Pemerintah Alokasikan 60 Persen Gas Blok Masela untuk Domestik, Disalurkan ke PLN dan Swasta

Pemerintah Alokasikan 60 Persen Gas Blok Masela untuk Domestik, Disalurkan ke PLN dan Swasta
Pemerintah Alokasikan 60 Persen Gas Blok Masela untuk Domestik, Disalurkan ke PLN dan Swasta

Sorothari – 20 Juli 2026 | Pemerintah resmi menetapkan alokasi 60 persen produksi gas Lapangan Abadi Blok Masela untuk kebutuhan domestik, sedangkan 40 persen sisanya dialokasikan untuk ekspor. Gas domestik akan dialirkan ke PT PLN, PGN, industri pupuk, dan sejumlah perusahaan swasta guna mendukung hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan tersebut dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang peletakan batu pertama Proyek LNG Abadi Masela di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis (16/7/2026). “Kita akan alokasikan produksi gas Blok Masela 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis.

Baca juga:
Prabowo Potong Rantai Pasok dan Efisiensi BUMN, Pupuk Indonesia Langsung Bekerja Maksimal

Alokasi gas domestik akan diprioritaskan untuk industri pupuk, kelistrikan, dan hilirisasi. “Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk yang berencana akan membangun industri hilirisasi di sini,” kata Bahlil. Selain pupuk, gas juga akan dialokasikan kepada PT PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta. “Setelah pupuk, kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah,” tambahnya.

Kementerian ESDM bersama SKK Migas memastikan alokasi domestik ini telah masuk dalam rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gas bumi, terutama sektor industri, pupuk, dan pembangkit listrik. Lapangan Gas Abadi Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi sekitar 180 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena, Laut Arafura, dengan kedalaman laut 400-800 meter. Kontrak Kerja Sama (PSC) Wilayah Kerja Masela berlaku sejak 1998 hingga 2055.

Proyek ini direncanakan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), 150 juta kaki kubik standar gas pipa per hari (MMSCFD), serta 35.000 barel kondensat per hari. Investasi yang digelontorkan mencapai 21 miliar dolar AS. Pengembangan Blok Masela mencakup sistem pengeboran bawah laut, fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), pipa gas ekspor sepanjang 175 kilometer, dan kilang LNG darat. Proyek ini juga menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

Baca juga:
Menkop: Prabowo Dapat ‘Wangsit’ Dirikan Koperasi Desa Merah Putih untuk Ekonomi Kerakyatan

Menteri Bahlil menegaskan bahwa proyek ini telah melalui masa penantian panjang selama 28 tahun, melewati enam presiden sebelum akhirnya dieksekusi di era Presiden Prabowo. “Kan sudah tahu bahwa Blok Masela ini sudah 28 tahun, dari tahun 1998 sudah ada dan itu sudah melewati enam Presiden. Berakhir di Presiden ke-8, Presiden Prabowo,” ujar Bahlil di Makassar pada Sabtu (18/7/2026). Ia menyayangkan perdebatan skema onshore vs offshore yang sempat menunda proyek. “Perdebatan itu tak kunjung selesai. Sementara ini investasi besar, 21 miliar dollar AS dan menghasilkan 1.200 MMSCFD gas serta 35.000 barel minyak per hari. Kalau ini terus menjadi perdebatan, kapan selesainya?” tegasnya.

Dalam acara groundbreaking, Bahlil juga menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat setempat. “Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar,” katanya. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan kompensasi bagi masyarakat yang telah memanfaatkan lahan secara turun-temurun, termasuk yang berada di kawasan hutan. “Sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah berang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan (Presiden) agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” lanjut Bahlil.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Bahlil meminta operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd., bersama pemerintah daerah memperkuat program pelatihan vokasi bagi masyarakat setempat. “Kami telah bersepakat dengan President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah tier satu dan dua dulu, kalau sudah habis kita ambil dari saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini, pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka,” ujarnya.

Baca juga:
Pos Indonesia Gagal Bayar Imbal Sukuk Rp24,12 Miliar, Fitch Pangkas Peringkat ke C

Salah satu warga Desa Lermatang, Gerson (74), menyambut baik proyek ini. “Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mulai Proyek Masela ini. Saya paling sangat dan paling bangga karena Proyek Strategis Nasional ini dimulai untuk menunjang masyarakat Lematang kedepan untuk kepentingan dari anak sampai cucu kita lebih lebih maju,” katanya.

Dengan alokasi Gas Blok Masela 60 persen untuk domestik yang dialokasikan ke PLN-swasta, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong hilirisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Realisasi alokasi ini akan bergantung pada kesiapan proyek, fasilitas pengolahan, dan penyerapan oleh pengguna domestik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *