersama India dan Filipina. Kita perlu persiapan yang lebih baik agar ketika terjadi bencana, kita tidak terus-menerus reaktif,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan menyiapkan penanganan yang disesuaikan dengan jenis bencana. Ia mencontohkan bencana hidrologi di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, hingga bencana di kawasan Krakatau. “Kemenkes memang sifatnya lebih di hilir, yaitu bagaimana menangani kesehatan masyarakat pascabencana. Penanganannya berbeda. Misalnya, karhutla itu berbeda dengan banjir, dan banjir berbeda juga dengan gempa bumi. Itu yang kita siapkan,” ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan menyediakan program Kampung Siaga Bencana, dukungan logistik di 800 titik di desa rawan bencana, pendirian dapur umum, pemberian bansos pascabencana, dan bantuan kebencanaan lainnya. “Bantuan kebencanaan meliputi isian rumah, kemudian pemberdayaan, dan jadup (jatah hidup) setiap individu selama tiga bulan,” kata Gus Ipul. Ia menekankan pentingnya koordinasi berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG agar antisipasi dapat dilakukan bersama-sama.
Baca juga:Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa rapat juga membahas insentif pajak, khususnya PPN menjelang Natal dan Tahun Baru. “Nanti detailnya nanti kita uraikan ya,” tuturnya.
Di sisi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprioritaskan riset pengembangan teknologi satelit untuk mitigasi bencana. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa satelit penting untuk pemantauan wilayah, penanggulangan darurat, monitoring lautan, dan pangan. “Kita produksi satelit yang penting untuk bencana, penting juga untuk monitoring ke lautan, monitoring pangan dan sebagainya,” ujar Arif Satria dilansir dari Antara, Selasa (10/11/2026).
Dorongan juga datang dari DPR. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merumuskan formulasi layanan pendidikan khusus di wilayah rawan bencana. “Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” kata Nur Purnamasidi melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Baca juga:Data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tuban menunjukkan bahwa sepanjang 2026 tercatat 672 kejadian bencana alam di Jawa Timur. Bencana tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai Rp7,5 miliar, 28 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya luka-luka. Data ini disampaikan dalam apel siaga bencana di Lamongan dengan tema “Sinergi Mewujudkan Lamongan Tangguh”. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menekankan tiga langkah penting: pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan koordinasi melalui posko kesiapsiagaan, dan memastikan personel dalam kondisi prima dengan alat pelindung diri yang memadai. “Ini merupakan tugas mulia dan penuh tanggung jawab atas dasar kemanusiaan. Kepada rekan-rekan yang bertugas, semoga selalu dilimpahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang setiap tahun mengancam Indonesia. Koordinasi lintas sektor, penguatan riset teknologi, dan penyediaan layanan pendidikan khusus diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.
