Sorothari – 13 November 2026 | Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis tengah mengusut dugaan praktik mafia obat yang menyelewengkan fasilitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyelidikan ini bermula dari temuan tim penyidik terkait adanya celah modus operandi berupa pencatutan identitas lembaga resmi untuk memperoleh pasokan obat berbiaya murah langsung dari pabrik farmasi skala besar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ciamis, Herris Priyadi, menjelaskan bahwa kecurangan ini dipicu oleh selisih nilai jual obat. Di pasaran, produk farmasi dalam skema JKN dibanderol jauh lebih terjangkau apabila pengadaannya mengatasnamakan instansi negara, berbeda dengan tarif reguler untuk masyarakat umum. Situasi inilah yang kemudian dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
Baca juga:Modus yang dijalankan adalah dengan mengajukan pemesanan obat JKN memakai atribut instansi pemerintah. Namun, alih-alih didistribusikan bagi pelayanan masyarakat, barang-barang medis tersebut justru disinyalir dialihkan untuk kepentingan pribadi atau dilempar kembali ke pasaran demi meraup profit ilegal.
“Perkara ini posisinya masih berada pada fase penyelidikan. Kami bertekad membongkar tuntas jaringan mafia obat JKN ini sampai akarnya,” ujar Herris saat memberikan keterangan, Kamis (12/11/2026).
Herris menegaskan keseriusan institusinya dalam menuntaskan berbagai persoalan hukum di wilayah Ciamis secara transparan dan profesional. Di samping fokus mengusut sindikat obat JKN, Kejari Ciamis saat ini juga tengah mengawal empat perkara korupsi lain yang berstatus penyidikan.
Terpisah, program JKN sendiri masih menjadi tulang punggung pembiayaan kesehatan masyarakat. Sejumlah peserta mengaku terbantu dengan layanan JKN, seperti yang dialami Indah Febriyanti (39) asal Depok. Ia melahirkan anak kembar melalui operasi caesar di Rumah Sakit Graha Permata Ibu (RS GPI) dengan seluruh biaya ditanggung JKN. Bahkan, ketika salah satu bayinya mengalami Atresia Ani dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan Jakarta, proses rujukan dan operasi berjalan cepat berkat jaminan JKN.
“Setelah operasi bedah di Jakarta, anak saya masih diwajibkan untuk melakukan kontrol rutin sebanyak satu bulan sekali ke rumah sakit. Seluruh biaya kontrol kesehatan berkala dan pemenuhan obat-obatan khusus untuk anak saya terjamin sepenuhnya tanpa biaya tambahan,” ujar Indah.
Baca juga:Di sisi lain, pemerintah terus mendorong keberlanjutan program JKN. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menekankan pentingnya gotong royong raksasa dalam menjaga JKN. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Satya JKN Awards 2026 di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel Jakarta, Jumat (30/10/2026).
“Dengan gotong royong ini (gotong royong raksasa), kita mewujudkan yang sehat membantu yang sakit,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan JKN harus dijaga karena program tersebut menghadirkan banyak manfaat, seperti meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi pengeluaran masyarakat, hingga menanggulangi kemiskinan. Cak Imin juga mengapresiasi badan usaha dan pemerintah daerah yang berkomitmen menyukseskan program JKN.
Sementara itu, bagi calon jemaah haji reguler 2027, status kepesertaan JKN yang aktif menjadi syarat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj RI, Nurchalis, mengimbau jemaah untuk memastikan status JKN aktif sebelum pelunasan tahap pertama yang dibuka Selasa (10/11/2026).
Untuk mengecek status JKN, jemaah dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN yang diunduh melalui gawai. Selain itu, bisa menghubungi WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan di nomor 0811-8-165-165 atau Care Center 165. Jika JKN tidak aktif, jemaah disarankan segera mengecek tunggakan iuran di Mobile JKN dan melunasinya. Apabila ketidakaktifan disebabkan hal lain, jemaah dapat menghubungi layanan tersebut.
Baca juga:Bagi yang ingin mendaftar sebagai peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Pembayaran iuran pertama biasanya dilakukan mulai hari ke-14 setelah pendaftaran, dan status dapat dicek di menu Info Peserta.
Hingga saat ini, Kejari Ciamis masih mendalami dugaan mafia obat JKN dan belum menetapkan tersangka. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap praktik penyelewengan layanan kesehatan dan melaporkan jika menemukan indikasi serupa.
