Sorothari – 01 September 2026 | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan menyusul rilis survei nasional terbaru yang memotret pergerakan persepsi publik serta dinamika politik nasional.
Berdasarkan temuan riset Poltracking Indonesia pada akhir Agustus 2026, kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan berada di angka 55,1 persen, sementara 40,2 persen responden menyatakan tidak puas, dan 4,7 persen sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Capaian ini menunjukkan tren penurunan sekitar 23 poin persentase jika dibandingkan dengan survei pada Oktober 2025 yang sempat mencapai 78,1 persen.
Baca juga:Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menyampaikan bahwa kendati angka kepuasan masih berada di atas separuh responden, penurunan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir merupakan sinyal penting bagi jajaran kabinet. Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih bertahan di angka 63,2 persen, meski juga mengalami penurunan dari angka 81,5 persen pada Oktober 2025.
Rincian Sektor Kinerja dan Program Unggulan
Penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah memperlihatkan variasi signifikan di berbagai bidang. Sektor ekonomi mencatat tingkat kepuasan terendah, yakni sebesar 41,8 persen. Sebaliknya, sejumlah sektor fundamental lain mampu mempertahankan apresiasi positif dengan angka kepuasan di atas 60 persen, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Sementara itu, riset terpisah dari Media Survei Nasional (Median) mencatat tingkat kepuasan publik berada di angka 56,2 persen, berbanding 36,1 persen responden yang merasa tidak puas. Survei Median turut menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang paling disukai masyarakat dengan perolehan 38,4 persen, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen, dan bantuan sosial (bansos/BLT) sebesar 6,3 persen.
Baca juga:| Lembaga Survei | Tingkat Kepuasan (Approval) | Tingkat Ketidakpuasan | Tingkat Kepercayaan (Trust) |
|---|---|---|---|
| Poltracking Indonesia | 55,1% | 40,2% | 63,2% |
| Media Survei Nasional (Median) | 56,2% | 36,1% | – |
Peneliti Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa meski implementasi MBG memicu berbagai pandangan, mayoritas responden sebesar 36,1 persen menginginkan program tersebut terus berjalan, sementara 34,2 persen menyarankan perbaikan teknis sebelum dilanjutkan.
Lima Agenda Strategis Pemulihan Kinerja
Hanta Yuda menilai selisih antara tingkat kepercayaan yang masih berada di level 63,2 persen dan tingkat kepuasan 55,1 persen menjadi ruang pemulihan bagi kepemimpinan nasional. Untuk memaksimalkan hal tersebut, terdapat lima langkah strategis yang direkomendasikan:
- Penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja massal, disertai penyaluran jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Kalibrasi dan penajaman sasaran program unggulan, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Komitmen penegakan hukum yang tegas serta penguatan pemberantasan korupsi untuk menjaga muruah peradilan.
- Penjagaan harmonisasi relasi antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di tingkat kepemimpinan eksekutif.
- Pemeliharaan iklim checks and balances yang proporsional di parlemen demi ekosistem demokrasi yang sehat.
Sorotan Hubungan Politik dan Uji Administratif
Di luar indikator survei, dinamika internal kekuasaan turut mendapat perhatian pengamat politik Syahganda Nainggolan. Ia menyoroti pola relasi politik antara Prabowo dan Wapres Gibran, termasuk pembagian peran kepemimpinan dalam rapat kabinet maupun agenda kedinasan kenegaraan, sembari membandingkannya dengan dinamika aliansi politik regional seperti UniTeam di Filipina.
Baca juga:Di sisi lain, persoalan administratif terkait surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan menengah atas nama Gibran bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut didaftarkan oleh pengelola PKBM Mercy Smart, Mercy Sihombing, dengan pihak tergugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mercy menegaskan langkah hukum tersebut murni gugatan administratif terhadap prosedur transparansi dokumen penyetaraan yang dikeluarkan kementerian terkait, bukan ditujukan secara personal.
Berbagai catatan evaluasi kinerja, rekomendasi perbaikan kebijakan ekonomi, serta kepastian tata kelola pemerintahan kini menjadi perhatian bersama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas jalannya kepemimpinan nasional ke depan.
