Sorothari – 31 Oktober 2026 | Hasil pemilu umum Israel 2026 berakhir tanpa pemenang jelas. Blok sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya meraih 53 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengantongi 48 kursi. Kedua kubu sama-sama berada di bawah ambang mayoritas 61 kursi. Dengan demikian, Netanyahu dan Eisenkot gagal menguasai parlemen dan Israel menghadapi parlemen menggantung.
Kegagalan Netanyahu itu merupakan kemunduran dari posisi puncaknya di parlemen sebelumnya, ketika blok politiknya menguasai 68 kursi. Meski demikian, ia belum kehilangan peluang untuk kembali memimpin. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa tanpa mobilisasi pemilih Arab yang mencapai rekor, koalisi kanan Netanyahu sebenarnya bisa meraih mayoritas mutlak.
Baca juga:Partai Arab Pecahkan Rekor
Pemilu kali ini mencatat terobosan historis bagi partai-partai yang mewakili minoritas Arab di Israel. Dua partai Arab, Ra’am dan Joint List, secara kolektif meraih 19 kursi, naik dari 10 kursi pada pemilu 2022. Partisipasi warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel disebut mencapai sekitar 80 persen, jauh melampaui tingkat partisipasi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Kenaikan perolehan kursi partai Arab ini mengubah peta politik. Kedua partai tersebut kini menjadi penentu arah pembentukan pemerintahan, meskipun baik blok Netanyahu maupun blok Eisenkot telah menolak bekerja sama dengan mereka. Ra’am dan Joint List berkampanye untuk memerangi kejahatan dan meningkatkan investasi bagi komunitas Arab di Israel, serta berupaya mengakhiri kekuasaan Netanyahu dan menyingkirkan tokoh-tokoh sayap kanan dari koalisi, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Empat Skenario Keluar dari Kebuntuan
Menghadapi deadlock, sejumlah skenario politik mengemuka. Pertama, Netanyahu dapat mencoba membujuk Eisenkot untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional. Namun langkah ini menuntut Eisenkot meninggalkan platform utamanya, yakni menggulingkan Netanyahu. Pada malam pemilu, Eisenkot bahkan meminta Netanyahu mengumumkan pengunduran diri dari kehidupan politik. Ia juga menuduh Netanyahu telah membawa budaya kebohongan, perpecahan, dan hasutan.
Kedua, Eisenkot dapat membentuk pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan Ra’am dan Joint List. Namun peluangnya sangat tipis. Ketua Ra’am Mansour Abbas menyatakan kemungkinan pemerintahan semacam itu hampir tidak ada. Kalaupun terbentuk, kabinet akan rapuh dan menghadapi oposisi kuat.
Baca juga:Ketiga, Eisenkot dapat merangkul partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism. Akan tetapi, bloknya berjanji mengakhiri pengecualian wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks, sehingga langkah ini berarti mengkhianati janji kampanye. Keempat, jika pemerintahan tetap tidak terbentuk, Israel mungkin akan menuju pemilu ulang, meskipun skenario ini belum menjadi pembicaraan utama.
Yang menarik, konflik baru dengan Iran dilaporkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan persatuan. Beberapa hari sebelum pemilu, media Israel dan Amerika Serikat melaporkan bahwa Netanyahu mendesak serangan baru terhadap Iran dan meminta persetujuan Donald Trump untuk keterlibatan AS. Eskalasi semacam ini berpotensi menekan para pemimpin partai agar mengesampingkan perbedaan politik.
Bayang-Bayang Interferensi Asing
Pemilu juga diwarnai tuduhan interferensi asing. Netanyahu dan anggota koalisinya mencurigai keterlibatan Qatar dalam pendanaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab. Ketua Komisi Pemilihan Umum Israel, Hakim Noam Sohlberg, awalnya meremehkan laporan kecurangan di tempat pemungutan suara di kota-kota berpenduduk mayoritas Arab. Namun ia kemudian meneruskan kasus ini ke Shin Bet, badan keamanan dalam negeri, yang membuka penyelidikan atas dugaan campur tangan asing.
Qatar membantah tuduhan tersebut. Mansour Abbas juga menolak segala keterkaitan dengan aktivitas yang dituduhkan dan menyerukan penyelidikan menyeluruh. Ia menuduh Netanyahu menjalankan kampanye hasutan dan delegitimasi terhadap warga Arab.
Baca juga:Di tengah ketegangan itu, Ketua Partai Demokrat Yair Golan menyerukan pembentukan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab. Dalam unggahan di X, Golan mengkritik upaya Netanyahu memecah belah pemilih berdasarkan etnis dan menegaskan bahwa warga Arab tidak boleh dikucilkan dari proses politik. Sementara itu, Eisenkot, Bennett, dan Lieberman dilaporkan menjauh dari kedua partai Arab, membuka jalan bagi pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin Netanyahu tanpa Ben-Gvir dan Smotrich.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai arah koalisi yang akan terbentuk. Penyidikan Shin Bet masih berjalan, dan partai-partai Arab belum memutuskan sikap akhir. Publik Israel menanti langkah berikutnya dari Netanyahu dan Eisenkot dalam beberapa hari mendatang.
