Sorothari – 10 November 2026 | Proyek Giant Sea Wall (GSW) atau Tanggul Laut Raksasa kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan penjelasan terbaru mengenai status megaproyek tersebut. GSW dirancang untuk melindungi Jakarta dan kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, serta dampak kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Namun, hingga kini, proyek yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah ini masih dalam tahap kajian dan belum dipastikan kapan akan dimulai.
AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Menurutnya, perencanaan yang matang sangat diperlukan mengingat skala proyek yang sangat besar dan kompleks. “Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek prioritas dan keterbatasan fiskal menjadi pertimbangan utama sebelum proyek GSW dilanjutkan.
Baca juga:GSW sendiri merupakan bagian dari rencana pembangunan terpadu pesisir ibu kota yang dikenal sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini bertujuan utama melindungi Jakarta dari banjir akibat kenaikan permukaan laut dan penurunan tanah, sekaligus mendorong pengembangan urban serta penyediaan sumber daya air bersih. Rencana awal pembangunan tembok laut sepanjang 32 kilometer dari Tangerang hingga Pelabuhan Tanjung Priok, namun berpotensi diperluas hingga 700 kilometer di sepanjang pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik. Bahkan, dalam laporan terbaru, jalur tanggul dirancang membentang dari Cilegon (Banten) hingga Gresik (Jawa Timur) dengan total panjang diperkirakan mencapai 946 kilometer.
Skala Proyek dan Studi Kelayakan
Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang telah dilakukan beberapa tahun lalu terkait pembangunan GSW. Kajian ulang ini untuk mengecek relevansi dengan kondisi saat ini. Untuk tahap awal, akan dibangun GSW sepanjang 21 kilometer untuk mengatasi kondisi di kawasan utara Jakarta. Pemerintah juga akan kembali melakukan kajian mendalam terkait penurunan muka tanah (land subsidence) di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
“Cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu, kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan. Walaupun kita juga tahu, bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah dihadapkan pada dua kondisi: tantangan alam yang membebani masyarakat pesisir, serta keterbatasan anggaran. “Kita dihadapkan pada tantangan alam, survival bagi masyarakat kita, terutama di pesisir pantai, tetapi juga kita selalu menghadapi prioritas yang lainnya. Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga credible. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” jelasnya.
Keterlibatan Swasta dan Kerja Sama Internasional
Menyadari besarnya kebutuhan dana, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. AHY menyatakan bahwa pihaknya akan membuka pintu bagi investasi swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Pemerintah tidak bisa sendirian kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha investasi harus kita hadirkan baik dari dalam maupun luar negeri,” kata dia. Selain itu, kerja sama internasional telah terjalin sejak 2016 melalui forum Trilateral Cooperation antara Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda. Forum ini dirancang untuk menyusun strategi terpadu dan business case dalam rangka merehabilitasi lingkungan pesisir Teluk Jakarta. Pada Februari 2017, dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD), dan pada 2020 unit tersebut menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) yang mencakup penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, dan sistem proteksi banjir. Proyek percobaan (Trial 1) sepanjang 43 km dari Tangerang ke Bekasi telah dijalankan dengan dukungan grant dari Korea Selatan dan Belanda.
Baca juga:Presiden Prabowo Subianto sendiri menaruh perhatian besar pada proyek ini. Dalam penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025), ia menyebut GSW sebagai salah satu infrastruktur paling penting. “Giant Sea Wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” ujarnya. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah menyoroti urgensi proyek ini. “Gagasan ini sangat penting dikarenakan potensi yang berada di kawasan pantai utara Jawa sangatlah besar dan turut menentukan masa depan bangsa,” kata Prabowo pada 10 Januari 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2022 juga menegaskan bahwa tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang giant sea wall harus segera dikalkulasi dan dimulai.
Dampak dan Manfaat GSW
GSW memiliki fungsi utama sebagai struktur pertahanan yang melindungi wilayah pesisir dari banjir, gelombang besar, dan abrasi. Menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), GSW memiliki dua fungsi utama, meskipun tidak dirinci dalam sumber. Selain perlindungan, GSW juga berpotensi meningkatkan keamanan ekonomi karena wilayah pesisir sering menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti pelabuhan dan industri. Beberapa desain GSW bahkan menyertakan sistem penampungan air yang dapat diolah menjadi sumber air bersih, meskipun potensi ini belum tentu terwujud di semua proyek. Di Indonesia, proyek ini direncanakan di sepanjang pesisir Jakarta hingga Gresik karena wilayah tersebut mengalami penurunan tanah hingga 25 cm per tahun serta peningkatan permukaan air laut yang berisiko menenggelamkan wilayah pesisir.
Staf Khusus Menko Infrastruktur AHY, Herzaky Mahendra Putra, memastikan proyek GSW tidak akan merugikan nelayan. “Proyek GSW justru untuk meningkatkan kesejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi,” kata Herzaky kepada wartawan, Senin (17/2/2025). “Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari NCICD yang dapat menyelesaikan tantangan sanitasi, penyediaan air bersih, dan konektivitas antarwilayah untuk pengembangan pesisir utara Jawa yang berkelanjutan.
AHY juga memastikan bahwa rencana pembangunan GSW diiringi dengan penyelesaian masalah mendasar lainnya untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah. Upaya tersebut meliputi peningkatan suplai air minum dari berbagai bendungan, normalisasi 13 sungai di Jakarta, hingga perbaikan sistem pengolahan limbah (sewerage system). “Sehingga, pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes, itu ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” kata AHY. Dengan demikian, GSW bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari solusi terintegrasi untuk tantangan lingkungan dan sosial di pesisir utara Jawa.
Baca juga:Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai waktu dimulainya konstruksi GSW. Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto serta mematangkan skema pendanaan yang credible. Meskipun demikian, komitmen untuk melanjutkan proyek ini tetap kuat, mengingat ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin nyata. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil kajian ulang studi kelayakan dan ketersediaan anggaran dalam APBN maupun investasi swasta.
