Sorothari – 28 Juli 2026 | Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev secara terbuka mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membekukan perang di Ukraina dan memulai kembali negosiasi damai. Seruan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan puncak Rusia-Kazakhstan di Omsk, Siberia, pada Sabtu (25 Juli 2026). Tokayev menekankan bahwa konflik yang telah berlangsung lebih dari empat tahun ini menelan banyak korban jiwa, terutama dari kalangan muda, dan harus segera diakhiri.
“Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Tidak ada yang benar-benar tahu, karena masing-masing pihak memiliki posisi sendiri. Namun, di sisi lain, ada peluang untuk membekukan semua ini,” kata Tokayev kepada Putin, seperti dikutip dari United24. Ia menambahkan bahwa perang telah menyebabkan kehilangan nyawa yang tidak perlu dan semua pihak harus berupaya menghentikannya.
Baca juga:Dalam pernyataannya, Tokayev juga menolak narasi Kremlin yang menyebut perang Ukraina sebagai perang saudara. “Ini bukan perang sipil. Kami memperlakukan rakyat Ukraina, budaya mereka, dan bahasa mereka dengan penuh hormat dan kami percaya konflik ini tidak sepenuhnya jelas bagi semua orang, termasuk kita sendiri,” ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rakyat Rusia dan Ukraina adalah saudara, dan kelanjutan perang hanya akan menguntungkan pihak lain.
Tokayev mengusulkan agar kedua pihak kembali mengacu pada kesepakatan Istanbul tahun 2022 sebagai dasar untuk melanjutkan proses menuju perdamaian. Menanggapi hal tersebut, Putin mengatakan akan memberikan penjelasan kepada Tokayev mengenai perkembangan perang dalam pertemuan bilateral mereka.
Kazakhstan selama ini merupakan sekutu Rusia, namun sejak awal tidak secara terbuka mendukung operasi militer Moskow di Ukraina. Tokayev menegaskan bahwa Kazakhstan tetap berkomitmen pada hubungan strategis dengan Rusia, namun juga terus mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Ia menyebut bahwa Kazakhstan tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi Rusia, dengan nilai mencapai 30 miliar dolar AS dalam dua dekade, dan kerja sama ini telah membuka lebih dari 20.000 perusahaan Rusia di Kazakhstan.
Baca juga:Latar Belakang Ketegangan di Laut Kaspia
Desakan Kazakhstan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Kaspia. Sebelumnya, Ukraina mengklaim telah menyerang dua kapal Rusia yang membawa muatan militer dari Iran di Laut Kaspia pada Sabtu (25 Juli 2026). Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Kyiv menggunakan drone untuk menyerang kapal-kapal tersebut. Namun, Iran membantah narasi Ukraina dan menyatakan bahwa salah satu kapal dagangnya justru menjadi korban serangan, menewaskan satu awak dan melukai tiga lainnya.
Iran melalui anggota senior parlemennya, Ebrahim Azizi, memperingatkan akan ada balasan atas serangan tersebut. “Setiap serangan terhadap Iran selalu memiliki konsekuensi. Ukraina juga mungkin segera memahami bahwa Iran tidak membiarkan tindakan seperti ini tanpa balasan,” tulis Azizi di media sosial. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengecam serangan itu sebagai pelanggaran Piagam PBB dan menuduh Israel berada di balik provokasi tersebut.
Ketegangan di Laut Kaspia menambah kompleksitas situasi regional. Kazakhstan, yang berada di sekitar kawasan tersebut, berkepentingan terhadap stabilitas karena jalur perdagangan dan investasi. Serangan drone di terminal Caspian Pipeline Consortium (CPC) milik Rusia di Laut Hitam sebelumnya telah menyebabkan Kazakhstan mengurangi produksi minyak dalam sepekan terakhir.
Baca juga:Di sisi lain, Ukraina juga mengalami pergantian pimpinan militer. Presiden Zelensky pada Selasa (21 Juli 2026) memberhentikan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi dan menunjuk Mykhailo Drapatyi sebagai penggantinya. Keputusan itu dipicu oleh protes warga dan perselisihan strategi pertahanan. Syrskyi dikritik karena tingginya jumlah korban dalam operasi di garis depan. Zelensky meminta Drapatyi menyusun strategi pertahanan baru, termasuk reformasi sistem korps dan percepatan pengiriman senjata.
Hingga kini, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang masih mengalami kebuntuan. Rusia berulang kali menyatakan tetap bertekad menguasai sisa wilayah Ukraina bagian timur melalui operasi militer. Namun, desakan dari sekutu seperti Kazakhstan menunjukkan bahwa tekanan terhadap Moskow terus meningkat, meskipun hubungan bilateral tetap dijaga.
