Sorothari – 12 November 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua mengecam keras tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pembunuhan dan pembakaran terhadap warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menilai aksi tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak manusiawi dan melanggar nilai-nilai serta prinsip hak asasi manusia. Pernyataan itu disampaikan Ramandey di Jayapura pada Kamis (13/6/2024), menanggapi insiden yang mendapat kecaman secara nasional dan internasional.
Ramandey mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk segera melakukan proses penegakan hukum secara cepat, tepat, jujur, terbuka, dan adil sesuai prinsip HAM. Menurutnya, para pelaku harus ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjawab keresahan masyarakat serta memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Satgas Damai Cartenz dan Brimob Batalyon C Polda Papua yang telah mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi korban.
Baca juga:Komnas HAM Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama instansi TNI-Polri di daerah itu untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Paniai. Ramandey menekankan pentingnya pendekatan humanis untuk memitigasi potensi kekerasan di masa mendatang. Selain itu, Komnas HAM Papua mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia dengan tidak melakukan kekerasan, intimidasi, maupun provokasi dalam berbagai bentuk yang dapat menimbulkan korban jiwa dan mengganggu kondisi keamanan.
Insiden di Paniai hanyalah satu dari rangkaian peristiwa yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka di wilayah Papua. Sepanjang tahun 2026, aparat keamanan terus melakukan operasi terhadap kelompok bersenjata tersebut. Pada Sabtu (7/11/2026), Komando Operasi (Koops) Habema TNI menyita tujuh pucuk senjata api yang disebut milik anggota OPM setelah terjadi baku tembak di kawasan Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tujuh senjata yang diamankan terdiri atas dua senjata laras pendek dan lima senjata laras panjang beserta sejumlah amunisi dan perlengkapan lainnya.
Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Riyanto, mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya membatasi ruang gerak kelompok bersenjata dan mengurangi potensi ancaman terhadap masyarakat. “Setiap senjata yang berhasil diamankan berarti berkurangnya potensi ancaman terhadap keselamatan manusia. Prajurit harus tetap tegas, profesional, dan terukur dalam menjalankan tugas, dengan mengutamakan perlindungan masyarakat,” ujar Riyanto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Riyanto menjelaskan, peristiwa bermula ketika personel Koops Habema TNI melaksanakan patroli di kawasan Kali Senami. Saat menyusuri lokasi, personel menemukan sebuah tempat yang diduga digunakan sebagai lokasi persinggahan anggota OPM. Ketika personel mendekati tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, terjadi kontak senjata dengan anggota OPM. Setelah baku tembak berakhir, tim gabungan menemukan sejumlah senjata api dan perlengkapan lainnya di lokasi kejadian.
Baca juga:Operasi terhadap Organisasi Papua Merdeka juga dilakukan secara masif pada triwulan III tahun 2026. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan bahwa 22 anggota OPM berhasil ditindak dalam operasi tersebut. “Berdasarkan hasil operasi dan pendalaman informasi terdapat 22 anggota OPM yang berhasil ditindak. Selain itu juga mengamankan senjata api,” kata Lucky kepada detikcom, Kamis (15/10/2026).
Lucky menjelaskan, operasi yang dilaksanakan selama Triwulan III tahun anggaran 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan, baik berupa aktivitas kelompok bersenjata, penyelundupan, maupun kegiatan ilegal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam operasi itu, Kogabwilhan III berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata organik sebanyak 24 pucuk, 11 senjata api laras pendek/pistol, dan 13 senjata api laras panjang. TNI juga menyita senjata campuran sebanyak 25 pucuk, terdiri dari 3 senjata api laras pendek campuran 9 mm dan 22 senjata api laras panjang campuran 5,56 mm, serta 30 pucuk senapan angin. Amunisi yang diamankan berjumlah 394 butir, terdiri dari kaliber 5,56 mm sebanyak 304 butir, kaliber 7,62 mm sebanyak 30 butir, dan kaliber 9 mm sebanyak 60 butir. Selain itu, ada 55 selongsong amunisi, terdiri dari kaliber 5,56 mm sebanyak 50 butir dan kaliber 7,62 mm sebanyak 5 butir.
“Saya dan tentunya kita semua, tak kan sanggup membayangkan betapa kelam dan mengerikannya nasib saudara-saudara kita di Papua, apabila senjata-senjata perenggut nyawa tersebut, gagal kita amankan,” tegas Lucky. Menurutnya, keberhasilan operasi ini menunjukkan soliditas seluruh pasukan Satgas TNI di Papua, termasuk BIN, yang senantiasa memberikan informasi sehingga lokasi keberadaan pimpinan dan anggota OPM dapat diketahui. Lucky menegaskan bahwa penindakan terhadap tokoh-tokoh OPM merupakan bagian dari upaya strategis untuk memutus struktur komando, jaringan pendukung, serta kemampuan operasional kelompok bersenjata yang melakukan aktivitas melanggar hukum. Seluruh pelaksanaan operasi tetap mengedepankan rules of engagement, prinsip hukum yang berlaku, nilai-nilai kemanusiaan, koordinasi antarinstansi, serta upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain operasi di Yahukimo dan penindakan 22 anggota, berbagai peristiwa lain juga terjadi. TNI mengerahkan dua helikopter Caracal untuk mengejar sisa anggota OPM pimpinan Aibon Kogoya di Intan Jaya, Papua Tengah. Satgas Yonif 9 Marinir menangkap komandan TPNPB OPM, Matinus Aisasior, di Maybrat tanpa perlawanan. Dua anggota OPM, Yesias dan Anton Fatem, yang sebelumnya diklaim tewas, ternyata masih hidup dan menyerahkan diri setelah kontak tembak dengan TNI di Maybrat. TNI juga menangkap Zakarias Fatem, wakil panglima OPM, di Papua Barat Daya; ia menyatakan kembali ke NKRI dan mengajak simpatisan untuk menyerahkan diri. Komandan OPM Manfret Fatem tewas dalam kontak tembak di Maybrat bersama dua anak buahnya. Sebuah video viral juga memperlihatkan OPM terekam drone TNI sedang menggelar upacara di dekat gereja di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Baca juga:Di tengah berbagai operasi keamanan, istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering digunakan pemerintah untuk merujuk pada kelompok-kelompok di Papua yang melakukan aksi kekerasan bersenjata dan dianggap mengancam keamanan serta kedaulatan NKRI. Penggunaan istilah ini merupakan bagian dari upaya mengubah paradigma penanganan kelompok separatis, dengan menekankan bahwa aksi kekerasan adalah tindak pidana yang harus ditindak secara hukum. Namun, istilah KKB juga menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan akar permasalahan politik dan sejarah yang melatarbelakangi konflik di Papua, serta terlalu menyederhanakan kompleksitas situasi. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri sering dikaitkan dengan KKB, meskipun tidak semua kelompok pro-kemerdekaan Papua menggunakan kekerasan; banyak aktivis tetap memperjuangkan aspirasinya melalui jalur damai dan dialog.
Hingga saat ini, situasi keamanan di Papua masih menjadi perhatian berbagai pihak. Komnas HAM Papua terus mendorong penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap HAM, sementara aparat keamanan melanjutkan operasi untuk menindak kelompok bersenjata. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, sekaligus mengingatkan pentingnya penyelesaian konflik secara menyeluruh melalui pendekatan humanis dan dialog.
