Samin Tan Didakwa Korupsi dan Pencucian Uang dari Tambang PT Asmin Koalindo Tuhup

Sorothari – 09 November 2026 | Pengusaha tambang Samin Tan menghadapi dakwaan korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (5/11/2026). Samin Tan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp17,74 triliun dan melakukan pencucian uang senilai Rp18,1 triliun.

Dalam dakwaan, Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) PT Asmin Koalindo Tuhup. JPU menguraikan bahwa Samin Tan memerintahkan Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, untuk tetap melakukan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara di wilayah tambang PT AKT. Padahal, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan tersebut telah diterminasi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp17.745.627.652.570,30. Angka ini berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, periode 2016 sampai 2025. Selain Samin Tan, ada pihak lain yang turut diuntungkan, yakni 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KUPP/KSOP) Rangga Ilung sebesar Rp3,98 miliar, serta Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama senilai Rp170,47 miliar.

JPU juga mendakwa Samin Tan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modusnya, penjualan ekspor batu bara dari wilayah PKP2B PT AKT yang telah diterminasi kepada Rescom Mineral Trading FZE (Ltd). Total nilai penjualan mencapai Rp18.107.370.569.178,90 atau sekitar Rp18,1 triliun. Dari transaksi itu, Samin Tan disebut menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil penjualan batu bara melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Uang hasil penjualan batu bara tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Samin Tan sejumlah USD690.503.722,1.

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap sejumlah perusahaan dan entitas yang menerima aliran pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE. Salah satunya PT Adiprotek yang disebut menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar USD8 juta, USD3 juta, USD2 juta, dan USD1,9 juta. Total nilai pembayaran yang masuk ke rekening atas nama PT Adiprotek mencapai USD14,9 juta. Jaksa menduga pengaturan aliran pembayaran itu dilakukan atas permintaan Samin Tan untuk menyembunyikan asal-usul harta yang bersumber dari penjualan batu bara PT AKT.

Selain PT Adiprotek, JPU menyebut sejumlah perusahaan lain yang menerima pembayaran, antara lain PT Sarana Bakti Angkasa, PT Beyond Property, PT Bagas Bumi Persada, PT Dayak Membangun Pratama, PT Wahana Bangun Kreasi, dan sejumlah perusahaan di luar negeri. Ada pula transaksi melalui PT Black Diamond yang menerima aliran dana USD9 juta. Uang itu ditarik secara bertahap dalam mata uang rupiah melalui Bank Artha Graha Sudirman sebelum diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT.

JPU menjelaskan bahwa Samin Tan menggunakan rekening penampung utama yang berganti secara berkala. Pada 2016-2020, rekening PT AKT digunakan sebagai penampung. Kemudian pada 2020-2023, pembayaran dialihkan melalui rekening PT Beyond Property di Bank BNI Cabang Harmoni. Sedangkan pada 2023-2025, rekening PT Bagas Bumi Persada di Bank BCA Cabang Pasar Jatinegara digunakan sebagai rekening penampung utama.

Dana hasil penjualan batu bara ilegal itu juga digunakan Samin Tan untuk membeli aset. Melalui PT Sarana Bakti Angkasa yang terafiliasi dengannya, ia membeli 104 bidang tanah di Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Selain itu, Samin Tan juga membeli tiga bangunan kantor dan 174 unit apartemen di Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Dalam dakwaan, JPU mengungkap peran sejumlah nama dalam pengaturan aliran pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE. Nama Vera Likin, Kenneth Raymond Allan, dan Andreas disebut terkait penyampaian informasi rekening tujuan transfer. Jaksa menduga Samin Tan tidak menempatkan hasil penjualan batu bara PT AKT pada rekening perusahaan selaku pemilik barang, melainkan meminta Rescom Mineral Trading FZE mentransfer pembayaran ke rekening yang ditunjuk melalui ketiga nama tersebut. Andreas disebut mendapat delegasi untuk menangani pembayaran rutin, utang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga pembelian suku cadang alat berat. Andreas juga disebut berhubungan langsung dengan Mr. Vish, perwakilan Rescom Mineral Trading FZE.

Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan tambang besar dan nilai kerugian negara yang sangat fantastis. PT Asmin Koalindo Tuhup sendiri merupakan perusahaan pemegang PKP2B yang telah diterminasi, namun diduga tetap beroperasi secara ilegal. Hingga saat ini, proses hukum terhadap Samin Tan masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa.