Sorothari – 27 Juli 2026 | Peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli, sejarah kelam demokrasi Indonesia, kembali digelar di sejumlah daerah. Pada 27 Juli 2026, berbagai kegiatan refleksi dan peresmian monumen digelar untuk mengenang tragedi penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang terjadi pada 27 Juli 1996. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan akronim Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) itu menjadi salah satu titik balik penting dalam perjuangan demokrasi di Indonesia.
Tragedi bermula dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dipicu oleh intervensi rezim Orde Baru. Setelah Kongres Luar Biasa di Medan yang didukung pemerintah, Soerjadi ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan Megawati Soekarnoputri yang populer di kalangan akar rumput. Penolakan terhadap hasil kongres memuncak pada 27 Juli 1996, ketika massa pendukung Soerjadi menyerbu kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati. Bentrokan meluas ke sejumlah titik di Jakarta, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Baca juga:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melakukan penyelidikan sehari setelah kejadian mencatat sedikitnya lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan kerugian materi mencapai Rp 100 miliar. Tim penyelidik yang dipimpin Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa menemukan enam bentuk pelanggaran HAM berat. Hingga 30 tahun berlalu, belum ada penyelesaian hukum yang memadai atas kasus ini.
Refleksi dan Peresmian Monumen
Pada peringatan ke-30, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa monumen tersebut menjadi simbol perjalanan perjuangan partai dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Peresmian dihadiri oleh tokoh-tokoh prodemokrasi dan masyarakat sipil.
Sehari sebelumnya, DPP PDIP menggelar rangkaian refleksi yang diawali dengan pementasan teatrikal oleh Teater Gates, menggambarkan penyerbuan kantor DPP PDI pada 1996. Usai pementasan, Hasto mengajak peserta mengheningkan cipta untuk mengenang para korban: Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Uju bin Asep, Sariwan, serta 23 orang yang hilang hingga kini.
Baca juga:Di daerah, DPC PDIP Buleleng, Bali, menggelar sarasehan bertema “Demokrasi Tidak Diberi, Tapi Direbut” di Gedung Sasana Budaya pada 26 Juli 2026. Ketua DPC PDIP Buleleng Gede Supriatna menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pengingat agar semangat menjaga demokrasi tidak pernah padam. Ia juga menekankan pentingnya regenerasi kader untuk memahami sejarah perjuangan.
Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, PDIP NTB menyebut Kudatuli sebagai bukti bahwa demokrasi pernah dibayar dengan intimidasi, kekerasan, bahkan nyawa. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh berbagai elemen partai di daerah lain.
Demokrasi Masih Berutang
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, dalam tulisannya menekankan bahwa Kudatuli adalah episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni Orde Baru. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini adalah hasil pengorbanan, bukan hadiah. Namun, pertanyaan Megawati pada Kongres VI PDIP di Bali, 2 Agustus 2025, masih menggema: “Sampai hari ini saya berpikir, hukum itu ada di mana?”
Baca juga:Tiga puluh tahun berlalu, persoalan hukum dan HAM terkait Kudatuli belum tuntas. Banyak keluarga korban yang masih mencari keadilan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan perawatan terus-menerus, agar sejarah kelam tidak terulang.
