Sorothari – 01 September 2026 | Terkait kabar mengenai Insentif Motor Listrik Dipangkas Jadi Rp 3 Juta, Menteri Purbaya Beri Penjelasan Begini secara gamblang mengenai skema pembiayaan dan perluasan target penerima manfaat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran subsidi kendaraan roda dua berbasis baterai sebesar Rp3 triliun untuk target satu juta unit kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total anggaran yang dikucurkan pemerintah sebenarnya tidak mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan program sebelumnya. Kendati nilai bantuan per unit dipotong menjadi Rp3 juta dari pagu awal sebesar Rp6 juta, volume penerima kuota subsidi kendaraan listrik justru dilipatgandakan demi menjangkau pasar yang lebih luas.
Baca juga:“Jumlahnya itu dulunya Rp6 juta untuk 500 ribu unit motor listrik. Sekarang Rp3 juta untuk satu juta motor. Total biayanya tetap sama, yaitu Rp3 triliun,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Skema Penyaluran dan Koordinasi Antarkementerian
Pemerintah masih terus mematangkan payung hukum dan regulasi teknis sebelum program subsidi ini resmi digulirkan ke masyarakat. Purbaya menyatakan penetapan jadwal implementasi masih menunggu pengajuan proposal resmi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar mekanisme penyaluran berjalan akuntabel dan tertib administrasi.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pemangku kepentingan terkait terus mengkaji efektivitas birokrasi penyaluran. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah berfokus pada kemudahan akses masyarakat tanpa membebani kapasitas fiskal negara.
Baca juga:Berikut perbandingan rincian alokasi program bantuan motor listrik:
| Indikator Program | Skema Sebelumnya | Skema Terbaru |
|---|---|---|
| Besaran Insentif per Unit | Rp6.000.000 | Rp3.000.000 |
| Target Kuota Kendaraan | 500.000 Unit | 1.000.000 Unit |
| Total Anggaran Fiskal | Rp3 Triliun | Rp3 Triliun |
| Syarat Administrasi Utama | Kategori Tertentu / UMKM | Berbasis NIK / KTP WNI |
Respons Kemenperin dan Optimisme Pasar
Merespons dinamika kebijakan insentif motor listrik tersebut, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan pihaknya menghormati dan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemenperin meyakini minat masyarakat terhadap motor listrik tetap tinggi meskipun nominal bantuannya disesuaikan.
Febri menuturkan bahwa kunci keberhasilan program tidak semata-mata bertumpu pada besaran nominal, melainkan pada simplifikasi persyaratan. Pengalaman penyaluran sebelumnya membuktikan bahwa serapan subsidi melonjak drastis saat pemerintah menyederhanakan kriteria penerima cukup dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Baca juga:Selain kemudahan verifikasi, beberapa faktor pendukung berikut dinilai bakal menjaga daya beli masyarakat:
- Potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendorong efisiensi biaya operasional harian.
- Stabilitas tarif listrik domestik yang membuat pengeluaran pengisian daya baterai jauh lebih ekonomis.
- Kesiapan rantai pasok industri dan diversifikasi model motor listrik buatan pabrikan lokal.
Mengenai langkah regulasi ke depan, Kemenperin akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian setelah Peraturan Menteri Keuangan resmi disahkan. Pemerintah optimistis kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal negara dan pertumbuhan industri manufaktur kendaraan ramah lingkungan di tanah air.
