Sorothari – 31 Agustus 2026 | Mayoritas masyarakat Islandia secara resmi memutuskan bahwa Islandia tolak buka lagi pembicaraan soal gabung ke Uni Eropa setelah digelarnya referendum nasional pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Berdasarkan pengumuman resmi stasiun penyiaran publik Islandia, RUV, kubu penolak negosiasi unggul dengan perolehan 52,8 persen suara, sementara kelompok yang menginginkan pembicaraan aksesi dilanjutkan kembali mengantongi 47,2 persen suara.
Hasil akhir ini dipastikan setelah penghitungan suara di Daerah Pemilihan Barat Daya rampung pada Minggu pukul 10.00 waktu setempat. Keputusan tersebut menegaskan keengganan publik Islandia untuk melanjutkan dialog resmi keanggotaan dengan Brussels yang telah dibekukan selama lebih dari satu dasawarsa.
Baca juga:Hasil Perhitungan Suara di Berbagai Daerah Pemilihan
Peta perolehan suara memperlihatkan pembelahan geografis yang nyata antara wilayah ibu kota dan daerah lainnya di Islandia. Dukungan terbesar bagi kubu pro-negosiasi terkonsentrasi di kawasan ibu kota Reykjavik, sedangkan wilayah luar ibu kota mayoritas memilih opsi penolakan.
Rincian hasil penghitungan suara di berbagai daerah pemilihan mencakup:
- Reykjavik Utara: 57,5 persen memilih “Ya” dan 42,5 persen memilih “Tidak”.
- Reykjavik Selatan: 54,5 persen memilih “Ya” dan 45,5 persen memilih “Tidak”.
- Barat Laut: 62,9 persen memilih “Tidak” dan 37,1 persen memilih “Ya”.
- Timur Laut: 61,2 persen memilih “Tidak” dan 38,8 persen memilih “Ya”.
- Selatan: 60,0 persen memilih “Tidak” dan 40,0 persen memilih “Ya”.
- Barat Daya: 53,0 persen memilih “Tidak” dan 47,0 persen memilih “Ya”.
Sebelum suara dari Daerah Pemilihan Barat Daya selesai dihitung seluruhnya, kubu penolak telah mengumpulkan 99.037 suara berbanding 89.459 suara pemilih pro-negosiasi, dengan selisih 9.578 suara nasional yang tidak mampu dibalikkan oleh sisa surat suara.
Dinamika Isu Perikanan dan Pertimbangan Kedaulatan
Pemungutan suara ini pada dasarnya bukan penentuan langsung terkait masuknya Islandia ke dalam blok ekonomi Eropa. Referendum ini hanya bertujuan memberikan mandat kepada pemerintah untuk membuka kembali perundingan aksesi. Apabila opsi persetujuan menang, kesepakatan akhir yang dihasilkan tetap harus diuji kembali melalui pemungutan suara nasional tahap kedua.
Baca juga:Perdebatan seputar pembukaan perundingan diwarnai oleh perhatian terhadap kedaulatan wilayah perairan dan industri perikanan. Sektor perikanan merupakan pilar strategis bagi perekonomian serta stabilitas politik Islandia, negara yang memiliki populasi sekitar 400 ribu jiwa. Kubu penolak khawatir bahwa integrasi lebih jauh dapat membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kuota serta hak tangkap ikan di laut teritorialnya.
Di sisi lain, kelompok pendukung integrasi menilai kerja sama erat dengan kawasan Eropa penting guna memperkuat kepastian ekonomi dan pertahanan. Isu stabilitas keamanan di sekitar kawasan Atlantik Utara dan Arktik, ditambah situasi geopolitik akibat konflik Ukraina, menjadi pertimbangan bagi pihak yang mendorong perundingan.
Sejarah Panjang Hubungan Islandia dan Uni Eropa
Hubungan formal Islandia dengan blok ekonomi Eropa telah melewati perjalanan panjang. Islandia pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 2009 menyusul krisis keuangan global yang meruntuhkan sistem perbankan nasionalnya. Dialog perundingan dimulai pada 2010, namun dihentikan pada 2013 ketika pemerintahan baru yang bersikap skeptis mengambil alih kekuasaan.
Pada tahun 2015, pemerintah Islandia sempat menyampaikan kepada Brussels bahwa mereka tidak ingin lagi diposisikan sebagai negara kandidat. Kendati demikian, Komisi Eropa memandang permohonan tersebut secara hukum tetap sah dan prosesnya hanya berstatus ditangguhkan sementara.
Baca juga:Menanggapi keputusan terbaru ini, Perdana Menteri Kristrun Frostadottir, yang sebelumnya memandang referendum sebagai momentum menentukan arah hubungan luar negeri, menyatakan komitmennya untuk menghormati suara rakyat. Sementara itu, kelompok pro-Eropa, European Movement, menyampaikan bahwa meski Islandia tetap berada di luar blok, integrasi kawasan tetap terjalin lewat Kawasan Ekonomi Eropa (EEA), perjanjian Schengen, keanggotaan NATO, dan berbagai kerja sama strategis multilateral lainnya.
