Sorothari – 10 Oktober 2026 | Keputusan Komite Nobel yang memberikan penghargaan Perdamaian kepada Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memicu reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat. Di tengah kontroversi tersebut, situasi di Gaza justru semakin memburuk. Satu tahun setelah gencatan senjata ditandatangani, Israel terus memperluas kontrol militernya di wilayah kantong Palestina itu, memperkecil ruang gerak warga sipil dan meningkatkan ketegangan.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengecam keras pemberian Nobel Perdamaian kepada Pillay. Dalam pernyataan resminya, Sa’ar menyebut langkah Komite Nobel sebagai “kebohongan terbesar abad ke-21” dan menuduh Pillay telah menginstrumentalisasi penghargaan tersebut untuk melegitimasi kebencian terhadap Israel. “Setelah Komite Nobel memberikan penghargaan kepada kebohongan terbesar abad ke-21, Joseph Goebbels pasti bertepuk tangan dari neraka,” ujar Sa’ar dengan nada sinis. Ia menambahkan bahwa jika ada penghargaan untuk kebohongan, kebencian, dan tuduhan fitnah, Pillay akan menjadi favorit mutlak.
Baca juga:Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga melontarkan kritik tajam. Trump menyebut pemberian Nobel kepada Pillay sebagai “aib yang tidak dapat diperbaiki” dan menuduh Pillay memiliki kebencian terhadap Amerika dan Israel. Ia juga mengumumkan rencana sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan yang dipimpin Pillay mengenai dugaan genosida oleh Israel. “Pillay telah merayakan teroris dan memberi penghargaan kepada Hamas. Dia memimpin sebuah lelucon yang disamarkan sebagai penyelidikan, mengklaim Israel melakukan genosida, dan menuntut penuntutan pidana terhadapnya,” kata Trump.
Di sisi lain, sejumlah pemimpin dunia menyambut positif penghargaan tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memuji Pillay sebagai sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. “Hanya sedikit orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk keadilan, perdamaian, dan martabat manusia seperti dia. Dia menghadapi beberapa babak tergelap umat manusia, dari kekerasan apartheid di Afrika Selatan hingga kengerian genosida di Rwanda,” ujar von der Leyen. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebut penghargaan itu “sangat layak dan datang pada waktu yang tepat” di tengah tekanan terhadap hukum internasional.
Sementara itu, situasi di Gaza justru menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Satu tahun setelah gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hamas, Israel tidak menarik diri, melainkan memperluas kontrol militernya. Menurut lembaga riset Forensic Architecture, Garis Kuning—batas zona penyangga yang seharusnya menjadi area penarikan pasukan Israel—telah bergeser semakin jauh ke dalam Gaza. Akibatnya, 58 persen wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel, melampaui 53 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan awal. Bahkan, militer Israel telah menandai Garis Oranye baru yang mencakup 65 persen wilayah Gaza.
Baca juga:Mohammad Abu Abda, seorang pekerja kemanusiaan berusia 29 tahun yang tinggal di dekat Garis Kuning, menceritakan kehidupan sehari-hari yang penuh ketakutan. “Setiap hari kami hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Kekerasan di sini tidak pernah berhenti,” katanya. Rumahnya yang terletak di sebelah timur kamp pengungsi Bureij, Gaza tengah, hancur akibat bom Israel. Ia kini tinggal bersama sepuluh anggota keluarga di bangunan yang hanya tersisa setengah. “Ini tidak banyak, tapi lebih baik daripada tinggal di kamp tenda di pantai. Ayah saya tidak cukup mobile untuk melakukan perpindahan,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejak gencatan senjata tahun lalu, hampir 1.500 warga Palestina tewas dan lebih dari 5.100 lainnya luka-luka akibat serangan Israel. Militer Israel terus membangun tembok tanah, merobohkan bangunan, dan mendirikan pos-pos militer di sepanjang Garis Kuning, semakin mempersempit ruang hidup warga Palestina. Padahal, rencana perdamaian yang digagas AS menuntut penarikan bertahap Israel dan pelucutan senjata Hamas, namun kedua hal tersebut tidak terealisasi.
Kontroversi Nobel Perdamaian dan eskalasi militer di Gaza ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi di Timur Tengah. Di satu sisi, penghargaan terhadap Pillay dianggap sebagai pengakuan atas perjuangan hak asasi manusia, namun di sisi lain dianggap sebagai provokasi politik. Sementara itu, rakyat Gaza terus menjadi korban dari kebuntuan politik dan perluasan kontrol militer Israel.
Baca juga:
