Sorothari – 12 September 2026 | Jajaran kader dan legislator Fraksi PDI Perjuangan di tingkat nasional maupun daerah terus memperkuat fungsi pengawasan serta advokasi kebijakan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Berbagai agenda strategis menjadi sorotan para wakil rakyat dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut, mulai dari pencegahan tindak pidana korupsi pada program pemberdayaan ekonomi nasional, pemerataan infrastruktur konektivitas antardaerah, penguatan payung hukum kepemudaan, hingga edukasi mitigasi potensi bencana alam.
Di tingkat parlemen nasional, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menekankan pentingnya pembentukan sistem pencegahan korupsi sejak dini dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut dinilai krusial mengingat program yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan dengan berbagai unit usaha seperti gerai sembako, logistik, agen perbankan, hingga apotek tersebut melibatkan perputaran anggaran, pengadaan, dan pembiayaan berskala masif.
Baca juga:Menurut Sudirta, hasil analisis dan pemantauan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri perlu dijadikan sistem peringatan dini guna menutup potensi penyimpangan, terutama menyangkut kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbukaan tata kelola rantai pasok dan pengadaan barang.
Komitmen Fraksi PDI Perjuangan Mengawal Pembangunan Daerah
Pengawasan ketat terhadap efektivitas kebijakan anggaran juga disuarakan para wakil rakyat di daerah. Di Kabupaten Tebo, Jambi, Fraksi PDI Perjuangan menyambut positif kucuran anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp68 miliar yang dialokasikan untuk membenahi akses jalan vital masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB, mewakili Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo Wartono Tryankusumo saat mendampingi Anggota Komisi VI DPR RI Edi Purwanto, menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan sangat mendasar untuk mendorong roda perekonomian lokal.
Baca juga:| Ruas Pembangunan Jalan di Kabupaten Tebo | Alokasi Anggaran |
|---|---|
| Jalan Padang Lamo (Simpang Jambi, Desa Bedaro Rampak menuju Simpang Lopun, Desa Teluk Kuali) | Rp29 Miliar |
| Jalan Daerah (Simpang Pal 12 menuju Jalan 21 Rimbo Bujang) | Rp39 Miliar |
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Tebo, Ihsanudin, menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong agar kelanjutan alokasi anggaran infrastruktur ke depan dapat diperluas mencakup jalan penghubung antarwilayah tiga kabupaten.
Regulasi Kepemudaan dan Kesiapsiagaan Bencana
Sementara itu di Sumatera Utara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, mendorong percepatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemberdayaan generasi muda agar momentum bonus demografi tidak berubah menjadi persoalan sosial.
Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik (BPS), populasi kelompok produktif di Indonesia didominasi oleh Generasi Z (kelahiran 1997–2012) sebesar 24,93 persen dan Generasi Milenial (kelahiran 1981–1996) sebesar 24,34 persen, sehingga gabungan keduanya mencapai 49,27 persen dari total penduduk. Regulasi daerah dinilai penting guna menjamin tersedianya ruang pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja.
Baca juga:Pada aspek keselamatan warga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, mengajak masyarakat untuk menyikapi isu potensi gempa megathrust dengan rasionalitas dan kesiapsiagaan tinggi tanpa perlu panik berlebihan. Budi mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya menggencarkan sosialisasi jalur evakuasi dan penyiapan tas siaga bencana, seiring langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) guna memasang perangkat pemantauan aktivitas sesar aktif.
Rangkaian langkah konkret para legislator di berbagai lini kepengurusan ini menegaskan komitmen pengawalan kebijakan yang berorientasi pada tata kelola yang bersih, keselamatan publik, serta penguatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
