Sorothari – 13 September 2026 | Pakar hukum tata negara Refly Harun terus menjadi sorotan publik seiring keterlibatannya dalam berbagai isu hukum krusial serta perannya mengelola diskursus politik melalui berbagai kanal diskusi publik. Selain bertindak sebagai praktisi dan pengamat konstitusi, ia aktif mengawal sejumlah perkara hukum peradilan di Jakarta, termasuk persidangan yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.
Dalam ranah peradilan, Refly Harun memimpin tim kuasa hukum Roy Suryo dalam rangkaian sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada proses permohonan praperadilan kelima terkait perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, Refly memfokuskan konsentrasi pada persiapan sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy Suryo menjelaskan bahwa ketidakhadiran Refly dalam salah satu sidang lanjutan praperadilan disebabkan oleh persiapan matang untuk menghadapi pembuktian substansi perkara di pengadilan tingkat pertama.
Baca juga:Sorotan terhadap Dinamika Hukum Refly Harun
Langkah hukum yang ditempuh tim advokasi mencakup pengujian aspek formal penetapan status hukum hingga pertimbangan ganti rugi. Roy Suryo menegaskan harapannya agar majelis hakim tunggal dapat memutus perkara praperadilan secara adil berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan, termasuk pemenuhan syarat administratif penambahan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan. Di sisi lain, persidangan pokok perkara dinilai menjadi ruang penting untuk menguji keabsahan materiil dari seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Kiprah Refly Harun dalam dunia hukum di Indonesia memiliki rekam jejak panjang. Sebelumnya, selaku anggota Tim Litigasi DPD RI sekaligus Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct), Refly aktif memperjuangkan penguatan kewenangan legislasi daerah melalui uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan tersebut, ia mendorong sinkronisasi fungsi legislasi DPD RI dengan amanah Pasal 22D UUD NRI 1945 agar pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah berjalan lebih representatif dan akuntabel.
Baca juga:Ruang Diskusi Politik dan Ketatanegaraan
Selain beracara di ranah litigasi, kanal digital yang dipandu oleh Refly Harun kerap menjadi wadah perdebatan pemikiran para akademisi dan tokoh publik. Berbagai perbincangan mendalam membahas isu pemerintahan, implementasi kebijakan publik, hingga polemik keaslian dokumen pejabat negara diangkat secara terbuka.
Sejumlah akademisi hukum tata negara seperti Feri Amsari turut menggunakan ruang diskusi tersebut untuk menyampaikan evaluasi kritis terhadap implementasi program pemerintah, arah kebijakan ekonomi nasional, serta narasi politik yang berkembang di masyarakat. Melalui diskursus yang melibatkan berbagai perspektif, ruang perdebatan publik terus bergulir sembari menunggu kelanjutan proses hukum formal di lembaga peradilan.
Baca juga:
