Sorothari – 03 November 2026 | Isu senjata nuklir Iran kembali mencuat ke permukaan politik Amerika Serikat menjelang pemilihan paruh waktu. Presiden Donald Trump gencar mengampanyekan narasi bahwa Teheran hampir memiliki bom nuklir dan hanya serangan militer AS yang mampu mencegahnya. Namun, di balik retorika itu, sejumlah laporan menyebut klaim tersebut lebih berfungsi sebagai instrumen politik ketimbang cerminan ancaman yang nyata. Laporan Fars News Agency pada Selasa (3/11/2026) menyatakan Iran tidak pernah menunjukkan tekad membangun senjata nuklir, setidaknya hingga sebelum agresi militer AS dimulai.
Dalam berbagai kampanye Partai Republik, Trump berulang kali menegaskan bahwa tanpa perintah serangan terhadap Iran, Teheran akan memperoleh senjata nuklir yang mengancam nyawa jutaan warga Amerika. Ia bahkan menggambarkan agresi militer sebagai tindakan membela rakyat AS dan berharap masyarakat berterima kasih, alih-alih mempersoalkan biaya perang. “Sebenarnya, alasan kami menyerang Iran adalah untuk membela diri, karena kami tidak ingin mereka memiliki senjata yang bisa merenggut nyawa jutaan orang hanya dengan satu serangan,” kata Trump dalam pidatonya pada 14 Oktober 2026.
Baca juga:Pernyataan itu muncul ketika perang belum menghasilkan capaian yang sebanding dengan tujuan yang diumumkan Washington. Krisis Selat Hormuz berlanjut, sasaran awal perang belum tercapai, sementara kenaikan harga bahan bakar dan ketidakpuasan publik menambah tekanan terhadap pemerintah AS. Agresi yang diharapkan menuai pujian justru berpotensi menjadi faktor yang melemahkan posisi Partai Republik. Dalam situasi ini, pengulangan narasi ancaman senjata nuklir menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari hasil perang dan beban yang ditanggung masyarakat Amerika.
Washington semula memperkirakan perang akan berlangsung sekitar empat hingga enam pekan dan menghasilkan capaian sesuai sasaran. Namun, berbulan-bulan setelah konflik dimulai, krisis belum berakhir dan prioritas AS berubah. Laporan Associated Press pada 27 Agustus 2026 menyebut sejumlah tujuan awal AS belum tercapai. Pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu persoalan utama Washington, sementara kemampuan rudal Iran dan nasib persediaan uranium yang diperkaya tetap menjadi perhatian. Kerusakan fasilitas dan infrastruktur tidak otomatis menandakan keberhasilan politik maupun strategis. Keberhasilan operasi militer pada akhirnya ditentukan oleh hasil yang diperoleh, baik di medan perang maupun dalam ranah politik, bukan semata-mata besarnya kehancuran.
Karena itu, Trump menghadapi kesulitan meyakinkan publik tentang kemenangan AS. Dengan mengklaim telah mencegah Iran memperoleh bom nuklir, ia berusaha menggeser perdebatan dari hasil perang menuju alasan yang dikemukakan untuk memulainya. Dampak ekonomi perang menjadi persoalan serius bagi pemerintahan Trump, terlebih Partai Republik membutuhkan dukungan pemilih untuk mempertahankan mayoritas di Kongres. Dalam laporan pada 9 Oktober mengenai jajak pendapat bersama Ipsos, Reuters menyebut 78 persen warga Amerika menilai kebijakan Trump sebagai penyebab kenaikan biaya hidup. Pada 14 Oktober, Reuters juga melaporkan harga bensin meningkat 7,1 persen pada September.
Bagi keluarga Amerika yang menghadapi kenaikan biaya bahan bakar dan kebutuhan pokok, klaim Trump tentang pencegahan ancaman nuklir tidak menjawab persoalan sehari-hari. Mereka ingin mengetahui mengapa perang tersebut dimulai semata-mata atas keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara konsekuensi ekonominya kini harus mereka tanggung. Alih-alih menjelaskan dampak tersebut, Trump justru meminta masyarakat berterima kasih karena dirinya telah mencegah bahaya nuklir.
Baca juga:Klaim Tucker Carlson soal Desakan Netanyahu
Di tengah situasi itu, komentator politik AS Tucker Carlson melontarkan klaim serius. Dalam unggahan panjang di platform X pada Senin (2/11/2026), ia menuding Netanyahu mendesak Trump menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Iran, dengan keputusan disebut berpotensi diambil sebelum 7 November 2026. Carlson menyebut Gunung Pickaxe di Iran sebagai salah satu sasaran yang dipertimbangkan. Ia mengklaim intelijen Israel menduga Teheran kembali menjalankan aktivitas pengayaan uranium di fasilitas bawah tanah kawasan tersebut. Menurut Carlson, senjata konvensional AS tidak mampu menembus lapisan granit yang melindungi terowongan di bawah gunung, sehingga serangan nuklir menjadi satu-satunya pilihan militer untuk menghancurkan fasilitas itu.
Namun, tudingan Carlson mengenai rencana penggunaan senjata nuklir dan tekanan Netanyahu belum disertai bukti independen yang dapat diverifikasi. Hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun pemerintah Israel bahwa serangan nuklir terhadap Iran sedang dipersiapkan. Carlson juga mengaitkan dugaan desakan Netanyahu dengan situasi politik dalam negeri Israel setelah pemilihan umum pekan lalu. Menurut dia, posisi politik Netanyahu semakin sulit dan kelangsungan pemerintahannya bergantung pada dukungan politik, termasuk kemungkinan campur tangan Trump untuk mengamankan dukungan mayoritas di parlemen Israel. Carlson menuding Netanyahu membutuhkan perang dengan Iran untuk mempertahankan kedekatannya dengan Trump, dan jika kehilangan jabatan, Netanyahu berpotensi menghadapi penyelidikan hukum serta ancaman hukuman penjara. Tudingan tersebut merupakan analisis Carlson yang belum dibuktikan secara independen.
Dalam unggahannya, Carlson turut menyebut sejumlah pejabat pemerintahan Trump yang menurutnya mendukung tekanan Israel untuk kembali melancarkan operasi militer terhadap Iran. Nama Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Komandan Komando Pusat AS Brad Cooper disebut sebagai pihak yang menolak penyelesaian melalui perundingan. Ia juga menuding Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe mengikuti arah kebijakan Netanyahu. Sebaliknya, Carlson menggambarkan Wakil Presiden JD Vance dan utusan khusus AS Steve Witkoff sebagai pihak yang masih mendorong penyelesaian diplomatik. Carlson bahkan menyeret mantan Presiden AS Barack Obama dengan mengklaim bahwa Obama menentang rancangan kesepakatan perdamaian Iran yang tengah dibahas di Doha. Ia tidak menyertakan bukti independen untuk mendukung tudingan tersebut.
Sementara itu, Trump sendiri dalam pernyataannya kepada wartawan di resor Mar-a-Lago, Florida, pada Sabtu (31/10/2026), mengklaim operasi militer AS telah sangat melemahkan militer dan infrastruktur nuklir Iran. “Kita telah melumpuhkan program nuklir mereka. Masih ada, katakanlah, satu atau dua lokasi yang harus kita tangani, tetapi kita bisa melakukannya dalam 10 menit. Jadi, kita sudah memiliki rencananya,” kata Trump. Ia merujuk pada Gunung Pickaxe sebagai fasilitas yang perlu ditangani. Pemerintah Iran telah membantah adanya aktivitas nuklir apa pun di lokasi tersebut. Trump menyampaikan pernyataan itu saat ditanya soal kerangka waktu negosiasi antara Washington dan Teheran yang dimediasi Qatar. Ia mengatakan AS tidak terburu-buru mencapai kesepakatan, sembari menegaskan kembali bahwa operasi militer Amerika telah menghancurkan sebagian besar Angkatan Laut, Angkatan Udara, pertahanan udara, peralatan militer, dan infrastruktur nuklir Iran. Ketika ditanya apakah Washington mungkin kembali melancarkan operasi militer dalam waktu dekat, Trump menolak menjawab langsung. “Mengapa Anda mengajukan pertanyaan sebodoh itu? Saya tidak bisa memberi tahu Anda,” ucapnya.
Baca juga:Peringatan Palsu Serangan Nuklir di Ukraina
Isu senjata nuklir juga muncul dalam peristiwa berbeda di Ukraina. Aplikasi peringatan serangan udara yang didukung Kyiv, Air Alert, mengeluarkan peringatan mengenai serangan nuklir dan kimia pada Minggu (1/11/2026) malam. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, aplikasi tersebut mengirimkan notifikasi mendesak agar warga mencari tempat berlindung karena adanya “ancaman radiasi” dan “serangan kimia.” Aplikasi itu juga memberikan peringatan tentang “pertempuran jalanan” di Kyiv. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan media Ukraina, salah satu pesan tertulis dalam bahasa Rusia: “Jangan khawatir, Oreshnik akan datang”—merujuk pada rudal balistik jarak menengah berkemampuan nuklir milik Rusia.
Angkatan Udara Ukraina mengimbau warga hanya mengandalkan sumber resmi. “Aplikasi Air Alert kemungkinan telah disusupi oleh pihak yang bermusuhan. Tidak ada ancaman radiasi!” demikian pernyataan singkat mereka di Telegram. Kementerian Transformasi Digital Ukraina kemudian mengonfirmasi bahwa aplikasi tersebut dinonaktifkan sementara menyusul dugaan serangan siber. Menurut saluran berita Telegram Rusia, Mash, kelompok peretas yang menamakan diri Hitcore mengaku bertanggung jawab. Mash melaporkan para peretas mengaku menipu seorang karyawan perusahaan Ukraina agar memberikan akses ke komputernya. Meskipun Mash menyebut peretas berasal dari Rusia, kelompok ini sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan serangan siber mana pun yang diketahui. Moskow secara konsisten membantah tuduhan keterlibatan dalam operasi semacam itu. Sekitar tiga jam kemudian, Kementerian Situasi Darurat Rusia menyatakan aplikasi selulernya juga diretas dan digunakan untuk mengirimkan “informasi palsu” kepada pengguna. Kementerian tersebut menyatakan sedang berupaya memulihkan operasional seperti sedia kala.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana isu senjata nuklir terus menjadi komoditas politik dan alat propaganda di berbagai belahan dunia. Di AS, narasi ancaman nuklir Iran dipakai untuk menutupi hasil perang yang belum sesuai target dan tekanan ekonomi menjelang pemilihan paruh waktu. Di Ukraina, peringatan palsu soal serangan nuklir menjadi bukti bahwa perang siber juga memanfaatkan ketakutan publik. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi rencana serangan nuklir AS terhadap Iran, dan penyelidikan atas peretasan aplikasi Air Alert masih berlangsung.
