Sorothari – 12 Oktober 2026 | Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai bukan tipe politisi yang mengejar popularitas untuk kepentingan elektoral. Penilaian itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang membandingkan Purbaya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal aktif membuat konten di media sosial.
Menurut Syahganda, Purbaya tidak akan memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik untuk kepentingan politik. “Enggak, enggak yakin saya karena menurut saya dia bukan tipe Dedi Mulyadi yang memang orang politik menggunakan pencitraan untuk merangkak terus ya kan supaya menjadi salah satu kandidat,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan TV, Jumat (18/9/2026). Pernyataan itu disampaikan sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom.
Baca juga:Meski demikian, nama Purbaya sempat mencuat dalam survei elektabilitas menjelang Pilpres 2029. Survei Indeks Politika Indonesia pada Oktober 2025 menunjukkan elektabilitasnya cukup kompetitif. Sementara survei Indekstat Indonesia pada Februari 2026 menempatkan Purbaya di posisi keempat dengan elektabilitas 4,9 persen, di bawah Prabowo Subianto (47,2 persen), Dedi Mulyadi (17,8 persen), dan Anies Baswedan (11,2 persen).
Peluang Kembali ke Lingkaran Pemerintahan
Syahganda memperkirakan Presiden Prabowo Subianto berpeluang memanggil kembali Purbaya untuk mengisi jabatan strategis, salah satunya Gubernur Bank Indonesia. Menurutnya, selama menjabat Menteri Keuangan pada 8 September 2025 hingga 14 September 2026, Purbaya tidak menerima penilaian negatif dari Presiden.
“Pak Prabowo tidak memberikan penilaian negatif sama Pak Purbaya. Jadi saya pikir bisa aja gitu loh, bisa aja dipanggil kembali,” ujar Syahganda.
Ia menilai pencopotan Purbaya lebih berkaitan dengan langkah pragmatis Presiden untuk meredam instabilitas akibat manajemen konflik, bukan karena kinerja buruk. Syahganda menyebut Purbaya agresif dalam membongkar praktik kejahatan oligarki, menertibkan skandal pajak korporasi, dan menolak intervensi lembaga keuangan global.
Kapasitas Purbaya di Sektor Keuangan
Syahganda menilai Bank Indonesia menjadi posisi yang paling sesuai dengan kapasitas Purbaya. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Purbaya pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengalaman itu dinilai menjadi modal penting untuk menangani persoalan sektor perbankan.
Baca juga:“Selama Pak Purbaya di LPS, dia sudah mengidentifikasi mana bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang sudah sepantasnya ditutup atau dibenahi. Pak Purbaya sudah tahu itu,” jelas Syahganda.
Ia menambahkan bahwa problematika perbankan ke depan cukup kompleks karena banyak bank yang masih “tambal sulam”. Jika ditempatkan di bank sentral, Purbaya akan memiliki kesempatan melanjutkan agenda yang pernah dikerjakannya saat memimpin LPS.
Kebijakan Cukai yang Masih Digodok
Di bidang fiskal, wacana penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang digagas Purbaya pada awal 2026 masih dalam pembahasan pemerintah. Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan belum ada keputusan final mengenai skema maupun besaran tarif.
Rencana tersebut bertujuan mendorong produsen rokok ilegal beralih ke jalur legal. Purbaya sebelumnya menyampaikan lapisan tarif baru dirancang lebih rendah dari tarif sigaret kretek mesin (SKM), tetapi lebih tinggi dari sigaret kretek tangan (SKT).
Pergantian kepemimpinan di Kemenkeu dari Purbaya kepada Suahasil Nazara belum diikuti kepastian kelanjutan kebijakan tersebut. Ditjen Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Baca juga:Komitmen pada Program Sekolah Rakyat
Sebelum dicopot, Purbaya juga meninjau Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Surabaya pada Sabtu (1/8/2026). Ia mendapat amanah dari Presiden Prabowo untuk menyiapkan dukungan anggaran bagi program tersebut. “Saya diperintah Presiden menyediakan anggaran Sekolah Rakyat. Belajarnya yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya,” ujar Purbaya kepada para siswa.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dibangun di atas lahan 6,6 hektare dengan kapasitas sekitar 370 siswa, menyatukan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Nilai kontrak pembangunan mencapai Rp3,52 triliun, dengan pagu anggaran Rp3,82 triliun dan realisasi Rp3,21 triliun.
Kunjungan itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan meski terjadi pergantian pucuk pimpinan di Kemenkeu.
