Sorothari – 20 Juli 2026 | Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, langsung menghadapi tekanan besar dari publik setelah ribuan warga turun ke jalan di London pada Sabtu (18/7/2026) untuk mendesaknya menghentikan agresi Israel di Gaza. Aksi yang digelar di pusat ibu kota ini menuntut perubahan sikap pemerintah Inggris terhadap konflik Palestina, termasuk embargo senjata ke Israel.
Dalam demonstrasi yang berlangsung dari Russell Square hingga kantor Perdana Menteri di Downing Street, para peserta membawa bendera Palestina dan meneriakkan tuntutan penghentian pendudukan Israel di seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza, Yerusalem timur, dan Tepi Barat. Mereka menilai pendudukan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional.
Baca juga:Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya politisi veteran Jeremy Corbyn, Wakil Ketua Partai Hijau Mothin Ali, serta Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot. Dalam pidatonya, Corbyn menegaskan bahwa gerakan pro-Palestina tidak akan pernah berhenti. “Kami tidak akan menghilang, kami tidak akan pergi, dan kami tidak akan pernah berhenti berkampanye untuk pembebasan Palestina,” ujarnya dalam unggahan di media sosial X, seperti dikutip The New Arab.
Zomlot juga menyuarakan hal serupa. “Tiga tahun genosida yang terus berlanjut. Oleh karena itu, gerakan untuk keadilan dan akuntabilitas di Inggris dan di seluruh dunia semakin lantang dan kuat,” tulisnya di X, dikutip Al Jazeera. Ia mendesak Burnham untuk segera menerapkan embargo senjata ke Israel sebagai langkah konkret menghentikan agresi.
Desakan terhadap PM baru Inggris ini dipicu oleh lambannya Partai Buruh yang berkuasa dalam menyuarakan pembebasan Palestina. Burnham sendiri mengakui bahwa partainya telah melakukan kesalahan dan berjanji akan memperbaiki sikap tersebut. Ia berkomitmen untuk lebih lantang menyerukan perdamaian di Palestina di tengah meningkatnya korban akibat serangan Israel.
Baca juga:Tekanan Internasional Menguat
Tak hanya dari dalam negeri, tekanan terhadap Inggris dan sekutunya juga datang dari perubahan peta politik di Amerika Serikat. Di Washington, sebanyak 104 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mendukung amendemen yang diajukan oleh Thomas Massie untuk menghapus dana bantuan militer sebesar 3,3 miliar dolar AS (sekitar Rp59 triliun) untuk Israel. Meski amendemen tersebut gagal lolos—ditolak 314 anggota, sementara 10 abstain—jumlah dukungan itu dianggap sebagai sinyal keretakan dukungan AS terhadap Israel.
Sebagai perbandingan, pada 2024 DPR AS dengan suara dominan mengesahkan paket bantuan darurat senilai 26,4 miliar dolar AS untuk pertahanan Israel. Total akumulasi bantuan AS ke Israel sejak 1946 mencapai lebih dari 300 miliar dolar AS setelah disesuaikan inflasi. Namun, angka 104 suara menunjukkan bahwa suara kritis terhadap kebijakan Israel mulai menguat di Kongres.
Serangan Terbaru di Gaza
Di tengah desakan itu, Israel terus melancarkan agresi di Jalur Gaza. Pada Jumat (17/7/2026), serangan udara Israel menghantam permukiman padat di Maghazi dan Deir el-Balah, Gaza Tengah, hanya beberapa jam setelah militer mengeluarkan empat perintah pengosongan paksa. Akibat serangan tersebut, dua warga sipil dilaporkan mengalami luka parah. Sebuah rumah di Maghazi hancur dihantam bom jet tempur, memicu kepanikan warga yang sedang bersiap mengungsi.
Baca juga:Sejak gencatan senjata tahap pertama pada Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan sekitar 1.123 jiwa. Jika dihitung sejak awal agresi pada Oktober 2023, angka kematian warga Palestina telah melampaui 73 ribu orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah jika tidak ada tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan pertumpahan darah.
Para pengunjuk rasa di London menegaskan bahwa aksi mereka adalah bagian dari gerakan global yang menuntut keadilan. Dengan PM baru Inggris yang mulai menjabat, banyak pihak berharap ada perubahan nyata dalam kebijakan luar negeri Inggris, terutama terkait konflik Israel-Palestina. Burnham dihadapkan pada ujian awal yang berat: apakah ia akan memenuhi janjinya atau justru melanjutkan status quo.
