Sorothari – 08 September 2026 | Presiden FIFA Gianni Infantino kini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola global menyusul mencuatnya sejumlah kontroversi, mulai dari gugatan hukum terkait kalender pertandingan, dugaan pelanggaran netralitas politik, hingga penolakan dukungan dari federasi anggota menjelang pemilihan presiden federasi berikutnya.
Sorotan tajam datang dari berbagai penjuru, termasuk asosiasi liga, serikat pemain, aktivis hak asasi manusia, hingga politisi internasional. Rangkaian polemik ini mencakup tata kelola kompetisi sepak bola internasional, intervensi putusan disiplin turnamen, hingga manuver komersialisasi hak turnamen yang dinilai merugikan ekosistem sepak bola.
Baca juga:Gugatan Liga Eropa Terkait Kalender Pertandingan
Salah satu tekanan terbesar datang dari aliansi liga-liga top Eropa (European Leagues) dan serikat pesepak bola profesional dunia (FIFPRO). Organisasi yang menaungi 53 divisi profesional termasuk Premier League serta 1.328 klub di 34 negara ini memperluas cakupan gugatan hukum mereka terhadap FIFA ke Komisi Eropa.
Gugatan yang awalnya diajukan pada Oktober 2024 untuk melindungi kesejahteraan pemain pria kini diperluas dengan memasukkan dugaan tindakan sewenang-wenang FIFA terhadap kalender internasional sepak bola wanita. European Leagues menilai FIFA menyalahgunakan posisi dominan di bawah hukum persaingan usaha Uni Eropa karena menetapkan kalender kompetisi secara sepihak tanpa melibatkan liga nasional dan serikat pemain.
Pihak European Leagues menegaskan bahwa tindakan FIFA tersebut mengancam pertumbuhan dan keberlanjutan finansial liga profesional wanita serta membahayakan kesehatan pemain. FIFA dinilai memiliki konflik kepentingan karena bertindak ganda sebagai badan pengatur sekaligus penyelenggara kompetisi komersial yang mengutamakan kepentingannya sendiri.
Penolakan Dukungan Federasi Belgia dan Polemik Balogun
Di level federasi anggota, penolakan terbuka mulai bermunculan. Federasi Sepak Bola Belgia (KBVB/RBFA) secara resmi menyatakan tidak akan mendukung pencalonan Gianni Infantino untuk periode ketiga sebagai Presiden FIFA. Keputusan tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap transparansi FIFA, terutama terkait penangguhan kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada Piala Dunia 2026.
Balogun sebelumnya menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras pada babak 32 besar saat Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia-Herzegovina. Namun, FIFA kemudian menangguhkan sanksi tersebut sehingga sang penyerang dapat diturunkan melawan Belgia di babak 16 besar. Keputusan ini memicu kecaman luas dan memunculkan dugaan intervensi politik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Selain kasus Balogun, Belgia juga menyoroti wacana penjualan saham turnamen FIFA kepada pihak swasta.
Baca juga:Polemik Etika dan Hubungan Gianni Infantino dengan Donald Trump
Tekanan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino juga diperkuat oleh kampanye publik bertajuk Reboot FIFA yang diinisiasi oleh organisasi hak asasi manusia FairSquare. Lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi pengaduan etika massal yang menuduh sang presiden melanggar aturan netralitas politik FIFA.
Dalam pengaduan tambahan yang diajukan ke Komite Etika FIFA, FairSquare membeberkan delapan insiden yang berkaitan erat dengan Donald Trump. Hubungan dekat tersebut mencakup:
- Upaya lobi agar Donald Trump mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada Oktober 2025.
- Pemberian penghargaan perdana FIFA Peace Prize kepada Donald Trump pada Desember 2025 saat pengundian Piala Dunia 2026.
- Pencabutan hukuman kartu merah Folarin Balogun setelah adanya komunikasi telepon dari pihak Gedung Putih.
- Rencana penjualan hak komersial turnamen kepada investor swasta yang sebagian diduga memiliki relasi dengan figur politik tertentu.
Pengaduan etika ini turut memperoleh dukungan resmi dari Federasi Sepak Bola Norwegia serta 50 anggota Parlemen Eropa yang mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas menyeluruh dalam tata kelola FIFA.
Di ranah diplomatik, rumor mengenai kedekatan tersebut sempat memicu respons dari mantan Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock. Menanggapi spekulasi bahwa Trump berencana mengusulkan nama pimpinan FIFA tersebut untuk menggantikan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Baerbock menyebut wacana tersebut sebagai bentuk manuver kekuasaan yang harus disikapi secara kritis.
Penolakan Rencana Komersialisasi FIFA Forward Enterprise
Ketegangan internal FIFA semakin meruncing menyusul proposal FIFA Forward Enterprise yang diumumkan pada 28 Juli 2026. Rencana tersebut berupaya menjual 20 persen saham hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta dengan nilai sekitar 4,2 miliar dolar AS.
Baca juga:Inisiatif ini menuai penolakan keras dari berbagai konfederasi sepak bola utama, termasuk UEFA, CONCACAF, dan AFC, hingga akhirnya FIFA terpaksa membatalkan proposal tersebut. Meski telah ditarik, langkah hukum tetap berjalan; UEFA bahkan telah meminta dokumen resmi dari entitas FIFA guna mendukung potensi laporan dugaan salah urus keuangan kepada otoritas hukum di Swiss.
Kini, saat Gianni Infantino berupaya menggalang kembali dukungan dari 211 asosiasi anggota menjelang kongres pemilihan, rangkaian sengketa hukum di Uni Eropa, investigasi etika, dan penolakan dari federasi kunci menjadi tantangan besar bagi masa depan kepemimpinannya di organisasi sepak bola tertinggi dunia tersebut.
