Sorothari – 04 September 2026 | Langkah pembenahan dan penguatan institusi terus digulirkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui perombakan struktur kepemimpinan, pembinaan karakter generasi muda, hingga penguatan riset berbasis bukti. Dinamika ini tercermin dari pelaksanaan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), keterlibatan aktif pimpinan korps baju cokelat dalam agenda kaderisasi kepemudaan, serta pengembangan ilmu kepolisian modern guna menjawab tantangan keamanan nasional yang kian kompleks.
Dalam rangkaian mutasi strategis yang digelar di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/9/2026), tongkat komando sejumlah jabatan penting resmi berganti. Salah satu sorotan utama adalah promosi Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi, mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, yang kini dipercaya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Ia menggantikan posisi Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang dialih-tugaskan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Baca juga:Selain pergeseran pucuk pimpinan di Papua Barat Daya, upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut turut mengukuhkan posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri). Jabatan krusial ini kini diemban oleh Irjen Pol. Roycke Harry Langie, menggantikan Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran yang telah memasuki masa purna tugas. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa rotasi jabatan ini merupakan siklus regenerasi alami sekaligus proses pembinaan karier guna mengoptimalkan kinerja organisasi dalam melayani masyarakat.
Penyegaran Perwira Tinggi dan Pengabdian Presisi
Penyegaran organisasi juga ditandai dengan kenaikan pangkat sejumlah perwira berprestasi. Wakapolda Metro Jaya, Dekananto Eko Purwono, resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau jenderal bintang dua. Perwira intelijen asal Bojonegoro tersebut sebelumnya menorehkan rekam jejak gemilang saat memimpin penataan 686 tugu persilatan di Jawa Timur menjadi Tugu Pancasila guna meredam potensi konflik horizontal, serta menginisiasi program kemitraan kamtibmas “Jaga Jakarta On The Spot”.
Dedikasi Irjen Pol. Dekananto dalam menyukseskan program pemenuhan makan bergizi gratis bahkan diganjar tanda kehormatan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penganugerahan ini memperlihatkan sinergi nyata jajaran kepolisian dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di tengah perhatian eksekutif terhadap penguatan integritas serta efisiensi tata kelola negara.
Baca juga:Penguatan Karakter Kebangsaan Bersama Masyarakat
Di luar penataan internal, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperluas peran pembinaan sosial kemasyarakatan. Saat memberikan arahan pada Kemah Nasional Pramuka Persatuan Ummat Islam (PUI) 2026 di Selabintana Camping Ground, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kapolri menggarisbawahi pentingnya wadah kepanduan dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh.
Listyo mengingatkan bahwa PUI memiliki akar historis panjang sejak era pra-kemerdekaan lewat kiprah tokoh BPUPKI seperti KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi. Menurut pimpinan Korps Bhayangkara tersebut, penanaman nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan persatuan melalui kepanduan menjadi fondasi strategis dalam membentengi generasi penerus dari degradasi moral.
Ketua Umum PUI Raizal Arifin menyambut baik dorongan tersebut dan menyatakan bahwa gerakan kepanduan PUI senantiasa mengadopsi budaya disiplin yang diterapkan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya ini ditujukan agar para kader muda mampu memimpin diri sendiri serta lingkungan sekitarnya dengan nilai spiritualitas yang kuat dan cinta tanah air.
Baca juga:Modernisasi Berbasis Ilmu Pengetahuan
Transformasi kepolisian di bawah arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diarahkan pada penguatan kebijakan berbasis data dan riset ilmiah. Melalui Pusat Studi Kepolisian yang diresmikan oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo sejak 10 Maret 2026, Korps Bhayangkara tercatat telah menerbitkan 48 buku ilmiah lintas disiplin, mulai dari kriminologi, hukum pidana, hingga teknologi automasi keamanan modern dan penanganan viktimologi siber.
Langkah penerbitan dan bedah karya ilmiah tersebut dirancang untuk membangun sistem evidence-based policing, di mana setiap pengambilan kebijakan kepolisian berakar pada temuan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan akademik ini diharapkan menjadi jembatan antara persoalan faktual di lapangan dengan solusi strategis yang adaptif terhadap dinamika hukum dan keamanan masa kini.
