Sorothari – 10 November 2026 | Seorang eks pejabat Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, menghadapi tuntutan pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7,67 miliar. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Budiman yang merupakan mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Dalam amar tuntutannya, JPU KPK menegaskan bahwa perbuatan Budiman melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. “Menyatakan Terdakwa Budiman Bayu Prasojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.
Baca juga:Selain pidana penjara lima tahun, jaksa menuntut Budiman membayar denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp653 juta. Budiman diwajibkan melunasi uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam tenggat itu terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, maka terdakwa dipidana penjara pengganti selama satu tahun.
Dalam perkara ini, Budiman didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp7,67 miliar. Penerimaan itu diduga berasal dari perusahaan jasa impor dan kepabeanan Blueray Cargo (Grup), serta dari sejumlah pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai. Gratifikasi tersebut diterima dalam berbagai mata uang, dengan rincian antara lain Rp5,28 miliar dan dolar Singapura senilai Rp525 juta.
Baca juga:Jaksa menilai terdapat sejumlah hal yang memberatkan tuntutan. Perbuatan Budiman dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan terdakwa telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta bersikap kooperatif dengan telah menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tindak pidana yang terjadi, serta telah mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang pejabat di lingkungan instansi yang bertugas mengawasi kepabeanan dan cukai. Dugaan gratifikasi yang diterima dalam berbagai mata uang menunjukkan modus yang cukup beragam. KPK terus mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk perusahaan yang disebut sebagai sumber pemberian. Hingga saat ini, proses hukum masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan majelis hakim dijadwalkan menyampaikan putusan dalam waktu dekat.
Baca juga:
