Sorothari – 11 November 2026 | Pemimpin Demokrat di DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, secara resmi menyatakan dukungan terhadap pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Sikap ini disampaikan setelah Partai Demokrat dipastikan menguasai DPR dalam pemilu sela, membuka jalan bagi penyelidikan terhadap pejabat kabinet Presiden Donald Trump. Dalam wawancara televisi pada Minggu (8/11/2026), Jeffries menilai Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melancarkan perang di Iran tanpa persetujuan Kongres, yang berdampak pada keamanan nasional dan ekonomi masyarakat.
“Sosok yang disebut sebagai menteri pertahanan tersebut telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merekayasa perang di Iran yang sembrono serta menelan biaya besar, yang telah melonjakkan harga-harga bagi rakyat Amerika dan membuat negara ini menjadi kurang aman,” ujar Jeffries, seperti dikutip Al Jazeera.
Baca juga:Dukungan Jeffries ini menjadi babak baru dalam dinamika politik Amerika Serikat. Sebelumnya, Partai Demokrat meraih kemenangan telak dalam pemilu sela dan akan menguasai DPR serta Senat pada Januari 2027. Kemenangan tersebut memberi mandat bagi Demokrat untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pemerintahan Trump, termasuk terhadap kebijakan luar negeri yang kontroversial.
Fraksi Demokrat di DPR menjadwalkan pertemuan internal pada Selasa (10/11/2026) untuk membahas draf resolusi pemakzulan. Draf tersebut awalnya digagas oleh Thomas Massie, anggota DPR dari Partai Republik, dan memuat delapan pasal dakwaan. Pasal-pasal tersebut menuduh Hegseth melanggar konstitusi karena melancarkan operasi militer ke Iran tanpa persetujuan Kongres, serangan udara di Amerika Latin, kampanye militer di Yaman, jatuhnya korban sipil, serta pembatasan kebebasan media di lingkungan militer.
Menurut aturan hukum Amerika Serikat, DPR berwenang mengesahkan dakwaan pemakzulan dengan suara mayoritas. Namun, keputusan akhir untuk memberhentikan menteri secara resmi membutuhkan persetujuan dua pertiga suara di Senat. Dengan kendali penuh atas DPR, Demokrat diprediksi akan meloloskan resolusi ini, meskipun proses di Senat masih memerlukan dukungan lintas partai.
Baca juga:Hakeem Jeffries sendiri sedang berada di pusat perhatian setelah secara resmi mencalonkan diri sebagai Ketua DPR AS pada Rabu (4/11/2026). Dalam surat kepada anggota baru Kongres ke-120, ia meminta dukungan dan menyerukan arah politik baru yang berfokus pada keterjangkauan biaya hidup, akuntabilitas, serta nilai-nilai Amerika. Jeffries berjanji menjadikan penurunan biaya hidup sebagai prioritas utama, termasuk pembatalan pemangkasan anggaran Medicaid, pemulihan pendanaan bantuan pangan, perpanjangan kredit pajak Affordable Care Act, dan penghapusan tarif era Trump. Ia juga menyerukan penghentian perang di Iran yang dinilai menyebabkan kenaikan harga bensin.
Jika terpilih, Jeffries akan mencetak sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang menjabat Ketua DPR AS. Pemungutan suara dijadwalkan pada Sidang Kongres 3 Januari 2027. Namun, pencalonannya tidak sepenuhnya mulus. Lebih dari 666.000 orang telah menandatangani petisi daring di Change.org yang mendesak anggota DPR dari Partai Demokrat untuk tidak memilih Jeffries. Petisi yang diluncurkan pada 3 September oleh Nicole Whitted ini menyerukan agar Kongres ke-120 memilih kandidat lain.
Meski demikian, Jeffries tetap optimistis. “Ini bukan momen partisan. Ini adalah momen patriotik,” kata Jeffries, dikutip AP News. Ia menegaskan bahwa rakyat menginginkan perubahan transformatif dan Demokrat berkomitmen mewujudkannya.
Baca juga:Di sisi lain, Pete Hegseth menolak semua tuduhan dan menegaskan tidak akan mundur. Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela operasi militer tersebut. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu, Senator Chris Coons dalam wawancara dengan BBC mengingatkan bahwa partainya masih “sangat tidak populer” di mata pemilih, sehingga Demokrat perlu berhati-hati agar tidak dianggap melampaui mandat.
Dengan kendali atas Kongres, Demokrat memiliki alat untuk menyelidiki dan mengajukan pemakzulan, tetapi tetap menghadapi tantangan politik, termasuk kemungkinan veto presiden dan kebutuhan dukungan bipartisan di Senat. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh pertemuan internal Demokrat pada 10 November dan respons publik terhadap agenda yang diusung Jeffries.
